Connect with us

Bazar Kuliner UMKM Gagasan Camat Wajo Diminati Warga,Hj Hamna Faizal:Bantu Ekonomi Warga Dan Wadah Sosialisasi Program Pemerintah Kota

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Bazar Kuliner Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilaksanakan secara rutin setiap pekan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Lorong-lorong Wisata, 8 Kelurahan se-Kecamatan Wajo Kota Makassar.

Diketahui, bazar kuliner kali ini digelar di Lorong 200, (Lorong Wisata Nachang) Kelurahan Butung Kecamatan Wajo Makassar, dan mensosialisasikan ke warga terkait Pemilu 2024 serta pembayaran PBB yang telah jatuh tempo tahun 2023, Jumat (08/09/2023).

Camat Wajo Hj. Hamna Faisal, S.T., M.M., mengatakan, minggu ini giliran kelurahan Butung, Lorong Wisata Nachang melaksanakan bazar kuliner dan di sambut antusias oleh warga, imbuhnya.

Lanjutnya, Bazar Jumat ceria Longwis Nachan Kelurahan Butung berhasil menarik perhatian warga setempat hingga mendatangi stand yang berjejer, untuk menikmati beragam menu yang di jual oleh pelaku UMKM mulai dari, minuman dan makanan tradisional, hingga jajanan pasar, ujar Hj. Hamna Faisal Camat Wajo.

Selain bazar kuliner, ada juga senam sehat bersama, lomba karaoeke yang di ikuti oleh para Lurah, staf Kecamatan dan Kelurahan serta warga sekitar Longwis Nachan Kelurahan Butung. Dan juga lomba khusus untuk anak-anak seperti : lomba dende – dende, lompat Tali, dan lomba menyanyi dalam bahasa Inggeris, tambahnya.

Camat Wajo Hj. Hamna Faisal menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kesuksesan kegiatan bazar Longwis Nachan Kelurahan Butung.

“Terima kasih tak terhingga kepada semua pihak dalam mensukseskan kegiatan ini, merupakan sebagai bukti nyata kebersamaan dan kerjasama yang kuat untuk kemajuan wilayah setempat.”

Tentunya, dengan dukungan pemerintah yang selalau mengawal dan memberikan fasilitas, serta antusiasme masyarakat, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi pelaku UMKM memperluas jaringan, hingga menciptakan pola kemitraan yang berkelanjutan, pungkas Hj. Hamna Faisal Camat Wajo Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending