Kepala BKPSDM Makassar Ingatkan Loyal dan Akhlak Saat Evaluasi Tenaga Kontrak

Published

3 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel—Makassar—BKPSDM Makassar mengelar tes bagi tenaga kontrak. Tes ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pegawai di Pemerintah Kota Makassar.

Kepala BKPSDM Makassar Akhmad Namsum mengatakan ujian ini menyangkut kompetensi dasar sebagai pelayanan.

“Karena patron utama di Pemkot Makassar harus punya kapabilitas, integritas dan desain moral yang baik sebagai cerminan pelayanan komponen masyarakat,” kata Kepala BKPSDM Makassar Akhmad Namsum, Selasa (5/9/2023).

Akhmad menjelaskan layanan bagi masyarakat merupakan hal yang paling utama saat ini. Olehnya itu dibutuhkan pegawai kontrak yang mampu memberi layanan kepada Masyarakat.

“Kami bukan pejabat kami di beri amanah sebagai leader untuk memberikan kerja layanan kepada yang butuh layanan,” jelasnya.

Namsum kemudian berharap apa yang menjadi evaluasi hari ini bisa dikerjakan dengan baik agar kinerja di Pemerintah Kota Makassar berjalan maksimal.

“Maka finalisasi akhir kami akan meminta jajaran OPD bagian memberikan masukan moral, terkait desain kapasitas dimiliki untuk menjadikan Makassar terus berkarya demi pelayanan,” paparnya.

Olehnya itu, layanan terbaik bagi tenaga kontrak Makassar akan memberikan dampak baik dalam sistem layanan di Pemkot Makassar.

“Kalau Makassar terbaik bukan cuman kami, kami di BKPSDM senang, tapi seluruh instansi dan nama besar di Kota Makassar,” bebernya

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

8 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.