Connect with us

Ujian Tesis, Rudianto Lallo Bahas Refungsionalisasi dan Reposisi Fungsi Dewan Dalam Pembentukan dan Pengawasan Perda

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menjalani sidang ujian tesis program magister hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) , Jumat (27/7/2023).

Di depan tim penguji, Rudianto Lallo memaparkan hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis berjudul Refungsionalisasi dan Reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah.

Rudianto Lallo menjelaskan, dalam kondisi saat ini peran DPRD terbatas utamanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Karena berdasarkan aturan, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Sehingga untuk memaksimalkan peran Dewan maka perlu dilakukan refungsionalisasi dan reposisi kewenangan
DPRD.

“Fungsi DPRD harusnya diperluas. Refungsionalisasi dan reposisi ini menguatkan legitimasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan arah kebijakan otonomi daerahnya sebagai representasi dari Pasal 8 ayat 3 UUD Tahun 1945,” tutur Rudianto Lallo.

Ketua Ikatan Alumni Unhas ini menyebutkan, upaya yang dilakukannya selama ini sebagai Ketua DPRD Makassar untuk menjalankan fungsi yang lebih baik, antara lain membawa sebagian fungsi-fungsi yang melekat di anggota DPR RI untuk bisa pula dijalankan oleh legislator Makassar.

“Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD Makassar di periode 2019-2024 dijalankan di saat kami menjadi ketua. Kebijakan ini merupakan salah satu pelaksanaan refungsionalisasi kerja Dewan, utamanya dalam hal pembentukan dan pengawasan pelakasanaan peraturan daerah,” jelas Rudianto Lallo dihadapan tim penguji.

Terobosan melalui program sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir mengantarkan DPRD Makassar menjadi percontohan untuk Indonesia.

Rudianto Lallo di depan penguji yang terdiri dari Prof Kamal Hidjaz, Prof La Ode Husen, Prof Sufirman Rahman, Prof Syahruddin Nawi dan Dr Fahri Bachmid, melalui hasil penelitiannya merekomendasikan agar kewenangan DPRD ditinjau dan dikaji ulang agar tidak sekedar mendapat kewenangan baru, tapi kemanfaatan hukum dari kewenangan tersebut.

Rekomendasi selanjutnya adalah mendorong fungsi pengawasan yang melekat di DPRD untuk menjalankan semua proses penyelerasan sesuai yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan mulai dari pembinaan, pengawasan, dan klarifikasi produk daerah dengan tujuan menghindari produk hukum yang saling bertentangan.

“Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru bisa berjalan maksimal kalau posisinya tidak terikat dengan yang diawasi yakni pemerintah daerahnya, utamanya dari segi anggaran. DPRD harus bersifat independen,” pungkasnya. (***)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Aliyah Mustika Ilham Terima Kunjungan Tiga Daerah, Bahas Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan hingga Pengembangan UMKM

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Bupati Tabalong, Wakil Wali Kota Pagar Alam, serta Wakil Bupati Banyuasin di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Balai Kota Makassar, Jumat (10/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antarpemerintah daerah sekaligus bertukar pengalaman mengenai berbagai program pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, hingga pengembangan ekonomi kreatif.

Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi atas kunjungan para kepala daerah tersebut. Menurutnya, silaturahmi antardaerah menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehormatan serta silaturahmi yang terjalin hari ini. Semoga kunjungan ini memberikan kesan yang baik dan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat di masa mendatang,” ujar Aliyah.

Ia juga mengajak rombongan menikmati berbagai potensi Kota Makassar, mulai dari destinasi wisata, kuliner khas, hingga produk-produk UMKM lokal yang terus berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Dalam sesi diskusi, Wakil Wali Kota Pagar Alam, Bertha SH., M.Kn., menyampaikan kekagumannya terhadap perkembangan Kota Makassar. Menurutnya, berbagai inovasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar, termasuk kepemimpinan Aliyah Mustika Ilham dalam pemberdayaan masyarakat, menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Netta Indian, S.P., menilai terdapat banyak potensi kerja sama yang dapat dikembangkan antara Banyuasin dan Makassar, terutama di bidang penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat. Ia pun mengundang Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan kunjungan balasan ke Banyuasin.

Di kesempatan yang sama, Bupati Tabalong, H.M. Noor Rifani, mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kota Makassar. Ia mengaku tertarik mempelajari berbagai program unggulan Makassar, khususnya strategi pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Aliyah Mustika Ilham memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), melibatkan Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, serta berbagai instansi terkait lainnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Makassar terus memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan UMKM, perluasan akses permodalan, pembinaan pencari kerja sesuai kebutuhan dunia usaha, hingga pendampingan usaha melalui program inkubator bisnis.

Aliyah juga memperkenalkan Makassar Creative Hub sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif yang menjadi wadah pembinaan pelaku UMKM, koperasi, startup, serta wirausaha muda agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Selain membahas penguatan UMKM, pertemuan turut menyoroti strategi menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan berbagi praktik terbaik merupakan langkah penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Wakil Wali Kota Makassar didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Firman Hamid Pagarra, Kepala Dinas Sosial Andi Bukti Djufrie, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Arlin Ariesta, Kepala Bagian BPM Andi Anshar AP, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Moh. Syarief.

Kehadiran jajaran perangkat daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi sekaligus menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama yang dibahas dalam pertemuan, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending