Danny Pomanto-Kapolda Sulsel Kolaborasi Hadirkan Sumur Bor Atasi Kekeringan

Published

3 tahun ago

15 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso berkolaborasi menghadirkan sumur bor untuk mengatasi kekeringan di Makassar.

Irjen Pol Setyo Boedi mengatakan pihaknya bersyukur karena tim Polda Sulsel telah melaksanakan program Kapolri untuk pembuatan sumur bor.

Hal ini seiring dengan dampak musim kemarau dan dampak El-Nino yang terjadi.

Dia menjelaskan total sumur bor yang telah dibuat ada 24 titik oleh 16 Polres di Sulsel.

“Tentu kami berharap sumber air ini dapat dinikmati dan mengurai permasalahan yang berkaitan dengan kelangkaan air bersih,” kata Irjen Pol Setyo usai meresmikan Bantuan Sumur Bor dan Pompa Air Polda Sulsel di Kelurahan Ketimbang, Kecamatan Biringkanaya, Jumat, (15/09/2023).

Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Makassar dan jajaran Forkopimda lainnya dengan melakukan pengguntingan pita.

Kapolda melanjutkan, tidak menutup kemungkinan nantinya ada penambahan titik sumur bor lainnya.

“Saya sudah perintahkan Kapolres-kapolres untuk mencari sumber di mana masyarakat setempat membutuhkan maka segera direspons,” lanjutnya.

Dari pengamatannya kualitas air dari sumur tersebut sangat bagus, jernih, tidak payau juga tidak bau jadi tidak masalah.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan dirinya berterimakasih kepada Polri dan Polda Sulsel yang sudah turun tangan.

Apalagi terbukti hari ini Kapolda secara langsung meresmikan dan memberikan Pemkot empat sumur dan pompa air.

Pemkot Makassar sendiri, jelas dia, sedang mengerjakan 11 titik sumur bor di Makassar.

Sembari, dia perintahkan 50 truk yang sudah dimodifikasi mengambil dua tangki air sekira 6 kubik dengan tiga kali jalan untuk melayani kecamatan terdampak.

Termasuk, pihaknya akan menambah jumlah armada angkutan lagi.

“Total armada 109 kita baru pakai 50 unit karena tidak mau mengganggu aktivitas lainnya. Jadi nanti ada penambahan lagi,” ungkapnya.

Jikalau menilik prediksi paling buruk dari BMKG yang menyatakan kekeringan sampai awal Januari maka timnya akan menjalankan GEO Listrik dan mobil dengan teknologi bor cepat sampai 500 meter.

Bahkan bisa dengan diameter besar agar mendapatkan resever air yang cukup sehingga punya daya tahan sampai Desember.

Pun dengan stok beras yang sudah aman hingga akhir tahun.

“Itu dua hal yang kami ajaga terus agar masyarakat mendapatkan suplai. Jatah air 300 liter setiap rumah itu bisa bertahan sampai dua-tiga hari,” ucapnya.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

7 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.