Harapan Danny Pomanto untuk Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin

Published

2 tahun ago

6 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyambut kedatangan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Rabu (6/9).

Bahtiar yang baru dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel pada 5 September 2023, tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin sekitar pukul 12.15 wita.

Di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Danny Pomanto dan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar saling rangkul dan berbincang santai.

Danny Pomanto juga mengucapkan selamat datang kepada Bahtiar Bahtiar di kampung halaman Sulawesi Selatan.

“Selamat datang di Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau ini bukan orang baru. Ini kampungnya sendiri,” kata Danny Pomanto.

Ia percaya Bahtiar Baharuddin adalah pilihan terbaik yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel.

Sehingga Danny Pomanto berharap kolaborasi antara Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar terus terjalin dengan baik.

“Jadi provinsi itu bapaknya kita, kalau kita mau curhat yah ke provinsi,” tuturnya.

Diketahui, Bahtiar Baharuddin saat ini menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bahtiar Baharuddin merupakan putra terbaik Sulsel yang lahir di Kabupaten Bone pada 16 Januari 1973.

Bahtiar Baharuddin dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel menggantikan Andi Sudirman Sulaiman yang masa jabatannya berakhir 5 September 2023, kemarin.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

35 menit ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.