KItasulsel–Makassar–Hasil pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Makassar jalur zonasi tingkat SD-SMP telah diumumkan panitia, Rabu malam, 29 Juni 2022.

Berdasarkan data yang dirangkum di website PPDB Makassar, total sebanyak 5.947 peserta didik baru tidak lolos jalur zonasi, pada jenjang SD dan SMP dari total 27.356 pendaftar. Sementara peserta yang lulus sebanyak 21.409 siswa.

Rinciannya, yang tidak lulus jenjang SD sebanyak 2.004 dari jumlah pendaftar 14.874. Sementara, yang tidak lulus untuk jenjang SMP sebanyak 3.943 siswa dari jumlah pendaftarnya 12.482 orang. Berdasarkan jumlah tersebut artinya masih ada kuota yang kosong. Jenjang SD 647 dan SMP 287 orang.

Sementara nasib calon siswa SD-SMP yang tak lulus jalur zonasi PPDB Online masih mengambang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim menjelaskan, kuota kosong tersebut disebabkan oleh ada beberapa sekolah negeri yang sepi peminat. Jumlah yang mendaftar lebih sedikit dibanding kuota yang disiapkan.

“Seperti SMP Negeri 21 di Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, banyak kosong,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis, 30 Juni 2022. Selain itu kemarin merupakan hari pertama proses pendaftaran ulang. Dia mengaku banyak menerima pengaduan dari orang tua peserta didik.

“Yang banyak kami terima pengaduan, maunya orang tua memilih sekolah yang diinginkan. Tidak mau di sekolah yang dilulusi sesuai hasil zonasi,” jelasnya

Dia melanjutkan, yang menjadi perhatian  untuk PPDB tahun ini adalah memperbaiki persoalan yang lalu. Saatnya, memberikan edukasi terhadap seluruh orang tua, tidak ada lagi sekolah favorit. Karena tujuan zonasi adalah memberikan layanan dasar pendidikan yang berkualitas secara merata.

Mantan Kadis Sosial Makassar itu juga menjamin jika proses PPDB berjalan secara fair. Jika ada kepala sekolah yang mau coba bermain, pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

Dia juga meminta kepada masyarakar untuk ikut memantau proses yang tengah berjalan. “Yang pasti kami sudah ingatkan kepala sekolah, dan saya sudah minta jangan dilayani kalau bukan orang tua langsung  demi untuk menghidari calo-calo.

Kalau ada kepala sekolah yang mau coba main, tentu kami akan mengambil tindakan tegas,” jelasnya.