Dirut PT ANTAM, Diduga Rugikan Negara Triliunan Saat Menjabat CEO PT. Vale

Published

3 tahun ago

25 Juli 2023

Kitasulsel—Makassar – PT Vale Indonesia, perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia, diduga belum menyerahkan tata kelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) kepada Pemerintah Indonesia.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kerugian negara sekitar Rp 29 triliun. Data ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penelusuran data pengapalan dan ekspor hasil produksi nikel matte PT Vale Indonesia dalam periode 2018 hingga 2022, diduga terdapat selisih kurang yang dilaporkan dan dimuat di kapal sebesar 91.530,45 metrik ton.

Dengan asumsi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikelola oleh PLN dan beban pemakaian rata-rata 84,02 persen, terdapat potensi kerugian negara berupa royalti kepada pemerintah sebesar Rp. 350 miliar.

Selama periode tersebut, PT Vale Indonesia dikepalai oleh CEO Nicolas D. Kanter. Nico menjabat selama 9 tahun sejak 2011 hingga 2020. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Vale terkait dugaan tersebut.

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan untuk segera melakukan audit terhadap dugaan kerugian negara tersebut. Keterlambatan penyerahan tata kelola PLTA oleh PT Vale Indonesia kepada Pemerintah Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara.

Jumlah potensi kerugian yang mencapai Rp 29 triliun merupakan angka yang sangat besar dan perlu segera ditindaklanjuti. Dalam konteks ini, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan ketidakpatuhan PT Vale Indonesia terhadap tata kelola PLTA.

Jika ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian yang merugikan negara, langkah-langkah yang tegas dan transparan harus diambil untuk memastikan tanggung jawab perusahaan dan pemulihan kerugian negara.

Keselamatan dan kepentingan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi prioritas dalam industri pertambangan. Diharapkan pihak terkait dapat segera mengklarifikasi dugaan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari potensi kerugian negara yang lebih besar di masa depan.

Tolak ANTAM untuk Kelola Ex Vale
Makanya saat PT ANTAM berkeinginan kembali mengelola lahan ex PT. Vale. Hal tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa.

Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa (AGMAS) Wija To Luwu menggelar aksi unjuk rasa (Unras).

Unjuk rasa tersebut digelar di dua titik yaitu PT ANTAM perwakilan Makassar jalan Dr Ratulangi dan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalab Urip Sumoharjo, Selasa, (18/7).

Para mahasiswa ini menuntut agar ANTAM selaku anak perusahaan MIND ID tidak ikut andil dalam mengelola ex lahan PT Vale di Luwu Timur.

Menurut Thalib Ruslan, apabila ANTAM ikut terlibat dalam pengelolaan lahan tersebut maka secara langsung membunuh pengusaha lokal.

“Alasan kami jelas kenapa menolak PT ANTAM ikut dalam konsesus ex lahan PT Vale karena itu sama saja membunuh pengusaha lokal di bidang jasa kontraktor.” ujar Jenderal lapangan Thalib Ruslan dalam orasinya.

Apalagi, kata dia, selama ini ANTAM melakukan hal itu dibeberapa wilayah pertambangan di Indonesia namun tidak ada hasil. Justru merugikan BUMN.

Ditambah lagi, saat ini PT Vale masih belum maksimal mensejahterakan masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur selama berdiri.

“Apa yang sudah dilakukan oleh PT Vale untuk masyarakat Luwu Raya khususnya Luwu Timur ? Bagi-bagi CSR? Kan itu kewajiban, tapi yang nyata kan tidak ada, buktinya saja masyarakat lokal masih banyak mengeluh. Nah ini akan masuk lagi perusahaan yang jelas-jelas banyak rugi dari pada untung” tegasnya.

“Sehingga kami tegaskan agar ANTAM melalui MIND ID tidak usah terlibat atau ikut campur dalam hal mengelola lahan ex Vale karena akan merugikan masyarakat lokal.” tandasnya.

Sementara itu, Asnawi selaku pegawai ANTAM yang menemui massa aksi mengaku jika belum mengetahui rencana dari ANTAM tersebut.

“Tunggu dulu, saya belum tahu kontraktor apa ANTAM di PT Vale, saya baru dengar.” ucapnya dihadapan perwakilan AGMAS.
“Kebetulan kami di sini juga hanya melayani orang sakit dan cuti jadi tidak punya kewenangan mengambil keputusan. Tapi apa yang menjadi tuntutan teman-temab akan kami teruska ke Jakarta untuk ditindaklanjuti.” tandasnya. (*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Sidrap Dongkrak Level Porsenijar Lebih Berkelas, Ketum PGRI Pusat: Tuan Rumah Total, Masyarakatnya All Out

Published

2 jam ago

4 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP – Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sukses menghadirkan wajah baru pelaksanaan Pekan Olahraga, Seni, dan Ilmiah (Porsenijar) PGRI Sulawesi Selatan 2026. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi ribuan guru, Porsenijar tahun ini dinilai naik kelas dan tampil lebih berkelas berkat totalitas Pemerintah Kabupaten Sidrap bersama seluruh elemen masyarakat.

Apresiasi tersebut mengemuka setelah pembukaan Porsenijar yang dihadiri Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., yang memberikan penghargaan tinggi kepada Sidrap sebagai tuan rumah. Menurutnya, keberhasilan sebuah agenda besar bukan hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat yang menyambut setiap tamu dengan keramahan dan semangat luar biasa.

Di bawah kepemimpinan Bupati Sidrap H.Syaharuddin Alrif penyelenggaraan Porsenijar tampil dengan standar yang lebih tinggi. Mulai dari kesiapan arena pertandingan, pelayanan peserta, penataan kota, hingga keterlibatan masyarakat, semuanya menunjukkan keseriusan Sidrap menjadi tuan rumah yang membanggakan.

Totalitas pemerintah daerah pun mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Di berbagai sudut kota, senyum ramah warga menjadi pemandangan yang mudah ditemui. Para tamu dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan disambut dengan suasana hangat yang mencerminkan budaya sipakatau dan semangat melayani khas Bumi Nene Mallomo.

Atmosfer tersebut membuat para peserta merasa seperti berada di rumah sendiri. Tidak sedikit kontingen yang mengaku terkesan dengan keramahan warga, kebersihan kota, hingga pelayanan yang mereka rasakan selama mengikuti rangkaian kegiatan Porsenijar.

Lebih dari sekadar ajang olahraga dan seni, Porsenijar 2026 juga menghadirkan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi Kabupaten Sidrap.

Hotel dan penginapan dipenuhi tamu dari berbagai daerah. Rumah makan, kafe, pusat kuliner, hingga pedagang kaki lima mengalami lonjakan pengunjung. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menikmati peningkatan omzet karena tingginya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan kegiatan.

Transportasi lokal pun ikut merasakan berkah. Armada bemor yang menjadi salah satu ikon transportasi masyarakat Sidrap tampak sibuk mengantar jemput peserta dan tamu. Sopir angkutan lokal mengaku jumlah penumpang meningkat drastis dibanding hari-hari biasa.

Perputaran ekonomi yang tercipta menunjukkan bahwa penyelenggaraan event berskala besar mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, transportasi, hingga sektor pariwisata.

Keberhasilan Sidrap sebagai tuan rumah juga dinilai menjadi referensi baru bagi penyelenggaraan Porsenijar di masa mendatang. Standar pelayanan, kemeriahan pembukaan, partisipasi masyarakat, serta dampak ekonomi yang dirasakan menjadi tolok ukur baru yang akan sulit diabaikan.

Tak heran jika sejumlah kabupaten mulai menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah Porsenijar berikutnya. Namun, banyak pihak menilai bahwa keberhasilan Sidrap akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah lain untuk mampu menghadirkan penyelenggaraan dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih baik.

Porsenijar Sulsel 2026 akhirnya bukan sekadar menjadi pesta olahraga, seni, dan ilmiah bagi keluarga besar PGRI. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi panggung yang memperlihatkan kapasitas Kabupaten Sidrap dalam menggelar event besar dengan standar profesional, dukungan masyarakat yang luar biasa, serta dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sidrap membuktikan bahwa ketika pemerintah dan masyarakat bergerak bersama, sebuah agenda daerah dapat menjelma menjadi perhelatan yang berkelas, membanggakan, dan meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh tamu yang datang.