Danny Pomanto-Kapolda Sulsel Kolaborasi Hadirkan Sumur Bor Atasi Kekeringan

Published

3 tahun ago

15 September 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso berkolaborasi menghadirkan sumur bor untuk mengatasi kekeringan di Makassar.

Irjen Pol Setyo Boedi mengatakan pihaknya bersyukur karena tim Polda Sulsel telah melaksanakan program Kapolri untuk pembuatan sumur bor.

Hal ini seiring dengan dampak musim kemarau dan dampak El-Nino yang terjadi.

Dia menjelaskan total sumur bor yang telah dibuat ada 24 titik oleh 16 Polres di Sulsel.

“Tentu kami berharap sumber air ini dapat dinikmati dan mengurai permasalahan yang berkaitan dengan kelangkaan air bersih,” kata Irjen Pol Setyo usai meresmikan Bantuan Sumur Bor dan Pompa Air Polda Sulsel di Kelurahan Ketimbang, Kecamatan Biringkanaya, Jumat, (15/09/2023).

Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Makassar dan jajaran Forkopimda lainnya dengan melakukan pengguntingan pita.

Kapolda melanjutkan, tidak menutup kemungkinan nantinya ada penambahan titik sumur bor lainnya.

“Saya sudah perintahkan Kapolres-kapolres untuk mencari sumber di mana masyarakat setempat membutuhkan maka segera direspons,” lanjutnya.

Dari pengamatannya kualitas air dari sumur tersebut sangat bagus, jernih, tidak payau juga tidak bau jadi tidak masalah.

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan dirinya berterimakasih kepada Polri dan Polda Sulsel yang sudah turun tangan.

Apalagi terbukti hari ini Kapolda secara langsung meresmikan dan memberikan Pemkot empat sumur dan pompa air.

Pemkot Makassar sendiri, jelas dia, sedang mengerjakan 11 titik sumur bor di Makassar.

Sembari, dia perintahkan 50 truk yang sudah dimodifikasi mengambil dua tangki air sekira 6 kubik dengan tiga kali jalan untuk melayani kecamatan terdampak.

Termasuk, pihaknya akan menambah jumlah armada angkutan lagi.

“Total armada 109 kita baru pakai 50 unit karena tidak mau mengganggu aktivitas lainnya. Jadi nanti ada penambahan lagi,” ungkapnya.

Jikalau menilik prediksi paling buruk dari BMKG yang menyatakan kekeringan sampai awal Januari maka timnya akan menjalankan GEO Listrik dan mobil dengan teknologi bor cepat sampai 500 meter.

Bahkan bisa dengan diameter besar agar mendapatkan resever air yang cukup sehingga punya daya tahan sampai Desember.

Pun dengan stok beras yang sudah aman hingga akhir tahun.

“Itu dua hal yang kami ajaga terus agar masyarakat mendapatkan suplai. Jatah air 300 liter setiap rumah itu bisa bertahan sampai dua-tiga hari,” ucapnya.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

22 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.