Connect with us

Hadapi Kemarau Panjang, Begini Upaya Danny-Fatma Penuhi Kebutuhan Air Bersih Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR, – Pemkot Makassar menyiapkan langkah atau strategi sebagai bentuk upaya dalam menghadapi kemarau panjang yang diprediksi masih akan terjadi hingga Januari 2024 mendatang.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengadakan rapat membahas masalah kekeringan yang terjadi akibat dampak dari bencana El Nino.

Di hadiri seluruh OPD, khususnya PDAM, BPDB, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas PU, BPKAD, dan 15 camat se-Kota Makassar, rapat tersebut berlangsung di DP Hall Jalan Amirullah, Senin (4/09/2023) malam.

Danny Pomanto menyampaikan ada beberapa persoalan dihadapi masyarakat Kota Makassar saat ini. Seperti, penurunan debit air sumber air baku, pengelolaan, distribusi, dan penghematan air.

Di tengah musim kemarau panjang, sumber air baku di Lekopaccing mengalami penyusutan sehingga perlu alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Ia pun berencana akan menggunakan teknologi terbarukkan geolistrik untuk mencari sumber air tanah yang akan dijadikan sumur.

“Geolistrik bisa membaca PH dan volume air sebelum kita bor. Itu artinya kita lebih selektif mendapatkan air tanah,” kata Danny Pomanto.

Sebagai pengelola air bersih, Danny Pomanto menginstruksikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar menyusun perencanaan terkait penggunaan metode geolistrik.

“Ini mesti cepat. Paling tidak kita harus bikin schedule. September harus ada titik,” tuturnya.

Untuk program jangka pendek, Danny Pomanto menginstruksikan seluruh camat untuk mendata rumah yang terdampak kekeringan.

Khususnya di lima kecamatan yang terdampak kekeringan. Seperti Tamalanrea, Biringkanaya, Tallo, Ujung Tanah, dan sebagian wilayah di Panakukang.

Termasuk memanfaatkan dumptruck yang berisi tandon untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Kecamatan yang lain pun juga ikut membackup.

“Untuk sementara kita manfaatkan dumptruck, saya rasa cukup,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi akan mengadakan rapat teknis bersama seluruh camat se-Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Bangun 1.657 Unit Apartemen Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Nelayan dan Pulihkan Ekosistem Laut

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah membangun 1.657 unit apartemen ikan sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan rakyat dan pemulihan ekosistem laut.

Program ini tersebar di 13 titik lokasi di Sulsel, yaitu Makassar, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Kepulauan Selayar, Pangkep, Barru, Pulau Panikiang (Barru), Pinrang, Luwu Timur, dan Palopo, dengan total luasan sekitar 11 hektar di wilayah pesisir. Beberapa lokasi strategis seperti Pulau Panikiang, Selayar, dan Sinjai dipilih karena potensi ekologi yang tinggi, sementara Makassar, Takalar, dan Pangkep fokus pada peningkatan produktivitas nelayan.

Program apartemen ikan ini merupakan bagian dari visi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wagub Fatmawati Rusdi dalam mendorong pemulihan ekosistem laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan berbasis ekonomi biru, sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Kepala DKP Sulsel, M. Ilyas, apartemen ikan berfungsi sebagai habitat buatan yang menjadi tempat berlindung, berkembang biak, dan berkumpulnya ikan, sehingga membantu nelayan menangkap ikan lebih efisien.

“Apartemen ikan ini mempersingkat waktu nelayan mencari ikan. Dengan titik-titik baru yang produktif, nelayan bisa menghemat BBM, menekan biaya operasional, dan meningkatkan pendapatan,” ujar Ilyas, Minggu (7/12/2025).

Setiap modul apartemen ikan dirancang untuk menjadi spawning ground dan nursery ground, meningkatkan keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung pertumbuhan terumbu karang buatan. Diperkirakan satu modul dapat menghasilkan 40–90 kg ikan per bulan atau 500–1.000 kg per tahun, dengan asumsi 60% biomassa dapat dipanen secara berkelanjutan. Dengan 1.657 modul, potensi tangkapan tahunan mencapai 596 ton ikan, senilai ekonomi sekitar Rp 20,9 miliar per tahun. Jika dihitung dalam jangka panjang, 5 tahun mendatang apartemen ikan ini bisa menghasilkan Rp 104,3 miliar dan 10 tahun Rp 208,7 miliar.

Pemasangan unit apartemen ikan dilakukan dengan memperhatikan kondisi oseanografi, kedalaman, substrat dasar perairan, dan pola arus, memastikan setiap lokasi dapat mendukung produktivitas nelayan dan pelestarian ekosistem laut.

Untuk tahun 2026, DKP Sulsel berencana melakukan pendampingan pemanfaatan dan pemeliharaan apartemen ikan, bekerja sama dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), pemerintah kabupaten/kota, dan komunitas lokal.

“Dengan pengelolaan gotong royong, apartemen ikan ini menjadi aset bersama yang manfaatnya dapat dirasakan puluhan tahun ke depan,” tambah Ilyas.

Program ini sudah memberikan dampak nyata bagi nelayan. Abdul Gaffar, salah seorang nelayan dari Bulukumba, mengatakan, “Dulu kami harus melaut jauh dan lama untuk mencari ikan. Sekarang lebih cepat dapat ikan, dan ongkos BBM berkurang banyak.”

Langkah strategis ini menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam mengembangkan ekonomi biru, memperkuat kesejahteraan nelayan, dan memulihkan ekosistem laut secara berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel