Tumbuh Hampir 67% Dalam Sebulan, Terjadi Anomali Pertumbuhan Relawan Anies

Published

2 tahun ago

23 Juni 2023

Kitasulsel—Jakarta—Apresiasi tinggi kami sampaikan kepada seluruh pimpinan simpul relawan Anies yang berafiliasi dengan KoReAn, atas kerja kerasnya sehingga jumlah relawan Anies dalam sistem Informasi keanggotaan relawan Anies https://relawan.koreanies.com/auth/login tumbuh 67,32% hanya dalam sebulan

Pencapaian tertinggi diraih oleh provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tumbuh lima kali lipat atau 513,43% disusul oleh NTB yang tumbuh 3,5 kali lipat atau 358,62% lalu Bali yang tumbuh 2,5 kali lipat atau 250% disusul Lampung 242,74% sedangkan Sultra di posisi kelima dengan pertumbuhan 167,59%.

Sementara itu simpul Relawan yang tumbuh paling pesat adalah Forum Anies disusul Komponies dengan pertumbuhan 284,62%, lalu Reantara dengan 237,5%, RAS 230,57%, Kendari 1 219,05%

Forsats, Simpanies dan Andalan yang sebelumnya belum punya anggota melejit signifikan

Dari sisi kuantitas, pertambahan terbanyak tetap ditangan Jarnas Mileanies dengan pertambahan 933 anggota baru, disusul RAS, Simpanies, Forsats, Komponis, Resopa, dan Relanies.

Tampaknya tugas berat kita di KoReAn ada di Sulawesi Utara yang sebulan ini tidak mengalami pertumbuhan sama sekali sementara Bali dan Papua Barat masih berada di dasar klasemen keanggotaan dan tentu menjadi tugas kita bersama sementara Sulsel dan Jawa Barat tak tergoyahkan diposisi terbatas

Bagi Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), pertumbuhan relawan ini seperti anomali.

“Dalam kondisi ABW terus diganggu, parpol-parpol pendukung terus direcoki, kampanye ABW akan gagal nyapres terus digaungkan bahkan dalam kondisi publikasi survey yang katanya terus menurun, relawan malah tumbuh pesat, ini seperti anomali” kata Muhammad Ramli Rahim yang akrab disapa MRR.

Kementrian Agama RI

Komisi VIII DPR RI Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag TA 2026

Published

21 menit ago

16 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun Anggaran (TA) 2026 yang diajukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII dengan Kementerian dan Lembaga di Kompleks Parlemen Jakarta

“Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2026 sesuai hasil penyesuaian Banggar DPR RI sebesar 88,8 Triliun”, ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Selasa (16/9/2025).

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan pada dua program prioritas, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan.

Menurutnya, peningkatan alokasi anggaran dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kehidupan beragama, serta mendukung penguatan pendidikan agama dan keagamaan.

“Kami berkomitmen untuk berupaya memenuhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik pada fungsi agama maupun pada fungsi pendidikan, serta hal lain yang menjadi masukan dan arahan Komisi VIII DPR RI yang terhormat”, tutur Menag.

Sebelumnya, pagu anggaran Kemenag yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas sebesar 88,7 Triliun yang kemudian diusulkan penambahan anggaran sebesar 0,14% dari pagu tersebut senilai 126 M menjadi total pagu anggaran 88,8 Triliun

Kenaikan pagu ini telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk kemudian disetujui dalam rapat kerja gabungan K/L di Komisi VIII DPR RI.

“Besaran kenaikan anggaran ini, merupakan anggaran fungsi agama yang diperuntukkan bagi penguatan program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama,” ucapnya.

Persetujuan ini juga meliputi realokasi anggaran pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP) dari unit Eselon 1 penyelenggara Pendidikan ke Sekretariat Jenderal.

Menag menyampaikan, pergeseran antarunit kerja ini dimaksudkan untuk menyatukan pengelolaan PIP secara lebih terintegrasi, meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, serta memperkuat fungsi koordinasi dalam penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran.

“Dengan pengelolaan yang lebih terpusat di Sekretariat Jenderal, koordinasi lintas-unit dapat berlangsung lebih efektif sehingga distribusi bantuan pendidikan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu”, jelas Menag.

Turut hadir dalam rapat kerja Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, para Menteri dan Kepala Badan mitra kerja Komunikasi VIII, serta pejabat eselon I Kemenag. (*)