Lanud Sultan Hasanuddin dan Pemkot Makassar Taken MOU Soal Penanganan Kebakaran

Published

3 tahun ago

6 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR – Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Kolonel PnB Benny Arfan melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Rabu (6/09/2023).

MoU antara Pangkalan TNI Angkatan Udara dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tentang Kerja Sama Penanganan Kebakaran baik di Lingkungan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin maupun Kota Makassar.

Danny Pomanto menyambut baik kerjasama yang dilakukan TNI Angkatan Udara dengan pemerintah kota sebagai bentuk upaya penanganan bencana kebakaran.

Apalagi saat ini kemarau panjang diprediksi masih akan terjadi hingga Januari 2024 mendatang akibat fenomena El-Nino yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

“Kerja sama ini merupakan kolaborasi antara TNI Angkatan Udara dengan Pemkot Makassar dalam hal penanganan kebakaran. Jadi ini adalah upaya mitigasi,” kata Danny Pomanto.

Danny Pomanto mengungkapkan selama ini Pemkot Makassar banyak membackup peristiwa kebakaran yang terjadi di kabupaten tetangga. Seperti Maros dan Gowa.

“Intinya adalah untuk masyarakat” tuturnya.

Sejak periode pertama, Wali Kota Danny Pomanto telah membuat beragam kebijakan. Salah satunya Posko Terpadu Care and Rescue Center (Carester) di lima titik.

Posko tersebut bisa menjangkau dengan cepat jika sewaktu-waktu terjadi bencana seperti kebakaran, sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Kominfo Sidrap Perkuat Tata Kelola Digital dan Religiusitas ASN di Kecamatan Kulo

Published

1 jam ago

13 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) melakukan langkah strategis ganda dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kunjungan kerja ke Kecamatan Kulo, Senin (13/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kominfo Sidrap tidak hanya melakukan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE), tetapi juga menyosialisasikan Surat Edaran Bupati terkait penguatan religiusitas aparatur sipil negara (ASN) melalui kewajiban salat berjamaah.

Kegiatan yang dipusatkan di UPT SDN 4 Rijang Panua ini dihadiri puluhan kepala sekolah dasar (SD) se-Kecamatan Kulo bersama para operator sekolah. Tim Kominfo dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Mahluddin, didampingi Sekretaris Dinas Mursalim Halim serta Kepala Bidang Persandian Amsir Muan.

Mahluddin menjelaskan, integrasi teknologi digital dan penguatan karakter spiritual menjadi dua pilar utama dalam membangun budaya kerja yang modern sekaligus berintegritas.

“Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini memiliki keunggulan utama dari sisi efisiensi dan keamanan. Proses administrasi menjadi jauh lebih cepat karena penandatanganan dokumen bisa dilakukan di mana saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, aspek keamanan juga menjadi prioritas karena sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik memiliki tingkat proteksi tinggi, sehingga keabsahan dan autentikasi dokumen digital terjamin serta tidak mudah dipalsukan.

Pada kesempatan yang sama, Mahluddin menekankan pentingnya implementasi Surat Edaran Bupati Sidrap Nomor: 400.8.1/9/KESRA. Edaran tersebut menginstruksikan seluruh ASN untuk menghentikan aktivitas kerja lima menit sebelum azan guna melaksanakan salat berjamaah di masjid atau musala.

Ia pun mengajak seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk menjalankan kebijakan tersebut sebagai bagian dari pembentukan budaya kerja yang religius.

“Kami mengajak seluruh pimpinan sekolah dan tenaga pendidik untuk mengimplementasikan amanah Bapak Bupati Syaharuddin Alrif ini. Mari kita hentikan aktivitas sejenak saat menjelang azan untuk mengejar keutamaan salat berjamaah serta membangun budaya religius,” tambahnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pendampingan teknis aktivasi akun pada aplikasi SRIKANDI yang dipandu oleh tim Bidang Persandian Kominfo Sidrap, guna mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pendidikan dan pemerintahan daerah.