Connect with us

Kemenpan RB-APEKSI Searah Reformasi Birokrasi, Danny Pomanto: Kinerja dan Dedikasi yang Utama

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA,– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengungkapkan gagasan yang sejalan dalam upaya reformasi birokrasi pemerintahan.

Bahwa birokrasi sebagai mesin pembangunan didesain untuk mampu menyelesaikan masalah rakyat. Makanya transformasi reformasi itu dilaksanakan dengan menyasar sektor sumber daya manusia, organisasi, hingga sistem dan budaya kerja.

Sejalan, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan ikhtiar dalam reformasi birokrasi itu mesti diikuti dengan kinerja dan dedikasi dalam bekerja.

Termasuk, wali kota dua periode ini mengarahkan agar para birokrat mesti terus mengupdate pengetahuannya. Usaha itu bagian dari kriteria keunggulan dalam aspek kinerja.

Lantaran pengetahuan kian berkembang detik demi detik di tengah era informasi saat ini.

Begitu juga dengan dedikasi atau loyalitas.

“Meningkatkan kinerja dengan terus belajar untuk mengupdate pengetahuan lalu ikhlas dalam pengabdian dan dedikasi itu menjadi kuncinya,” kata Danny Pomanto usai mengikuti diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF)-City Leaders Community bersama Menpan RB dan Apeksi di Menara Kompas, Jakarta, Jumat, (25/08/2023), kemarin.

Hingga kini, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyebut pihaknya terus berbenah dalam perwujudan reformasi birokrasi ini.

Sebagaimana mencari kualitas tenaga honorer yang sesuai dengan cita-cita di atas, seperti, mengadakan seleksi menggunakan sistem CAT.

Juga dengan seleksi wawancara bagi tenaga semisal sopir, pemadam kebakaran, penggali kubur untuk mendapatkan pegawai sesuai jumlah dan kapasitas yang dibutuhkan.

Menpan RB Azwar Anas melanjutkan bahwa di sisi hulu, pihaknya telah memperbaiki sistem rekrutmen ASN berdasarkan proyeksi kebutuhan dari instansi pembina.

Yang nantinya, kebutuhan rekrutmen akan disesuaikan dengan instansi terkait dan kebutuhan jangka panjang pegawai.

Sedangkan ada 2,3 juta pegawai honorer yang juga harus dicarikan solusi. Sebab pada 28 November 2023, tidak ada lagi tenaga honorer karena ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah sedang menyiapkan solusi yang akan diatur dalam revisi Undang-Undang ASN. Yang pada prinsipnya, pemerintah tak melakukan pemutusan hubungan kerja massal pada pegawai non-ASN.

Untuk memastikan reformasi birokrasi bergulir, Anas menjelaskan proses bisnis layanan kepegawaian perlu dibenahi lebih dahulu. Segala prosedur yang panjang dan rumit untuk kenaikan pangkat, pensiun, atau pindah instansi disederhanakan.

Baru setelahnya, reformasi birokrasi yang lebih berdampak diterapkan dengan reformasi birokrasi tematik.

Indikator untuk penilaian reformasi birokrasi ditambah perubahan angka kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan program prioritas aktual Presiden seperti pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog, maupun digitalisasi administrasi pemerintahan.

“Ke depan, nggak boleh lagi (pemerintah) daerah mendapat penghargaan, tetapi angka kemiskinan di daerahnya masih tinggi,” ujar Anas.

Sementara itu, Ketua Umum Apeksi Bima Arya menuturkan ada kultur yang perlu diubah ketika ingin transformasi terjadi.

Dengan manajemen talenta, semua akan dinilai sesuai kompetensi, kapasitas, dan performa masing-masing. Semisal, ASN yang lebih senior harus siap untuk dipimpin kepala dinas yang bisa saja lebih junior.

Foto :Ketua Apeksi Bima Arya bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam acara YCC, Rakernas Apeksi di Tokka Tena Rata, beberapa waktu lalu.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS RI Datang ke Bumi Nene Mallomo, Pengamat Soroti Peran Diplomasi Bupati Sidrap di Tingkat Nasional

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP – Kedatangan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/3/2026), dinilai memiliki dampak strategis bagi penguatan tata kelola pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong kebijakan yang semakin berbasis pada data yang akurat dan terukur.

Kunjungan pimpinan lembaga statistik nasional tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa daerah memiliki peran penting dalam mendukung sistem statistik nasional, sekaligus memperkuat integrasi data pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks pembangunan modern, data statistik menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kehadiran Kepala BPS RI di Sidrap diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengumpulan serta pengolahan data pembangunan.

Penguatan data tersebut sangat penting untuk memastikan berbagai indikator pembangunan daerah, mulai dari tingkat kemiskinan, inflasi, ketenagakerjaan, hingga sektor pertanian, dapat tercatat secara lebih presisi dan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan program pembangunan.

Selain itu, kunjungan ini juga dinilai dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk semakin mengembangkan konsep pemerintahan berbasis data (data-driven government). Dengan memanfaatkan data statistik secara optimal, kebijakan yang diambil pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai daerah yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, Sidrap membutuhkan dukungan data yang kuat agar kebijakan pengembangan sektor strategis tersebut dapat dirumuskan secara lebih terarah.

Di sisi lain, perhatian dari pimpinan lembaga nasional seperti BPS juga berpotensi meningkatkan citra daerah di tingkat nasional. Kehadiran pejabat tinggi negara ke daerah sering kali membuka ruang bagi kolaborasi program, penguatan sistem statistik daerah, hingga peluang pengembangan proyek percontohan yang mendukung pembangunan berbasis data.

Pengamat pemerintahan Prof. Andi Fadli menilai, kunjungan Kepala BPS RI ke Bumi Nene Mallomo tidak lepas dari peran aktif Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, yang selama ini dikenal cukup intens membangun komunikasi dengan berbagai tokoh nasional serta kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Menurutnya, peran kepemimpinan Syaharuddin Alrif sangat vital dalam menghadirkan figur-figur penting nasional ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan Bupati Sidrap di tingkat nasional berjalan sangat baik. Kehadiran Kepala BPS RI tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui jejaring komunikasi yang aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Prof. Andi Fadli.

Ia menambahkan, kehadiran tokoh nasional di Sidrap menjadi peluang strategis bagi daerah untuk memperkenalkan potensi serta membuka ruang kolaborasi pembangunan yang lebih luas.

Menurutnya, strategi menghadirkan pejabat dan tokoh nasional ke daerah bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Sidrap dalam peta pembangunan nasional.

“Daerah yang aktif membangun komunikasi dengan pusat biasanya lebih cepat mendapatkan perhatian dalam program pembangunan. Ini juga menjadi momentum bagi Sidrap untuk memperkuat perannya, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan,” jelasnya.

Momentum kunjungan Kepala BPS RI ini pun dinilai semakin menegaskan bahwa Sidrap mulai menjadi daerah yang diperhitungkan dalam berbagai agenda pembangunan nasional.

Dengan ekosistem statistik yang semakin kuat dan dukungan komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Sidrap diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berbasis data demi kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending