Connect with us

Hadiri Pengukuhan Majelis Lembaga Muhammadiyah, Fatmawati Rusdi Harapkan Kolaborasi dan Sinergitas

Published

on

KItasulsel–MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mewakili Wali Kota Makassar hadiri Pengukuhan, Ideopolitor, dan Rapat Kerja Majelis Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar Periode 2022-2027, di Aula Sultan Alauddin Hotel dan Convention, Sabtu (29/07/2023).

Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan harapan agar dalam rapat kerja nantinya dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai program strategis Pemerintah Kota Makassar.

“Pemkot Makassar mempunyai program strategis perkuatan keimanan umat dan kebangsaan, dimana program ini tentunya selaras dengan beberapa program kerja Muhammadiyah Kota Makassar,” ujar Fatmawati Rusdi.

Program perkuatan keimanan umat, menjadi salah satu program strategis di tengah berbagai problematika krisis multidimensi, yang dapat dibentengi dengan program keagamaan.

Selain itu, Fatmawati Rusdi juga berharap agar organisasi Muhammadiyah hadir bukan untuk warga Muhammadiyah saja, namun seluruh masyarakat tanpa memandang dari organisasi maupun status sosialnya.

Bagi para pengurus yang baru saja dilantik, mewakili Pemkot Makassar, Fatmawati Rusdi menyampaikan selamat, dan dapat melaksanakan amanah dan menjalankan tugas untuk melayani seluruh umat.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, KH Muh Said Abdul Samad, menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemkot.

“Insya Allah dengan kolaborasi dan sinergitas, kita semua akan mendapatkan keberkahan. Salah satu program dari Muhammadiyah Makassar yakni tentang peningkatan keimanan umat, ibadah dan akhlak,” tuturnya

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.

Continue Reading

Trending