Ujian Tesis, Rudianto Lallo Bahas Refungsionalisasi dan Reposisi Fungsi Dewan Dalam Pembentukan dan Pengawasan Perda
Kitasulsel—MAKASSAR – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menjalani sidang ujian tesis program magister hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) , Jumat (27/7/2023).
Di depan tim penguji, Rudianto Lallo memaparkan hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis berjudul Refungsionalisasi dan Reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah.
Rudianto Lallo menjelaskan, dalam kondisi saat ini peran DPRD terbatas utamanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Karena berdasarkan aturan, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.
Sehingga untuk memaksimalkan peran Dewan maka perlu dilakukan refungsionalisasi dan reposisi kewenangan
DPRD.
“Fungsi DPRD harusnya diperluas. Refungsionalisasi dan reposisi ini menguatkan legitimasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan arah kebijakan otonomi daerahnya sebagai representasi dari Pasal 8 ayat 3 UUD Tahun 1945,” tutur Rudianto Lallo.
Ketua Ikatan Alumni Unhas ini menyebutkan, upaya yang dilakukannya selama ini sebagai Ketua DPRD Makassar untuk menjalankan fungsi yang lebih baik, antara lain membawa sebagian fungsi-fungsi yang melekat di anggota DPR RI untuk bisa pula dijalankan oleh legislator Makassar.
“Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD Makassar di periode 2019-2024 dijalankan di saat kami menjadi ketua. Kebijakan ini merupakan salah satu pelaksanaan refungsionalisasi kerja Dewan, utamanya dalam hal pembentukan dan pengawasan pelakasanaan peraturan daerah,” jelas Rudianto Lallo dihadapan tim penguji.
Terobosan melalui program sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir mengantarkan DPRD Makassar menjadi percontohan untuk Indonesia.
Rudianto Lallo di depan penguji yang terdiri dari Prof Kamal Hidjaz, Prof La Ode Husen, Prof Sufirman Rahman, Prof Syahruddin Nawi dan Dr Fahri Bachmid, melalui hasil penelitiannya merekomendasikan agar kewenangan DPRD ditinjau dan dikaji ulang agar tidak sekedar mendapat kewenangan baru, tapi kemanfaatan hukum dari kewenangan tersebut.
Rekomendasi selanjutnya adalah mendorong fungsi pengawasan yang melekat di DPRD untuk menjalankan semua proses penyelerasan sesuai yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan mulai dari pembinaan, pengawasan, dan klarifikasi produk daerah dengan tujuan menghindari produk hukum yang saling bertentangan.
“Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru bisa berjalan maksimal kalau posisinya tidak terikat dengan yang diawasi yakni pemerintah daerahnya, utamanya dari segi anggaran. DPRD harus bersifat independen,” pungkasnya. (***)
KITASULSEL-SIDRAP — Kepastian keberangkatan jamaah calon haji kini semakin nyata. Seluruh proses administrasi visa haji bagi jamaah Annur Maarif dipastikan telah rampung 100 persen, menandai kesiapan penuh untuk menunaikan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, menegaskan bahwa tidak ada lagi kendala administratif yang menghambat keberangkatan jamaah.
“Seluruh jamaah calon haji Annur Maarif sudah dipastikan memiliki visa haji. Ini menjadi jaminan kepastian bagi jamaah bahwa mereka siap diberangkatkan sesuai jadwal,” tegasnya di hadapan ratusan jamaah.
Rampungnya visa ini menjadi indikator penting dalam tahapan penyelenggaraan haji, mengingat dokumen tersebut merupakan syarat utama yang menentukan legalitas dan kepastian keberangkatan ke Tanah Suci.
Dengan tuntasnya seluruh proses visa, jamaah kini memasuki tahap akhir persiapan, baik dari sisi manasik, kesiapan fisik, maupun mental. Kondisi ini sekaligus memberikan ketenangan bagi para jamaah yang sebelumnya menanti kepastian administratif.
Ikbal juga menyampaikan bahwa proses penyelenggaraan haji tahun 2026 secara umum berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Secara keseluruhan, tahapan haji berjalan on progres dan tidak ada kendala berarti. Semua sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Annur Maarif menyambut rampungnya proses visa sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kepastian layanan kepada jamaah. Kepastian ini juga menjadi bukti kesiapan sistem dan manajemen dalam mengawal seluruh tahapan keberangkatan.
Dengan selesainya proses visa, jamaah Annur Maarif kini tinggal menunggu waktu keberangkatan menuju Tanah Suci, dengan harapan seluruh rangkaian ibadah dapat berjalan lancar, aman, dan penuh kekhusyukan atas izin Allah SWT.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login