Ratusan Pohon Tabebuya Bakal Ditanam Saat Gelaran APEKSI XVI di Makassar

Published

2 tahun ago

6 Juli 2023

Kitasulsel—Makassar—Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) akan melaksanakan agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kota Makassar pada 10-14 Juli 2023 mendatang. Salah satu fokus utama kegiatan adalah upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

Program lingkungan hidup ini rencananya bakal dilaksanakan pada 13 Juli 2023. Agendanya adalah penanaman pohon Tabebuya yang bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang hijau dan sejuk.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdy Mochtar menjelaskan, pada agenda tersebut peserta rapat kerja APEKSI akan menanam pohon Tabebuya di kawasan Center Point of Indonesia (CPI).

Mereka akan diberikan bibit pohon Tabebuya dan dibantu oleh petugas yang telah disiapkan untuk proses penanaman yang efektif dan tepat.

“Dilihat dari lokasi yang akan ditanami, kurang lebih ada 150 pohon yang akan ditanami jenis Tabebuya. Lokasinya di CPI karena di sana adalah salah satu lokasi ruang terbuka hijau. Agendanya pagi, sebelum jam 9 pagi,” tutur Ferdy, Senin (3/07/2023).

Pohon Tabebuya dipilih karena memiliki nilai estetika yang tinggi dengan bunga berwarna-warni yang indah dan dedaunan yang rimbun.

Selain itu, pohon ini juga dikenal tahan terhadap berbagai kondisi cuaca, sehingga cocok untuk ditanam di daerah perkotaan.

Ferdy berharap, penanaman pohon Tabebuya ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik dalam menjaga kelestarian lingkungan maupun memberikan kenyamanan visual bagi masyarakat.

Pohon-pohon yang tumbuh subur akan memberikan keuntungan ekologis seperti penyerapan karbon, perlindungan terhadap erosi tanah, dan peningkatan kualitas udara.

“Salah satu tujuannya juga untuk menambah RTH di Makassar. Kalau RTH banyak, otomatis tingkat kualitas udara akan jauh lebih bagus,” jelasnya.

Penanaman pohon Tabebuya dalam rapat kerja APEKSI di Makassar juga disebut Ferdy menjadi langkah nyata dan bukti konkret dari komitmen APEKSI dan seluruh peserta Rakernas dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas untuk turut serta dalam menjaga dan melestarikan alam.

“Karena konservasi alam dan upaya pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang akan berdampak positif bagi generasi masa depan,” pungkas Ferdy.

Provinsi Sulawesi Selatan

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi Dorong Sertifikasi Anggota Badan Pemusyawaratan Desa

Published

8 jam ago

3 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintahan desa.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Sulawesi Selatan di VIP A Baruga Lounge Kantor Gubernur, Kamis, 3 Juli 2025.

Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional ABPEDNAS pada 3–5 Juli 2025 di Jakarta.

“BPD bukan hanya pelengkap di struktur pemerintahan desa. Mereka adalah mitra strategis kepala desa yang wajib memahami regulasi terbaru, peran strategis, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Fatmawati Rusdi.

Fatmawati menegaskan bahwa BPD memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan partisipatif.

Ia mendorong agar anggota BPD dibekali dengan pelatihan berkelanjutan dan didorong untuk memiliki sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi.

“Saya mengapresiasi langkah ABPEDNAS yang konsisten memfasilitasi pelatihan rutin untuk BPD. Ke depan, perlu ada sertifikasi bagi anggota BPD demi profesionalisme,” tambahnya.

Fatmawati juga menyoroti peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan APBDes secara akuntabel dan transparan. Partisipasi publik dalam proses kebijakan desa juga dianggap sebagai pilar penting demokrasi di tingkat desa.

“BPD harus aktif mengawasi APBDes, memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tidak kalah penting, libatkan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan desa. Itu kunci demokrasi di tingkat desa,” kata Fatmawati.

Wagub Sulsel pun mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaporan dan transparansi kerja BPD. Platform daring dinilai dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPD.

Sementara itu, Penasehat ABPEDNAS Sulsel, Supriadi Kadir, mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Sulsel terhadap pemberdayaan desa.

Ia menilai dan berharap kerja sama yang terjalin selama ini dapat semakin diperkuat untuk meningkatkan kapasitas seluruh perangkat desa, bukan hanya kepala desa, tetapi juga BPD serta elemen masyarakat desa lainnya.

“Kehadiran kita untuk memperkuat kemitraan. Pemprov Sulsel selama ini sangat peduli, terutama terhadap peningkatan kapasitas semua elemen desa,” ujar Supriadi.

Ia menegaskan bahwa ABPEDNAS melihat dukungan Pemprov sebagai pendorong utama kemajuan desa di Sulsel.

“Respons Bu Wagub sangat luar biasa, dukungan penuh selalu diberikan. Kita melihat banyak desa di Sulsel yang sudah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Ini bukti komitmen Pemprov,” tuturnya.

Audiensi ini menjadi tonggak penting bagi sinergi ABPEDNAS dengan Pemprov Sulsel dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan akuntabel di Sulawesi Selatan. (*)