Connect with us

Dirut PT ANTAM, Diduga Rugikan Negara Triliunan Saat Menjabat CEO PT. Vale

Published

on

Kitasulsel—Makassar – PT Vale Indonesia, perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia, diduga belum menyerahkan tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kepada Pemerintah Indonesia.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kerugian negara sekitar Rp 29 triliun. Data ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penelusuran data pengapalan dan ekspor hasil produksi nikel matte PT Vale Indonesia dalam periode 2018 hingga 2022, diduga terdapat selisih kurang yang dilaporkan dan dimuat di kapal sebesar 91.530,45 metrik ton.

Dengan asumsi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikelola oleh PLN dan beban pemakaian rata-rata 84,02 persen, terdapat potensi kerugian negara berupa royalti kepada pemerintah sebesar Rp. 350 miliar.

Selama periode tersebut, PT Vale Indonesia dikepalai oleh CEO Nicolas D. Kanter.  Nico menjabat selama 9 tahun sejak 2011 hingga 2020. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Vale terkait dugaan tersebut.

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan untuk segera melakukan audit terhadap dugaan kerugian negara tersebut. Keterlambatan penyerahan tata kelola PLTA oleh PT Vale Indonesia kepada Pemerintah Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara.

Jumlah potensi kerugian yang mencapai Rp 29 triliun merupakan angka yang sangat besar dan perlu segera ditindaklanjuti. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan ketidakpatuhan PT Vale Indonesia terhadap tata kelola PLTA.

Jika ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian yang merugikan negara, langkah-langkah yang tegas dan transparan harus diambil untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dan pemulihan kerugian negara.

Keselamatan dan kepentingan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas dalam industri pertambangan. Diharapkan pihak terkait dapat segera mengklarifikasi dugaan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari potensi kerugian negara yang lebih besar di masa depan.

Tolak ANTAM untuk Kelola Ex Vale
Makanya saat PT ANTAM berkeinginan kembali mengelola lahan ex PT. Vale. Hal tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa.

Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa (AGMAS) Wija To Luwu menggelar aksi unjuk rasa (Unras).

Unjuk rasa tersebut digelar di dua titik yaitu PT ANTAM perwakilan Makassar jalan Dr Ratulangi dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalab Urip Sumoharjo, Selasa, (18/7).

Para mahasiswa ini menuntut agar ANTAM selaku anak perusahaan MIND ID tidak ikut andil dalam mengelola ex lahan PT Vale di Luwu Timur.

Menurut Thalib Ruslan, apabila ANTAM ikut terlibat dalam pengelolaan lahan tersebut maka secara langsung membunuh pengusaha lokal.

“Alasan kami jelas kenapa menolak PT ANTAM ikut dalam konsesus ex lahan PT Vale karena itu sama saja membunuh pengusaha lokal di bidang jasa kontraktor.” ujar Jenderal lapangan Thalib Ruslan dalam orasinya.

Apalagi, kata dia, selama ini ANTAM melakukan hal itu dibeberapa wilayah pertambangan di Indonesia namun tidak ada hasil. Justru merugikan BUMN.

Ditambah lagi, saat ini PT Vale masih belum maksimal mensejahterakan masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur selama berdiri.

“Apa yang sudah dilakukan oleh PT Vale untuk masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur ? Bagi-bagi CSR? Kan itu kewajiban, tapi yang nyata kan tidak ada, buktinya saja masyarakat lokal masih banyak mengeluh. Nah ini akan masuk lagi perusahaan yang jelas-jelas banyak rugi dari pada untung” tegasnya.

“Sehingga kami tegaskan agar ANTAM melalui MIND ID tidak usah terlibat atau ikut campur dalam hal mengelola lahan ex Vale karena akan merugikan masyarakat lokal.” tandasnya.

Sementara itu, Asnawi selaku pegawai ANTAM yang menemui massa aksi mengaku jika belum mengetahui rencana dari ANTAM tersebut.

“Tunggu dulu, saya belum tahu kontraktor apa ANTAM di PT Vale, saya baru dengar.” ucapnya dihadapan perwakilan AGMAS.
“Kebetulan kami di sini juga hanya melayani orang sakit dan cuti jadi tidak punya kewenangan mengambil keputusan. Tapi apa yang menjadi tuntutan teman-temab akan kami teruska ke Jakarta untuk ditindaklanjuti.” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

ASN Kemenag Level Up 2026, Menag Tekankan Integritas, Kepedulian, dan Budaya Melayani Masyarakat

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR– Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas diri dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan ASN Kemenag Level Up di Makassar yang diikuti jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, para kepala bidang, serta pejabat dan ASN Kemenag se-Sulawesi Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Agama didampingi Tenaga Ahli Menteri Agama RI Bidang Haji, Umrah, dan Hubungan Internasional, Dr. H. Bunyamin M. Yapid, Lc., M.H. Turut hadir Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan beserta seluruh jajaran, para Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Sulsel, serta Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Dalam arahannya, Menteri Agama menekankan bahwa menjadi ASN Kementerian Agama bukan sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi figur yang mampu memberi teladan di tengah masyarakat.

“ASN Kementerian Agama harus menjadi pribadi yang membawa dampak positif. Kehadiran kita harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pelayanan maupun keteladanan dalam kehidupan sehari-hari,” pesannya.

Ia juga mengingatkan para pimpinan di lingkungan Kementerian Agama agar memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan para stafnya. Menurutnya, seorang pemimpin tidak cukup hanya mengatur pekerjaan, tetapi juga perlu membantu bawahannya merencanakan masa depan dengan baik, termasuk memiliki rumah melalui perencanaan keuangan yang matang.

“Bila direncanakan dengan baik, insya Allah semua bisa diwujudkan. Pemimpin harus hadir memberikan semangat dan solusi bagi stafnya agar memiliki kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam suasana yang penuh keakraban, Menteri Agama bahkan menyampaikan gagasan mengenai pentingnya membangun kebersamaan hingga akhir hayat. Ia menggagas adanya kawasan pemakaman bersama bagi keluarga besar Kementerian Agama sebagai simbol kuatnya persaudaraan.

“Kalau suatu saat kita berziarah, cukup datang ke satu kawasan, di sana kita bisa mendoakan banyak sahabat dan keluarga besar Kementerian Agama. Ini bukan sekadar soal tempat, tetapi tentang menjaga ikatan persaudaraan hingga akhir kehidupan,” tuturnya.

Menteri Agama juga mengingatkan bahwa setiap pejabat Kementerian Agama secara otomatis merupakan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, citra dan integritas harus selalu dijaga.

“Ketika pejabat Kementerian Agama tidak lagi dihormati masyarakat, maka citra Kementerian Agama juga ikut menurun. Karena itu, sikap, perilaku, dan pelayanan harus menjadi contoh yang baik,” tegasnya.

Ia mendorong agar kantor-kantor Kementerian Agama menjadi pusat pembinaan spiritual. Sedikitnya dua kali dalam sepekan, menurutnya, perlu disediakan ruang untuk melaksanakan salat berjamaah bagi pegawai Muslim, sementara pegawai dari agama lain juga diberikan ruang untuk menjalankan pembinaan rohani sesuai keyakinannya.

“Tempat kerja jangan hanya menjadi ruang menyelesaikan administrasi, tetapi juga menjadi tempat membangun karakter dan spiritualitas pegawai,” katanya.

Dalam arahannya, Menteri Agama turut mengajak para pegawai untuk melibatkan keluarga dalam kehidupan pekerjaan. Sesekali anak-anak diajak mengunjungi kantor agar memahami bagaimana orang tua mereka mengabdi kepada negara.

“Biarkan anak-anak melihat bagaimana ayah atau ibunya bekerja melayani masyarakat. Bahkan mereka juga perlu mengetahui perjuangan para sopir maupun petugas lainnya yang terkadang harus bekerja hingga terlambat makan demi menyelesaikan tugas pelayanan,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong setiap satuan kerja mengadakan kegiatan kebersamaan atau retret sederhana bersama keluarga besar kantor minimal sekali dalam setahun. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak harus mewah atau menghabiskan anggaran besar, melainkan lebih mengutamakan substansi dalam membangun kekompakan dan rasa kekeluargaan.

“Kalau direncanakan jauh-jauh hari, insya Allah bisa terlaksana dengan baik tanpa membebani anggaran. Yang terpenting adalah memperkuat ikatan kekeluargaan di lingkungan kerja,” katanya.

Dalam aspek pengabdian sosial, Menteri Agama mengajak seluruh pejabat dan ASN untuk lebih sering turun langsung membantu masyarakat, termasuk mengunjungi panti asuhan serta berbagai kegiatan sosial lainnya.

“Kementerian Agama harus benar-benar hadir dan berdampak bagi masyarakat. Jangan hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan,” pesannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun solidaritas antarsesama pegawai tanpa membedakan jabatan. Menurutnya, seorang pejabat tidak hanya menghadiri undangan dari kalangan pimpinan, tetapi juga perlu hadir dalam berbagai momen penting pegawai lainnya, termasuk kegiatan yang diadakan petugas kebersihan maupun tenaga pendukung.

“Jangan hanya datang pada acara pejabat. Hadirilah juga acara cleaning service, sopir, dan seluruh teman sejawat. Di situlah tumbuh rasa persaudaraan dan saling menghargai,” ungkapnya.

Kegiatan ASN Kemenag Level Up di Makassar menjadi momentum penguatan budaya kerja Kementerian Agama yang profesional, humanis, serta berorientasi pada pelayanan publik. Melalui arahan tersebut, Menteri Agama berharap seluruh ASN Kementerian Agama mampu menjadi teladan, memperkuat solidaritas internal, menjaga integritas, dan menghadirkan pelayanan yang semakin berdampak bagi masyarakat Indonesia.

Continue Reading

Trending