Danny Pomanto: PU Sudah Bor Lebih Dari 10 Titik Antisipasi Kekeringan di Makassar

Published

2 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah melakukan pemboran air tanah di beberapa titik di Makassar.

Termasuk, dia menginstruksikan agar seluruh elemen masyarakat menerapkan empat hal penting dalam menghadapi kekeringan akibat El-Nino.

“Saat ini PU sudah bor di beberapa titik. Kalau ndak salah lebih 10 titik,” kata Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto, Selasa, (5/09/2023).

Dalam menghadapi kemarau panjang ini, ia menuturkan, timnya melakukan pendekatan sumber air, pengelolaan, distribusi dan juga penghematan air.

Pertama; dalam penanganan sumber air, melalui PDAM, pihaknya terus mencari sumber air baku. Langkah itu melibatkan Geologis dari Unhas.

Pasalnya, sumber di Lekopancing tidak bisa diharap lagi. Meski, dia bersyukur karena di Bili-bili masih bagus.

Kedua, soal sistem distribusi air melalui mobil tangki. Sekira 50 truk yang digunakan untuk melayani 5 kecamatan dengan pendanaan BTT.

Ketiga, pengelolaan air. Yang mana dipisahkan antara air minum; air bersih dengan air untuk MCK. MCK akan disuplai oleh pemadam kebakaran.

Maksimal ada 15 jeriken 1 rumah untuk satu rumah. Selanjutnya akan diatur jatah itu untuk durasi dua hari atau tiga hari.

Sementara, yang ketiga adalah penghematan air.

Danny mengharapkan masyarakat lebih menghemat air agar kebutuhan air terpenuhi.

“Kita harap semua menghemat, misal cuci mobil jangan pakai air bersih. Lebih berhemat lah dalam pemakaian air,” harapnya.

Selebihnya perihal manajemen teknis suplainya saja.

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

6 jam ago

30 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)