Hadiri Pengukuhan Majelis Lembaga Muhammadiyah, Fatmawati Rusdi Harapkan Kolaborasi dan Sinergitas
KItasulsel–MAKASSAR,- Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mewakili Wali Kota Makassar hadiri Pengukuhan, Ideopolitor, dan Rapat Kerja Majelis Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar Periode 2022-2027, di Aula Sultan Alauddin Hotel dan Convention, Sabtu (29/07/2023).
Dalam sambutannya, Fatmawati Rusdi menyampaikan harapan agar dalam rapat kerja nantinya dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai program strategis Pemerintah Kota Makassar.
“Pemkot Makassar mempunyai program strategis perkuatan keimanan umat dan kebangsaan, dimana program ini tentunya selaras dengan beberapa program kerja Muhammadiyah Kota Makassar,” ujar Fatmawati Rusdi.
Program perkuatan keimanan umat, menjadi salah satu program strategis di tengah berbagai problematika krisis multidimensi, yang dapat dibentengi dengan program keagamaan.
Selain itu, Fatmawati Rusdi juga berharap agar organisasi Muhammadiyah hadir bukan untuk warga Muhammadiyah saja, namun seluruh masyarakat tanpa memandang dari organisasi maupun status sosialnya.
Bagi para pengurus yang baru saja dilantik, mewakili Pemkot Makassar, Fatmawati Rusdi menyampaikan selamat, dan dapat melaksanakan amanah dan menjalankan tugas untuk melayani seluruh umat.
Dalam kesempatan yang sama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar, KH Muh Said Abdul Samad, menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemkot.
“Insya Allah dengan kolaborasi dan sinergitas, kita semua akan mendapatkan keberkahan. Salah satu program dari Muhammadiyah Makassar yakni tentang peningkatan keimanan umat, ibadah dan akhlak,” tuturnya
Kitasulsel–SIDRAP Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nurkanaah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025). Rakor tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Nurkanaah mengikuti rakor secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya. Turut mendampingi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sidrap Siara Barang, Kabag Perekonomian Rimba, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan, pemaparan realisasi pendapatan dan belanja daerah semula dijadwalkan awal Oktober, namun pelaksanaannya digelar bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Sebetulnya rencana di awal Oktober karena waktu itu Bapak (Purbaya) menjadi inspektur upacara HUT Bea Cukai, sehingga akhirnya kita laksanakan hari ini, 20 Oktober, tepat satu tahun pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Tito.
Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Keuangan. “Ini kebanggaan bagi kami bisa mendengar langsung arahan beliau, apalagi beliau dikenal sebagai media darling,” tambah Tito.
Dalam kesempatan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas.
“Untuk memastikan inflasi terkendali, pemerintah daerah perlu menjaga agar harga berbagai komoditas, terutama beras, tetap stabil,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Menurutnya, dengan inflasi yang terjaga rendah, keterjangkauan harga di berbagai wilayah akan lebih mudah dicapai.
“Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antardaerah semakin efisien. Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil,” tutup Purbaya.
Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan gabungan provinsi, kabupaten, dan kota per 30 September 2025 mencapai 70,27 persen atau senilai Rp949,97 triliun. Capaian ini naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 67,82 persen.
Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp770 triliun atau 56,07 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp817 triliun.
Sementara itu, Wabup Nurkanaah menyampaikan, kehadiran Pemkab Sidrap dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen mendukung langkah pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan mempercepat realisasi belanja daerah.
“Kita perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah agar pengendalian inflasi lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya usai rakor. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login