Menteri PUPR Tinjau IPAL Losari, Jadi Pionir Pengolahan Limbah Indonesia Timur

Published

3 tahun ago

27 Juli 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari di Makassar menjadi pionir pengolahan limbah di Indonesia Timur.

“Di wilayah Indonesia Timur baru pertama kali. Jadi ini pionir,” kata Basuki Hadimuljono usai meninjau IPAL Losari di Jl Metro Tanjung Bunga, Kamis, (27/07/2023).

Dia katakan, di Indonesia hanya baru ada beberapa dibuat yakni Makassar, Jambi, Riau, dan Palembang.

Basuki melanjutkan, IPAL Losari ini berkapasitas 16 ribu meter kubik per hari atau untuk kira-kira 22 ribu sambungan dari berbagai unit sumber seperti, rumah sakit, rumah tangga, kantor dan sebagainya.

“Nantinya limbah itu diolah di sini. Sistem pengolahan limbah airnya sebelum kembali ke badan sungai atau ke laut itu maka baku mutunya sudah sesuai standar. Sedangkan limbahnya diolah sendiri menjadi briket-briket dengan tujuan untuk lingkungan,” jelasnya.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang makin padat, maka jumlah limbahnya pula makin bertambah olehnya harus diolah.

Kondisi IPAL-nya, ungkap dia, sudah mencapai 99 persen dan siap operasi.

Dia berharap November mendatang sudah bisa tersambung sepenuhnya dari sisa sambungan customer 400.

Estimasi anggaran pembangunan IPAL Losari ini ditaksir hampir Rp1 triliun dengan kapasitas tampung untuk 5 persen penduduk Makassar atau baru empat kecamatan.

“Ini bukan hanya APBN saja tetapi ada kontribusi bersama dengan APBD Kota Makassar,” sambungnya.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan IPAL ini suatu hal yang baru sehingga perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Sebagai masyarakat modern, langkah ini, kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto membuat tidak ada lagi air limbah keluar langsung ke tanah.

Hal itu berarti kesehatan masyarakat meningkat, lingkungan lebih bersih dan lebih terjamin.

Apalagi Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) kota Makassar, sebut dia, bagus sekali lantaran Makassar taat dalam pembayaran LLTT dan bertahan sampai sekarang.

Pengoperasian IPAL Losari ini pula mencover area sepanjang pantai.

“Jadi kawasan baru dengan fungsi-fungsi seperti rumah sakit, juga beberapa kawasan baru lainnya itu langsung diwajibkan dengan sistem ini,” ujar Danny di sela-sela mendampingi menteri.

Sebagaimana diketahui, Basuki ke Makassar dalam rangka menghadiri Kongres Arsitek se-ASEAN di Makassar sekaligus memantau progres IPAL Losari.

Nasional

Mendes Yandri Pastikan Kopdes Merah Putih Tidak Matikan Warung Kecil dan BUMDes

Published

3 menit ago

21 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kecil maupun toko kelontong di desa, meskipun nantinya berperan sebagai penyalur berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Yandri, pemerintah tengah menyusun aturan teknis operasional Kopdes Merah Putih agar implementasinya dapat berjalan tanpa mengganggu pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting perekonomian desa.

“Kopdes Merah Putih insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung kelontong yang ada di desa. Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat,” ujar Yandri.

Ia menjelaskan, penyusunan regulasi teknis tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan.

“Tadi diminta Pak Menko Pangan satu bulan kami dikasih waktu. Insya Allah Agustus sudah selesai,” katanya.

Selain melindungi usaha warung kecil, Yandri juga memastikan Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru akan saling melengkapi dalam mengembangkan perekonomian desa.

Sebagai contoh, apabila BUMDes mengelola desa wisata, maka Kopdes dapat berperan menyediakan berbagai kebutuhan pendukung bagi aktivitas usaha tersebut.

“Jadi ini kerja sama saja, kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Tidak akan saling mengadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan,” tegasnya.

Yandri menambahkan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk mendukung berbagai unit usaha yang telah berjalan di desa sehingga tercipta sinergi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi salah satu saluran distribusi berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.

Komoditas tersebut meliputi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, bantuan pangan, hingga beras. Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai off-taker hasil pertanian petani sekaligus menjadi pelaksana operasi pasar di tingkat desa.

Menurut Zulkifli Hasan, Kopdes Merah Putih bukanlah supermarket, melainkan infrastruktur ekonomi yang dibangun pemerintah di desa untuk memperkuat distribusi barang dan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan merata.

Dengan konsep tersebut, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih mampu memperkuat ekonomi desa tanpa menggeser pelaku usaha yang telah ada, sekaligus menciptakan kolaborasi yang sehat antara koperasi, BUMDes, dan usaha mikro di tingkat desa.