Kepala BKPSDM Makassar Ingatkan Loyal dan Akhlak Saat Evaluasi Tenaga Kontrak

Published

3 tahun ago

5 September 2023

Kitasulsel—Makassar—BKPSDM Makassar mengelar tes bagi tenaga kontrak. Tes ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pegawai di Pemerintah Kota Makassar.

Kepala BKPSDM Makassar Akhmad Namsum mengatakan ujian ini menyangkut kompetensi dasar sebagai pelayanan.

“Karena patron utama di Pemkot Makassar harus punya kapabilitas, integritas dan desain moral yang baik sebagai cerminan pelayanan komponen masyarakat,” kata Kepala BKPSDM Makassar Akhmad Namsum, Selasa (5/9/2023).

Akhmad menjelaskan layanan bagi masyarakat merupakan hal yang paling utama saat ini. Olehnya itu dibutuhkan pegawai kontrak yang mampu memberi layanan kepada Masyarakat.

“Kami bukan pejabat kami di beri amanah sebagai leader untuk memberikan kerja layanan kepada yang butuh layanan,” jelasnya.

Namsum kemudian berharap apa yang menjadi evaluasi hari ini bisa dikerjakan dengan baik agar kinerja di Pemerintah Kota Makassar berjalan maksimal.

“Maka finalisasi akhir kami akan meminta jajaran OPD bagian memberikan masukan moral, terkait desain kapasitas dimiliki untuk menjadikan Makassar terus berkarya demi pelayanan,” paparnya.

Olehnya itu, layanan terbaik bagi tenaga kontrak Makassar akan memberikan dampak baik dalam sistem layanan di Pemkot Makassar.

“Kalau Makassar terbaik bukan cuman kami, kami di BKPSDM senang, tapi seluruh instansi dan nama besar di Kota Makassar,” bebernya

NEWS

Kemenhaj Parepare Didesak Tegas, Kisruh Jamaah Umrah Terkatung di Mekkah Seret Nama Hj Rismah–Hj Basira Usman

Published

6 jam ago

6 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL -PAREPARE — Kisruh jamaah umrah yang terkatung-katung di Mekkah tanpa kepastian tiket kepulangan memicu desakan agar Kantor Kementerian Haji Parepare bersikap tegas terhadap penyelenggara perjalanan yang dinilai meresahkan jamaah.

Desakan tersebut mencuat seiring munculnya sejumlah keluhan jamaah yang hingga kini belum dipulangkan ke Tanah Air, bahkan harus menambah biaya setiap hari untuk memperpanjang masa inap hotel di Arab Saudi.

Dalam kasus ini, nama Hj Rismah dan Hj Basira Usman kembali menjadi sorotan. Keduanya diduga berperan dalam pengelolaan keberangkatan jamaah, meski tidak memiliki travel resmi dan hanya menggunakan travel milik pihak lain.

Sejumlah pihak menilai, tindakan tegas harus segera diambil agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Dipulangkan ke tanah air itu memang sudah menjadi tanggung jawab travel. Namun efek jera harus tetap diberikan,” ujar H. Narto, keluarga jamaah asal Sidrap yang hingga kini belum juga dipulangkan karena harus terus menambah biaya selama di Mekkah.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Ini pelanggaran berat dan tidak boleh dibiarkan. Jamaah sudah dirugikan secara materi dan psikologis,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga marwah Kemenhaj sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

“Marwah Kemenhaj saat ini sedang dipertaruhkan. Jangan sampai terkesan melindungi pelanggar aturan yang sudah lama ditetapkan,” lanjutnya.

Kisruh yang melibatkan Hj Rismah dan Hj Basira Usman disebut bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan jejak digital yang beredar, keduanya kerap dikaitkan dengan persoalan pelayanan jamaah dalam beberapa pemberangkatan sebelumnya.

Publik pun berharap agar kasus ini ditangani secara serius dan transparan, termasuk menelusuri peran kedua oknum dalam proses pemberangkatan jamaah.

Masyarakat juga diimbau agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan umrah, dengan memastikan legalitas serta rekam jejak layanan sebelum memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap jamaah harus menjadi prioritas utama, sekaligus menjadi ujian bagi ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan di sektor penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.