SMP Negeri 36 Makassar Buka PPDB Jalur Non Zonasi

Published

2 tahun ago

2 Juli 2023

Kitasulsel–Makassar – Pengumuman hasil seleksi PPDB 2023 untuk tahap pertama jalur Zonasi jenjang SMP Negeri kota Makassar telah dilakukan pada Kamis 29 Juni 2023. Peserta didik jalur zonasi yang dinyatakan lolos seleksi harus melakukan daftar ulang.

Daftar ulang jalur zonasi ini dilakukan secara luring mulai hari ini, 30 Juni hingga besok 1 Juli 2023 dengan membawa sejumlah berkas.

Untuk PPDB tahap kedua yaitu jalur non zonasi jenjang SMP dibuka mulai hari Minggu ini (2/7/2023). Calon siswa atau orang tua sudah bisa mendaftarkan anaknya secara online. Sama dengan penerimaan jalur zonasi , pelaksanaan pendaftaran jalur non zonasi juga dilakukan secara online.

Akun Facebook resmi @smpnegeritigaenammakassar menyatakan kegiatan pendaftaran peserta didik Jalur Non Zonasi diselenggarakan pada 2-5 Juli 2023 pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. Status FB yang diunggah pada 21 Juni juga menyertakan caption : Mendukung sepenuhnya program pemerintah kota Makassar “Semua Anak Harus Sekolah”.

Melalui foto yang diunggah turut dijelaskan waktu validasi pendaftaran jalur non zonasi yaitu 2-5 Juli, pengumuman jalur non zonasi pada 6 Juli dan pendaftaran ulang jalur non zonasi pada 7 – 8 Juli 2023.

Jalur non zonasi adalah jalur PPDB yang mengalokasikan kuota 30 persen jumlah peserta didik baru. Pendaftaran di jalur ini meliputi jalur Afirmasi, jalur Perpindahan orang tua dan jalur Prestasi akademik.

Jalur Afirmasi memberikan prioritaskan bagi calon peserta didik yang memiliki Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Pengalokasian kuota bagi siswa Afirmasi dalam PPDB ini sebagai bagian dari upaya membantu keluarga tidak mampu. Disamping itu, ditujukan untuk memperluas akses terhadap pelayanan pendidikan.

Jalur Perpindahan orang tua diprioritaskan untuk calon peserta didik dari luar daerah yang dikarenakan orang tua mengalami pindah tugas atau mutasi ke wilayah kota Makassar.

Jalur prestasi akademik merupakan jalur yang dikhususkan untuk para calon peserta didik baru yang memiliki prestasi dan berada di luar zonasi sekolah. Untuk penentuan seleksi, calon peserta didik baru dapat menggunakan nilai ijazah, maupun prestasi perlombaan lainnya seperti piagam.

Sebagai informasi, PPDB tahun ini, target penerimaan peserta didik baru SMPN 36 menyesuaikan dengan kapasitas atau daya tampung kelas yang ada. Rincian kuota yang disiapkan untuk jalur zonasi sebanyak 70 persen dan jalur non zonasi 30 persen.

Dalam menyukseskan gelaran PPDB 2023 maka Kepala UPT SPF SMPN 36 Makassar, Nurchalis, S.Pd M.Pd membentuk kepanitiaan PPDB tingkat sekolah. Panitia yang dibentuk bertugas memberikan pelayanan terbaik selama kegiatan PPDB sehingga memudahkan orang tua atau wali siswa mendapatkan informasi lengkap dalam mendaftarkan anaknya sebagai calon peserta didik baru.

Dengan begitu diharapkan calon peserta didik baru dapat kesempatan yang luas melanjutkan jenjang pendidikannya di SMPN 36 Makassar yang pada 2022 lalu ditetapkan oleh Kemendikbud dan Ristek RI sebagai sekolah penggerak.

Menilik sedikit tentang SMPN 36 Makassar

Gedung SMPN 36 Makassar beralamat di jalan Goa Ria Laikang Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya. Sekolah ini memiliki akreditasi A, berdasarkan sertifikat 106/SK/BAP-SM/X/2015. Peserta didik kelas VII sekolah ini menggunakan Kurikulum Merdeka.

Dalam pengelolaan pendidikan, sekolah ini menyediakan fasilitas memadai seperti akses internet, ruang lab komputer, lab IPA, mushalla dan perpustakaan baca bagi peserta didik baru dan siswa lainnya.

Tidak hanya memberikan pengetahuan akademik dikelas, peserta didik di sekolah ini juga diberikan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Eskul di berikan diluar jam belajar sebagai pengembangan minat dan bakat.

Program eskul yang dibina sekolah ini antara lain Paskibra, Pramuka, sanggar seni, olahraga, dan kegiatan OSIS. Seluruh kegiatan eskul dilakukan dilingkungan sekolah dan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

26 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)