Kunjungi KBRI Belanda, Delegasi Makassar dan Dubes Makan Coto Bareng

Published

3 tahun ago

1 September 2023

Kitasulsel–DEN HAAG, BELANDA,– Ketua Dekranasda Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Belanda usai mengikuti acara Tong Tong Fair yang diadakan di Den Haag, Jumat (1/09/2023).

Di hadapan Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Indira menjelaskan kehadirannya bersama sejumlah perwakilan OPD Pemerintah Kota Makassar di Den Haag untuk mempromosikan budaya dan kerajinan lokal unggulan Kota Makassar melalui festival Tong Tong Fair.

Pada kesempatan yang sama, Indira tidak lupa mengenalkan banyak hal terkait program unggulan Pemerintah Kota Makassar. Salah satunya adalah branding Makassar sebagai kota makan enak di Indonesia dengan berbagai sajian kulinernya yang tersedia 24 jam.

“Rombongan kami di sini adalah selain misi kebudayaan, juga misi kuliner. Makanya tadi seperti saya sampaikan tadi kami baru saja membranding Makassar kota makan enak,” jelas Indira di hadapan Dubes Indonesia dan jajarannya.

Tidak hanya mengenalkan branding Makassar kota makan enak, Indira juga menawarkan langsung salah satu kuliner andalan Kota Makassar yang telah mendunia untuk dicicipi.

Indira bersama rombongan membawa Coto Makassar ke KBRI Den Haag Belanda untuk dicicipi bersama sebagai hidangan pertemuan.

“Kami ingin memperkenalkan dan ingin bapak ibu disini bisa mencoba salah satu kuliner kami, Coto Makassar,” lanjut Indira.

Mewakili Rombongan Makassar, Indira pun mengundang langsung pihak KBRI untuk mencoba lebih banyak kuliner Makassar, Indira menjelaskan dirinya bersama rombongan menanti pihak KBRI untuk bertandang langsung ke Kota Daeng.

“Insya Allah tentunya kami juga menanti bapak ibu bisa datang ke Makassar yang sudah tidak asing lagi. Terima kasih banyak untuk KBRI dan jajarannya,” ujar Indira.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Mayerfas, menyambut hangat kedatangan rombongan Pemerintah Kota Makassar di KBRI.

“Terimakasih atas kedatangan rombongan Sulawesi selatan yang tadi berjumlah 38 orang. KBRI ini sejak tahun 1959 sudah ada kerja sama diplomatik dengan belanda, disamping itu kita juga kedutaan yang cukup besar diantara negara lainnya,” ucap Mayerfas.

Kegiatan pertemuan KBRI Den Haag dengan pemerintah Kota Makassar dilanjut Mayerfas dengan sharing berbagai kerjasama diplomatik yang dilakukan Indonesia, mulai dari sektor ekonomi, politik, budaya, hingga pendidikan.

Untuk diketahui, Tong Tong Fair berlangsung pada 31 Agustus hingga 10 September 2023. Acara tersebut merupakan salah satu festival budaya terbesar di Eropa yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia.

Kota Makassar menampilkan beragam, oleh-oleh khas Makassar mulai dari bumbu coto, manik-manik, serta kain dan baju lontara yang dipamerkan di standnya.

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

2 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.