Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Dirut PT ANTAM, Diduga Rugikan Negara Triliunan Saat Menjabat CEO PT. Vale

Published

on

Kitasulsel—Makassar – PT Vale Indonesia, perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia, diduga belum menyerahkan tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kepada Pemerintah Indonesia.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kerugian negara sekitar Rp 29 triliun. Data ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penelusuran data pengapalan dan ekspor hasil produksi nikel matte PT Vale Indonesia dalam periode 2018 hingga 2022, diduga terdapat selisih kurang yang dilaporkan dan dimuat di kapal sebesar 91.530,45 metrik ton.

Dengan asumsi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikelola oleh PLN dan beban pemakaian rata-rata 84,02 persen, terdapat potensi kerugian negara berupa royalti kepada pemerintah sebesar Rp. 350 miliar.

Selama periode tersebut, PT Vale Indonesia dikepalai oleh CEO Nicolas D. Kanter.  Nico menjabat selama 9 tahun sejak 2011 hingga 2020. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Vale terkait dugaan tersebut.

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan untuk segera melakukan audit terhadap dugaan kerugian negara tersebut. Keterlambatan penyerahan tata kelola PLTA oleh PT Vale Indonesia kepada Pemerintah Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara.

Jumlah potensi kerugian yang mencapai Rp 29 triliun merupakan angka yang sangat besar dan perlu segera ditindaklanjuti. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan ketidakpatuhan PT Vale Indonesia terhadap tata kelola PLTA.

Jika ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian yang merugikan negara, langkah-langkah yang tegas dan transparan harus diambil untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dan pemulihan kerugian negara.

Keselamatan dan kepentingan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas dalam industri pertambangan. Diharapkan pihak terkait dapat segera mengklarifikasi dugaan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari potensi kerugian negara yang lebih besar di masa depan.

Tolak ANTAM untuk Kelola Ex Vale
Makanya saat PT ANTAM berkeinginan kembali mengelola lahan ex PT. Vale. Hal tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa.

Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa (AGMAS) Wija To Luwu menggelar aksi unjuk rasa (Unras).

Unjuk rasa tersebut digelar di dua titik yaitu PT ANTAM perwakilan Makassar jalan Dr Ratulangi dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalab Urip Sumoharjo, Selasa, (18/7).

Para mahasiswa ini menuntut agar ANTAM selaku anak perusahaan MIND ID tidak ikut andil dalam mengelola ex lahan PT Vale di Luwu Timur.

Menurut Thalib Ruslan, apabila ANTAM ikut terlibat dalam pengelolaan lahan tersebut maka secara langsung membunuh pengusaha lokal.

“Alasan kami jelas kenapa menolak PT ANTAM ikut dalam konsesus ex lahan PT Vale karena itu sama saja membunuh pengusaha lokal di bidang jasa kontraktor.” ujar Jenderal lapangan Thalib Ruslan dalam orasinya.

Apalagi, kata dia, selama ini ANTAM melakukan hal itu dibeberapa wilayah pertambangan di Indonesia namun tidak ada hasil. Justru merugikan BUMN.

Ditambah lagi, saat ini PT Vale masih belum maksimal mensejahterakan masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur selama berdiri.

“Apa yang sudah dilakukan oleh PT Vale untuk masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur ? Bagi-bagi CSR? Kan itu kewajiban, tapi yang nyata kan tidak ada, buktinya saja masyarakat lokal masih banyak mengeluh. Nah ini akan masuk lagi perusahaan yang jelas-jelas banyak rugi dari pada untung” tegasnya.

“Sehingga kami tegaskan agar ANTAM melalui MIND ID tidak usah terlibat atau ikut campur dalam hal mengelola lahan ex Vale karena akan merugikan masyarakat lokal.” tandasnya.

Sementara itu, Asnawi selaku pegawai ANTAM yang menemui massa aksi mengaku jika belum mengetahui rencana dari ANTAM tersebut.

“Tunggu dulu, saya belum tahu kontraktor apa ANTAM di PT Vale, saya baru dengar.” ucapnya dihadapan perwakilan AGMAS.
“Kebetulan kami di sini juga hanya melayani orang sakit dan cuti jadi tidak punya kewenangan mengambil keputusan. Tapi apa yang menjadi tuntutan teman-temab akan kami teruska ke Jakarta untuk ditindaklanjuti.” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

NEWS

Menag Nasaruddin Umar Dorong Indonesia Jadi Pemimpin Global Ekonomi Syariah

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Indonesia sudah saatnya mengambil peran kepemimpinan global dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah dunia. Menurutnya, Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi konsumen pasif yang mengikuti perkembangan ekonomi Islam dari negara lain, khususnya Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Menag saat memberikan sambutan dalam Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang berlangsung di The Tribrata Conventions Center, Minggu (24/5/2026).

Dalam pidatonya, Nasaruddin Umar menilai Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang sangat besar dibandingkan negara-negara muslim lainnya di dunia. Stabilitas nasional, keberagaman budaya, serta situasi sosial yang kondusif dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk melahirkan gagasan dan inovasi baru di bidang ekonomi syariah.

“Sekarang sudah waktunya kita memberikan kontribusi yang lebih produktif untuk menjadi konsumsi masyarakat dunia. Bukan lagi kita harus menanti apa-apa yang lahir dari masyarakat Timur Tengah. Indonesia adalah wilayah yang paling kondusif untuk berpikir jernih, genuine, dan tidak ada perang di sekitar kita,” tegas Menag.

Menurut Nasaruddin Umar, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi produsen utama pemikiran sains, teknologi, hingga sistem ekonomi syariah dunia yang modern dan inklusif.

Ia menilai perkembangan ekonomi Islam tidak lagi cukup hanya berfokus pada aspek simbolik, tetapi juga harus mampu menyentuh inovasi, riset, teknologi, serta penguatan sektor riil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

MES Didorong Selaras dengan Program Strategis Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Menag juga meminta pengurus baru MES agar bergerak secara taktis dengan menyelaraskan program kerja organisasi dengan arah kebijakan strategis Presiden RI.

Menurutnya, misi besar pemerintah saat ini seperti hilirisasi industri, penguatan ekonomi mikro, pemberdayaan UMKM, dan program pro-rakyat sangat sejalan dengan visi pengembangan ekonomi syariah nasional.

“Saya mohon kepada kita semuanya dengan dilantiknya pengurus baru MES, insya Allah paling tidak kita juga bisa memberikan kontribusi kepada Bapak Presiden kita yang selama ini banyak berbicara tentang ekonomi hilir, ekonomi mikro, hilirisasi, dan program yang pro-kerakyatan. Itu saya kira sangat paralel dengan misi-misi MES,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara MES, pemerintah, otoritas keuangan, akademisi, dan pelaku usaha dapat memperkuat ekonomi umat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang sehat dan berkeadilan.

Indonesia Dinilai Punya Modal Besar Pimpin Ekonomi Syariah Dunia

Masyarakat Ekonomi Syariah sendiri merupakan organisasi nonprofit yang menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, birokrat, dan pakar ekonomi Islam dalam mempercepat pengembangan serta penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Sejak berdiri, MES aktif bersinergi dengan pemerintah dan berbagai lembaga keuangan dalam memperkuat literasi ekonomi syariah, mendorong inklusi keuangan, hingga membangun kemandirian ekonomi umat.

Menag optimistis kepengurusan baru MES yang diisi kombinasi menteri kabinet, pakar ekonomi, profesional keuangan, dan tokoh agama mampu membawa arah baru bagi pengembangan ekonomi syariah nasional.

Ia juga meyakini kolaborasi antara MES dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) akan melahirkan kekuatan baru dalam membangun kemandirian bangsa berbasis nilai-nilai syariah.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa melahirkan Indonesia baru di masa depan, yang sesuai dengan harapan umat dan juga sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Di mana syariah diurus, di situ ada berkah yang akan melimpah,” pungkasnya.

Dihadiri Tokoh Nasional dan Pejabat Kabinet

Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat MES tersebut turut dihadiri Ma’ruf Amin, sejumlah tokoh ekonomi syariah nasional, jajaran pengurus MES, serta para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi syariah nasional di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan industri halal dunia yang semakin kompetitif.

Pemerintah berharap ekonomi syariah Indonesia tidak hanya berkembang sebagai sektor pendukung, tetapi mampu menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

Continue Reading

Trending