Kunjungi KBRI Belanda, Delegasi Makassar dan Dubes Makan Coto Bareng
Kitasulsel–DEN HAAG, BELANDA,– Ketua Dekranasda Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Belanda usai mengikuti acara Tong Tong Fair yang diadakan di Den Haag, Jumat (1/09/2023).
Di hadapan Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Indira menjelaskan kehadirannya bersama sejumlah perwakilan OPD Pemerintah Kota Makassar di Den Haag untuk mempromosikan budaya dan kerajinan lokal unggulan Kota Makassar melalui festival Tong Tong Fair.
Pada kesempatan yang sama, Indira tidak lupa mengenalkan banyak hal terkait program unggulan Pemerintah Kota Makassar. Salah satunya adalah branding Makassar sebagai kota makan enak di Indonesia dengan berbagai sajian kulinernya yang tersedia 24 jam.
“Rombongan kami di sini adalah selain misi kebudayaan, juga misi kuliner. Makanya tadi seperti saya sampaikan tadi kami baru saja membranding Makassar kota makan enak,” jelas Indira di hadapan Dubes Indonesia dan jajarannya.
Tidak hanya mengenalkan branding Makassar kota makan enak, Indira juga menawarkan langsung salah satu kuliner andalan Kota Makassar yang telah mendunia untuk dicicipi.
Indira bersama rombongan membawa Coto Makassar ke KBRI Den Haag Belanda untuk dicicipi bersama sebagai hidangan pertemuan.
“Kami ingin memperkenalkan dan ingin bapak ibu disini bisa mencoba salah satu kuliner kami, Coto Makassar,” lanjut Indira.
Mewakili Rombongan Makassar, Indira pun mengundang langsung pihak KBRI untuk mencoba lebih banyak kuliner Makassar, Indira menjelaskan dirinya bersama rombongan menanti pihak KBRI untuk bertandang langsung ke Kota Daeng.
“Insya Allah tentunya kami juga menanti bapak ibu bisa datang ke Makassar yang sudah tidak asing lagi. Terima kasih banyak untuk KBRI dan jajarannya,” ujar Indira.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Mayerfas, menyambut hangat kedatangan rombongan Pemerintah Kota Makassar di KBRI.
“Terimakasih atas kedatangan rombongan Sulawesi selatan yang tadi berjumlah 38 orang. KBRI ini sejak tahun 1959 sudah ada kerja sama diplomatik dengan belanda, disamping itu kita juga kedutaan yang cukup besar diantara negara lainnya,” ucap Mayerfas.
Kegiatan pertemuan KBRI Den Haag dengan pemerintah Kota Makassar dilanjut Mayerfas dengan sharing berbagai kerjasama diplomatik yang dilakukan Indonesia, mulai dari sektor ekonomi, politik, budaya, hingga pendidikan.
Untuk diketahui, Tong Tong Fair berlangsung pada 31 Agustus hingga 10 September 2023. Acara tersebut merupakan salah satu festival budaya terbesar di Eropa yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
Kota Makassar menampilkan beragam, oleh-oleh khas Makassar mulai dari bumbu coto, manik-manik, serta kain dan baju lontara yang dipamerkan di standnya.
KITASULSEL—JAKARTA – Tim kuasa hukum yang mewakili 69 orang yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan menyampaikan surat aspirasi dan pengaduan kepada Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Surat tersebut berisi permohonan agar pimpinan partai memberikan perhatian terhadap dugaan permasalahan hukum yang menyeret nama kader Partai NasDem, Putri Hamda Dakka.
Surat pengaduan itu disampaikan oleh tim advokat dari Law Office Toddopuli yang terdiri atas Muh. Ardianto Palla, S.H., Akbar, S.H., Syahrul, S.H., Putri Rejeki, S.H., Abdul Rahman, S.H., dan Kurniawan. Mereka bertindak berdasarkan surat kuasa dari 69 klien yang mengaku menjadi korban.
Salah seorang kuasa hukum korban, Muh. Ardianto Palla, membenarkan pengiriman surat tersebut kepada Ketua Umum DPP Partai NasDem.
“Mengenai surat tersebut memang benar. Mewakili kuasa hukum para korban, saya telah mengirimkan surat kepada Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum DPP Partai NasDem melalui email resmi DPP NasDem,” ujar Ardianto.
Menurut Ardianto, surat tersebut bertujuan meminta Surya Paloh memanggil Putri Dakka agar menyelesaikan persoalan yang dihadapi para korban program subsidi umrah dan subsidi iPhone.
“Harapan kami, Bapak Surya Paloh dapat memanggil Ibu Putri Dakka untuk menyelesaikan persoalan dengan para korban subsidi umrah dan iPhone. Saya tegaskan, surat ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik apa pun. Ini murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada Ketua Umum Partai NasDem agar persoalan yang berkaitan dengan kader partainya dapat memperoleh perhatian dan penyelesaian,” katanya.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pihak kuasa hukum telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan melalui media elektronik ke Polda Sulawesi Selatan pada 10 April 2025. Laporan itu berkaitan dengan program yang menawarkan subsidi umrah sebesar 50 persen dan subsidi pembelian iPhone 15 sebesar 50 persen.
Menurut kuasa hukum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan kemudian meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan pada 10 September 2025. Penyidikan dilakukan atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP.
Dalam suratnya, kuasa hukum menguraikan bahwa para korban mengetahui program tersebut melalui siaran langsung di akun Facebook atas nama Putri Dakka. Program itu menawarkan subsidi biaya umrah dan subsidi pembelian iPhone dengan syarat peserta terlebih dahulu mentransfer sejumlah dana ke rekening yang telah ditentukan.
Kuasa hukum menyebutkan, jadwal keberangkatan umrah yang telah dijanjikan beberapa kali mengalami penundaan hingga akhirnya tidak terlaksana. Sementara itu, peserta program subsidi iPhone disebut tidak pernah menerima telepon genggam yang dijanjikan. Saat para peserta meminta pengembalian dana, mereka mengaku hanya menerima janji pengembalian tanpa kepastian.
Dari total 69 korban yang didampingi, kuasa hukum menyebutkan sebanyak 10 orang telah menerima pengembalian dana secara bertahap. Namun hingga surat tersebut dibuat, masih terdapat 59 korban yang belum menerima pengembalian dana dengan total kerugian yang disebut mencapai sekitar Rp1.006.500.000.
Melalui surat itu, kuasa hukum juga meminta perhatian Ketua Umum Partai NasDem karena Putri Hamda Dakka disebut merupakan kader partai yang akan menjalani proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Meski demikian, kuasa hukum menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum serta lembaga peradilan yang berwenang.
Mereka juga menegaskan bahwa penyampaian surat tersebut murni merupakan bagian dari pelaksanaan tugas profesi sebagai kuasa hukum untuk memperjuangkan hak-hak para klien, tanpa dilandasi kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.
Ardianto juga mengaku hingga saat ini surat yang dikirimkan belum memperoleh tanggapan dari DPP Partai NasDem.
“Namun, sampai saat ini surat tersebut belum pernah ditanggapi ataupun dibalas oleh DPP Partai NasDem,”tutupnya
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login