Connect with us

Kepala BKPSDM Makassar Ingatkan Loyal dan Akhlak Saat Evaluasi Tenaga Kontrak

Published

on

Kitasulsel—Makassar—BKPSDM Makassar mengelar tes bagi tenaga kontrak. Tes ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pegawai di Pemerintah Kota Makassar.

Kepala BKPSDM Makassar Akhmad Namsum mengatakan ujian ini menyangkut kompetensi dasar sebagai pelayanan.

“Karena patron utama di Pemkot Makassar harus punya kapabilitas, integritas dan desain moral yang baik sebagai cerminan pelayanan komponen masyarakat,” kata Kepala BKPSDM Makassar Akhmad Namsum, Selasa (5/9/2023).

Akhmad menjelaskan layanan bagi masyarakat merupakan hal yang paling utama saat ini. Olehnya itu dibutuhkan pegawai kontrak yang mampu memberi layanan kepada Masyarakat.

“Kami bukan pejabat kami di beri amanah sebagai leader untuk memberikan kerja layanan kepada yang butuh layanan,” jelasnya.

Namsum kemudian berharap apa yang menjadi evaluasi hari ini bisa dikerjakan dengan baik agar kinerja di Pemerintah Kota Makassar berjalan maksimal.

“Maka finalisasi akhir kami akan meminta jajaran OPD bagian memberikan masukan moral, terkait desain kapasitas dimiliki untuk menjadikan Makassar terus berkarya demi pelayanan,” paparnya.

Olehnya itu, layanan terbaik bagi tenaga kontrak Makassar akan memberikan dampak baik dalam sistem layanan di Pemkot Makassar.

“Kalau Makassar terbaik bukan cuman kami, kami di BKPSDM senang, tapi seluruh instansi dan nama besar di Kota Makassar,” bebernya

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending