Danny Pomanto-Kapolda Sulsel Kolaborasi Hadirkan Sumur Bor Atasi Kekeringan

Published

2 tahun ago

15 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso berkolaborasi menghadirkan sumur bor untuk mengatasi kekeringan di Makassar.

Irjen Pol Setyo Boedi mengatakan pihaknya bersyukur karena tim Polda Sulsel telah melaksanakan program Kapolri untuk pembuatan sumur bor.

Hal ini seiring dengan dampak musim kemarau dan dampak El-Nino yang terjadi.

Dia menjelaskan total sumur bor yang telah dibuat ada 24 titik oleh 16 Polres di Sulsel.

“Tentu kami berharap sumber air ini dapat dinikmati dan mengurai permasalahan yang berkaitan dengan kelangkaan air bersih,” kata Irjen Pol Setyo usai meresmikan Bantuan Sumur Bor dan Pompa Air Polda Sulsel di Kelurahan Ketimbang, Kecamatan Biringkanaya, Jumat, (15/09/2023).

Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Makassar dan jajaran Forkopimda lainnya dengan melakukan pengguntingan pita.

Kapolda melanjutkan, tidak menutup kemungkinan nantinya ada penambahan titik sumur bor lainnya.

“Saya sudah perintahkan Kapolres-kapolres untuk mencari sumber di mana masyarakat setempat membutuhkan maka segera direspons,” lanjutnya.

Dari pengamatannya kualitas air dari sumur tersebut sangat bagus, jernih, tidak payau juga tidak bau jadi tidak masalah.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan dirinya berterimakasih kepada Polri dan Polda Sulsel yang sudah turun tangan.

Apalagi terbukti hari ini Kapolda secara langsung meresmikan dan memberikan Pemkot empat sumur dan pompa air.

Pemkot Makassar sendiri, jelas dia, sedang mengerjakan 11 titik sumur bor di Makassar.

Sembari, dia perintahkan 50 truk yang sudah dimodifikasi mengambil dua tangki air sekira 6 kubik dengan tiga kali jalan untuk melayani kecamatan terdampak.

Termasuk, pihaknya akan menambah jumlah armada angkutan lagi.

“Total armada 109 kita baru pakai 50 unit karena tidak mau mengganggu aktivitas lainnya. Jadi nanti ada penambahan lagi,” ungkapnya.

Jikalau menilik prediksi paling buruk dari BMKG yang menyatakan kekeringan sampai awal Januari maka timnya akan menjalankan GEO Listrik dan mobil dengan teknologi bor cepat sampai 500 meter.

Bahkan bisa dengan diameter besar agar mendapatkan resever air yang cukup sehingga punya daya tahan sampai Desember.

Pun dengan stok beras yang sudah aman hingga akhir tahun.

“Itu dua hal yang kami ajaga terus agar masyarakat mendapatkan suplai. Jatah air 300 liter setiap rumah itu bisa bertahan sampai dua-tiga hari,” ucapnya.

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

4 jam ago

18 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)