Connect with us

Ujian Tesis, Rudianto Lallo Bahas Refungsionalisasi dan Reposisi Fungsi Dewan Dalam Pembentukan dan Pengawasan Perda

Published

2 tahun ago

on

Kitasulsel—MAKASSAR – Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menjalani sidang ujian tesis program magister hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) , Jumat (27/7/2023).

Di depan tim penguji, Rudianto Lallo memaparkan hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis berjudul Refungsionalisasi dan Reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah.

Rudianto Lallo menjelaskan, dalam kondisi saat ini peran DPRD terbatas utamanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Karena berdasarkan aturan, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Sehingga untuk memaksimalkan peran Dewan maka perlu dilakukan refungsionalisasi dan reposisi kewenangan
DPRD.

“Fungsi DPRD harusnya diperluas. Refungsionalisasi dan reposisi ini menguatkan legitimasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan arah kebijakan otonomi daerahnya sebagai representasi dari Pasal 8 ayat 3 UUD Tahun 1945,” tutur Rudianto Lallo.

Ketua Ikatan Alumni Unhas ini menyebutkan, upaya yang dilakukannya selama ini sebagai Ketua DPRD Makassar untuk menjalankan fungsi yang lebih baik, antara lain membawa sebagian fungsi-fungsi yang melekat di anggota DPR RI untuk bisa pula dijalankan oleh legislator Makassar.

“Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD Makassar di periode 2019-2024 dijalankan di saat kami menjadi ketua. Kebijakan ini merupakan salah satu pelaksanaan refungsionalisasi kerja Dewan, utamanya dalam hal pembentukan dan pengawasan pelakasanaan peraturan daerah,” jelas Rudianto Lallo dihadapan tim penguji.

Terobosan melalui program sosialisasi peraturan daerah yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir mengantarkan DPRD Makassar menjadi percontohan untuk Indonesia.

Rudianto Lallo di depan penguji yang terdiri dari Prof Kamal Hidjaz, Prof La Ode Husen, Prof Sufirman Rahman, Prof Syahruddin Nawi dan Dr Fahri Bachmid, melalui hasil penelitiannya merekomendasikan agar kewenangan DPRD ditinjau dan dikaji ulang agar tidak sekedar mendapat kewenangan baru, tapi kemanfaatan hukum dari kewenangan tersebut.

Rekomendasi selanjutnya adalah mendorong fungsi pengawasan yang melekat di DPRD untuk menjalankan semua proses penyelerasan sesuai yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan mulai dari pembinaan, pengawasan, dan klarifikasi produk daerah dengan tujuan menghindari produk hukum yang saling bertentangan.

“Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru bisa berjalan maksimal kalau posisinya tidak terikat dengan yang diawasi yakni pemerintah daerahnya, utamanya dari segi anggaran. DPRD harus bersifat independen,” pungkasnya. (***)

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Sidrap Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Sulsel, Tiga Triwulan Berturut-turut Pimpin Laju PDRB 2025

Published

4 jam ago

on

12 Januari 2026

By

KITASULSEL  —SIDENRENG RAPPANG – Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, mencatatkan kinerja ekonomi impresif sepanjang 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Sidrap membukukan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Sulawesi Selatan selama tiga triwulan berturut-turut, menegaskan posisi daerah ini sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi regional.

Pada Triwulan I 2025, ekonomi Sidrap tumbuh 13,71 persen (quarter to quarter/c-to-c), tertinggi dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan tersebut terutama didorong lonjakan sektor primer yang mencapai 30,09 persen, seiring meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas ekonomi berbasis pangan.

Memasuki Triwulan II 2025, laju pertumbuhan tetap berada pada level tinggi, yakni 9,50 persen (c-to-c). Struktur pertumbuhan menunjukkan pergeseran yang lebih seimbang, ditandai menguatnya sektor sekunder dengan pertumbuhan 7,82 persen, sementara sektor primer dan tersier masing-masing tumbuh 15,17 persen dan 6,09 persen.

Konsistensi pertumbuhan kembali terjaga pada Triwulan III 2025, ketika ekonomi Sidrap mencatat pertumbuhan 8,02 persen (c-to-c) dan kembali menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Pada periode ini, sektor primer tumbuh 12,55 persen, sektor sekunder 6,31 persen, dan sektor tersier 5,42 persen, menandakan penguatan lintas sektor yang relatif merata.

Bupati Sidenreng Rappang H. Syaharuddin Alrif menilai capaian tersebut sebagai hasil dari kebijakan pembangunan daerah yang fokus pada penguatan sektor unggulan tanpa mengabaikan transformasi ekonomi.

“Pertanian tetap menjadi fondasi ekonomi Sidrap, tetapi kami juga mendorong penguatan industri pengolahan, UMKM, dan sektor jasa agar pertumbuhan ekonomi tidak bergantung pada satu sektor saja,” kata Syaharuddin Alrif dalam keterangan resminya.

Menurut dia, keberhasilan menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika nasional tidak lepas dari konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur dasar, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha lokal.

Data BPS juga menunjukkan bahwa capaian Sidrap tidak bersifat musiman. Penurunan laju pertumbuhan dari triwulan ke triwulan dinilai sebagai proses normalisasi ekonomi, namun tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata daerah lain di Sulawesi Selatan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidrap menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

“Fokus kami adalah menciptakan pertumbuhan berkualitas, membuka lapangan kerja, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Dengan kinerja ekonomi yang stabil dan konsisten sepanjang 2025, Sidrap dinilai layak menjadi salah satu model pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal di kawasan timur Indonesia.

 

Continue Reading

Trending