Danny Pomanto Terima Kunjungan Kepala Pelabuhan Perikanan Untia, Bahas Dokumen WKOPP

Published

2 tahun ago

25 Oktober 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan melakukan kajian terhadap Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Untia.

Kepala Pelabuhan Perikanan Untia Iswadi Rachman telah menemui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto membahas tentang WKOPP Untia.

Didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Evy Aprialti dan Sekretaris Penataan Ruang Fuad Azis, pertemuan itu berlangsung di Amirullah, Selasa (24/10/2023).

Kepala Pelabuhan Perikanan Untia Iswadi Rachman mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya telah memperlihatkan masterplan terkait WKOPP Untia.

“Tadi kita sudah perlihatkan batas wilayah daratan untuk penerbitan rekomendasi dari pak wali sekaitan wilayah kerja daratan,” kata Iswadi Rachman.

Selain batas wilayah, pihaknya juga meminta Pemkot Makassar memasang sambungan instalasi air bersih dari PDAM Makassar.

“Pak wali kota juga sangat mendukung pemasangan instalasi air bersih di kawasan Pelabuhan Perikanan Untia,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan telah membahas banyak hal dengan pihak Pelabuhan Perikanan Untia terkait WKOPP di Untia.

“Kita tadi sudah ketemu, itu kita kaji dulu karena kita tidak ingin nantinya mengganggu kepentingan-kepentingan kota yang sudah ada di dalam RTRW kita,” ujarnya.

Ia menyebut keberadaan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP), Kampung Nelayan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia mendukung Kawasan Pelabuhan Perikanan Untia.

Termasuk rencana pembangunan Makassar Core City Arena (Macca) dan Sirkuit Internasional Untia yang dianggap mampu meningkatkan bangkitan ekonomi di kawasan tersebut.

“Itukan membantu, karena banyak orang yang datang dan ikan-ikan kita bisa dipasarkan di situ,” tegasnya.

Sedangkan, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Fuad Azis menyampaikan telah melakukan kajian awal terhadap dokumen WKOPP Untia.

Kata Fuad Azis, ada sekitar 8,36 hektar wilayah kerja dan pengoperasian yang masuk dalam otoritas dan kepemimpinan Pelabuhan Perikanan Untia.

“Kemudian ada 79,7 hektar yang akan kita coba deliniasi sesuai dengan RTRW kita Perda Nomor 4 Tahun 2015. Inilah yang akan kita kaji satu dua hari ini sebelum pak wali mengeluarkan rekomendasi,” tuturnya.

Rekomendasi tersebut tentang Wilayah Kerja Daratan dan Wilayah Pengoperasian Daratan Pelabuhan Perikanan Untia.

Provinsi Sulawesi Selatan

Setujui Perubahan APBD 2025, Gubernur Sulsel Apresiasi Kerja Keras Semua Pihak

Published

2 jam ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan itu diputuskan dalam rapat paripurna di ruang rapat Bina Marga dan Konstruksi Dinas PU Sulsel, Jumat (12/9/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa persetujuan ini merupakan bukti nyata kerja keras semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia berharap evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dapat segera dilakukan sesuai jadwal.

Andi Sudirman memberikan penghargaan kepada Komisi serta Badan Anggaran DPRD Sulsel yang dinilai bekerja ekstra hingga larut malam untuk menuntaskan pembahasan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah yang turut berperan dalam proses penyusunan.

Menurutnya, perubahan APBD 2025 disusun berdasarkan revisi RKPD dan penyesuaian kebijakan umum anggaran serta PPAS, sehubungan dengan perubahan asumsi makro ekonomi dan keputusan Menteri Keuangan terkait transfer keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk efisiensi belanja serta menjaga kesinambungan fiskal.

Gubernur menegaskan, arah penyusunan APBD Perubahan tetap berpedoman pada pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Program prioritas difokuskan pada ketahanan pangan dan energi, hilirisasi industri, penyediaan hunian layak, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Empat misi pembangunan Sulsel turut dijabarkan, yakni peningkatan daya saing SDM, pertumbuhan ekonomi inklusif, transformasi digital dengan birokrasi bersih, serta pembangunan daerah yang tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim.

“Perubahan APBD bukan semata soal angka, melainkan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan menyelaraskannya dengan kebijakan nasional,” tegas Andi Sudirman dalam pidatonya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program setelah evaluasi Kementerian Dalam Negeri rampung. Mengingat sisa waktu tahun anggaran yang singkat, ia meminta perangkat daerah bekerja cepat, cermat, dan bertanggung jawab agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain menyinggung APBD, Gubernur turut memaparkan capaian strategis seperti peluncuran proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Maminasae yang akan melayani Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar. Proyek ini disebut sebagai komitmen bersama pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Di akhir sambutannya, Andi Sudirman menegaskan bahwa persetujuan APBD Perubahan 2025 menjadi momentum penting bagi Sulsel untuk terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan mendukung pencapaian target nasional. (*)