Connect with us

Momentum HUT TNI, Danny Pomanto: Masyarakat Makassar Turut Bergembira karena TNI Dekat dengan Rakyat

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, dalam memperingati HUT TNI ke-78 tahun pada 5 Oktober mendatang, masyarakat Makassar turut senang dan bergembira merayakannya.

Pasalnya di Makassar, aku dia, rakyat benar-benar merasakan kehadiran TNI. Terutama dalam membantu memberi solusi permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat.

“Sebagaimana dahulu saat covid, TNI dan Polri selalu bersama Pemkot Makassar berada di depan. Sementara saat ini, masyarakat mengalami kekurangan air akibat El- Nino ada TNI bersama Polri membantu,” kata Ramdhan Pomanto dalam sambutannya saat menghadiri Pameran Alutsista dalam rangka HUT TNI di Anjungan Pantai Losari, Minggu, (1/10/2023).

Olehnya sambung Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto, sudah sepantasnya dan sewajarnya lah hari ini masyarakat turut bergembira karena TNI begitu dekat dengan rakyat. “Apalagi tanpa dimintai tolong TNI turun otomatis ke masyarakat,” sambungnya.

Maka dengan itu, lanjut dia, dirinya merasa terhormat dapat menyampaikannya secara langsung.

Bahkan dalam beberapa waktu belakangan hampir tiap hari dirinya dan Dandim Makassar kerap berkomunikasi untuk mewujudkan distribusi air yang merata di Makassar.

“Izin Pak Pangdam, saya dengan Pak Dandim ini tiap hari kontek-kontekan bagaimana distribusi air kepada masyarakat,” ujarnya.

Terlebih dia juga mengapresiasi keaktifan Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso yang dinilainya begitu dekat dengan milenial. “Terima kasih Pak Pangdam sudah memberikan inspirasi kepada para milenial juga masyarakat,” ucapnya.

Dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila dan HUT TNI, ia mengharapkan, makin menguatkan konsolidasi seluruh pihak menghadapi agenda nasional kedepannya.

“Kami sampaikan Dirgahayu TNI, teruslah menjadi pengawal demokrasi, teruslah menjadi terbaik dan idaman di hati rakyat,” harapnya.

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso juga menegaskan bahwa pada intinya pihaknya berkomitmen menjaga ketertiban dan keamanan dalam menghadapi agenda politik kedepannya.

Sekaligus membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sulsel.

Di akhir acara, Danny bersama Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, Kapolda Sulsel Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso dan jajaran juga mengunjungi dan melihat-lihat beberapa booth pameran alutsista.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi Dorong Sertifikasi Anggota Badan Pemusyawaratan Desa

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintahan desa.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Sulawesi Selatan di VIP A Baruga Lounge Kantor Gubernur, Kamis, 3 Juli 2025.

Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional ABPEDNAS pada 3–5 Juli 2025 di Jakarta.

“BPD bukan hanya pelengkap di struktur pemerintahan desa. Mereka adalah mitra strategis kepala desa yang wajib memahami regulasi terbaru, peran strategis, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Fatmawati Rusdi.

Fatmawati menegaskan bahwa BPD memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan partisipatif.

Ia mendorong agar anggota BPD dibekali dengan pelatihan berkelanjutan dan didorong untuk memiliki sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi.

“Saya mengapresiasi langkah ABPEDNAS yang konsisten memfasilitasi pelatihan rutin untuk BPD. Ke depan, perlu ada sertifikasi bagi anggota BPD demi profesionalisme,” tambahnya.

Fatmawati juga menyoroti peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan APBDes secara akuntabel dan transparan. Partisipasi publik dalam proses kebijakan desa juga dianggap sebagai pilar penting demokrasi di tingkat desa.

“BPD harus aktif mengawasi APBDes, memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tidak kalah penting, libatkan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan desa. Itu kunci demokrasi di tingkat desa,” kata Fatmawati.

Wagub Sulsel pun mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaporan dan transparansi kerja BPD. Platform daring dinilai dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPD.

Sementara itu, Penasehat ABPEDNAS Sulsel, Supriadi Kadir, mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Sulsel terhadap pemberdayaan desa.

Ia menilai dan berharap kerja sama yang terjalin selama ini dapat semakin diperkuat untuk meningkatkan kapasitas seluruh perangkat desa, bukan hanya kepala desa, tetapi juga BPD serta elemen masyarakat desa lainnya.

“Kehadiran kita untuk memperkuat kemitraan. Pemprov Sulsel selama ini sangat peduli, terutama terhadap peningkatan kapasitas semua elemen desa,” ujar Supriadi.

Ia menegaskan bahwa ABPEDNAS melihat dukungan Pemprov sebagai pendorong utama kemajuan desa di Sulsel.

“Respons Bu Wagub sangat luar biasa, dukungan penuh selalu diberikan. Kita melihat banyak desa di Sulsel yang sudah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Ini bukti komitmen Pemprov,” tuturnya.

Audiensi ini menjadi tonggak penting bagi sinergi ABPEDNAS dengan Pemprov Sulsel dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan akuntabel di Sulawesi Selatan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel