Connect with us

Pj Gubernur Bahtiar dan Danny Pomanto Perkuat Kolaborasi Cegah Kerawanan Pemilu di Makassar

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,- Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terus memperkuat sinergi dan kolaborasi sebagai upaya mencegah potensi kerawanan pemilu 2024.

Apalagi setiap kontestasi politik, Kota Makassar selalu masuk sebagai daerah yang rawan terjadi konflik sehingga perlu upaya kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi untuk melakukan pencegahan dini.

“Menampilkan aspirasi boleh, itukan demokrasi. Demo pun juga boleh tapi sesuai aturan, jangan sampai menimbulkan anarki, merusak, dan saya sebagai gubernur berharap jangan mau diadu domba dengan urusan politik,” kata Pj Gubernur Bahtiar, saat diwawancara di Rujab Gubernur Sulsel, Rabu (18/10/2023).

Pj Gubernur Bahtiar mengimbau kepada seluruh masyarakat Sulsel untuk bijak dalam menerima dan mengolah informasi di tahun politik. Jangan mudah termakan hoax.

“Belajar dari lalu-lalu, yang bertanding rangkul-rangkulan, bagi-bagi kekuasaan politiknya tapi yang di bawah malah ribut. Masyarakat harus pintar politik, jangan mau diadu domba yang rugi rakyat sendiri,” tegasnya.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto tidak menampik jika Makassar selalu mendapat label merah atau zona rawan konflik setiap kontestasi politik.

“Pengalaman memang selalu di awal disampaikan kita rawan, bahkan merah. Tapi selalu dibuktikan bahwa Makassar itu hijau. Baik pilpres, wali kota, bahkan pileg,” ujarnya.

Status zona rawan konflik di awal, menurut Danny Pomanto sebagai pemicu untuk melakukan mitigasi agar tidak terjadi konflik yang dikhawatirkan.

“Saya kira itu yang akan menjadi bagian dari kerja-kerja keras kita bersama-sama. Lebih baik di awal disampaikan rawan tapi terakhir berubah menjadi zona hijau,” ujarnya.

Beberapa strategi akan dilakukan yaitu dengan meminta ASN untuk membantu penyelenggaraan pesta demokrasi itu dengan baik. Salah satunya menjaga kondusivitas wilayah.

Kondusivitas wilayah, kata Danny Pomanto, berada di RT/RW dan seluruh struktur sosial masyarakat. Termasuk masyarakat di bawah.

“Pelibatan masyarakat ini yang akan menimbulkan sebuah resiliensi seperti yang pak gubernur tadi sampaikan bahwa ini seperti pertandingan bola tidak usah masukkan ke hati,” ungkapnya.

“Kecerdasan inilah yang sementara kita bangun dengan ruang-ruang yang cerdas agar membuat masyarakat resilient. Kita boleh berbeda tapi kita tetap saudara,” tutup Danny Pomanto.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kapolri Rotasi Enam Kapolda, Sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri Juga Berganti

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi Polri dengan melantik dan memimpin serah terima jabatan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Rotasi tersebut mencakup pergantian pimpinan di enam kepolisian daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

Kapolda Aceh dijabat menggantikan .

Kapolda Sumatera Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Jawa Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Utara dijabat menggantikan .

Kapolda Papua Barat Daya dijabat menggantikan .

Kepala Divisi Humas Polri, , mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi melalui regenerasi kepemimpinan.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” katanya.

Rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, memperkuat kepemimpinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Continue Reading

Trending