Connect with us

Danny Pomanto Terima Kunjungan Kepala Pelabuhan Perikanan Untia, Bahas Dokumen WKOPP

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan melakukan kajian terhadap Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) Untia.

Kepala Pelabuhan Perikanan Untia Iswadi Rachman telah menemui Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto membahas tentang WKOPP Untia.

Didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Evy Aprialti dan Sekretaris Penataan Ruang Fuad Azis, pertemuan itu berlangsung di Amirullah, Selasa (24/10/2023).

Kepala Pelabuhan Perikanan Untia Iswadi Rachman mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya telah memperlihatkan masterplan terkait WKOPP Untia.

“Tadi kita sudah perlihatkan batas wilayah daratan untuk penerbitan rekomendasi dari pak wali sekaitan wilayah kerja daratan,” kata Iswadi Rachman.

Selain batas wilayah, pihaknya juga meminta Pemkot Makassar memasang sambungan instalasi air bersih dari PDAM Makassar.

“Pak wali kota juga sangat mendukung pemasangan instalasi air bersih di kawasan Pelabuhan Perikanan Untia,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan telah membahas banyak hal dengan pihak Pelabuhan Perikanan Untia terkait WKOPP di Untia.

“Kita tadi sudah ketemu, itu kita kaji dulu karena kita tidak ingin nantinya mengganggu kepentingan-kepentingan kota yang sudah ada di dalam RTRW kita,” ujarnya.

Ia menyebut keberadaan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP), Kampung Nelayan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia mendukung Kawasan Pelabuhan Perikanan Untia.

Termasuk rencana pembangunan Makassar Core City Arena (Macca) dan Sirkuit Internasional Untia yang dianggap mampu meningkatkan bangkitan ekonomi di kawasan tersebut.

“Itukan membantu, karena banyak orang yang datang dan ikan-ikan kita bisa dipasarkan di situ,” tegasnya.

Sedangkan, Sekretaris Dinas Penataan Ruang Fuad Azis menyampaikan telah melakukan kajian awal terhadap dokumen WKOPP Untia.

Kata Fuad Azis, ada sekitar 8,36 hektar wilayah kerja dan pengoperasian yang masuk dalam otoritas dan kepemimpinan Pelabuhan Perikanan Untia.

“Kemudian ada 79,7 hektar yang akan kita coba deliniasi sesuai dengan RTRW kita Perda Nomor 4 Tahun 2015. Inilah yang akan kita kaji satu dua hari ini sebelum pak wali mengeluarkan rekomendasi,” tuturnya.

Rekomendasi tersebut tentang Wilayah Kerja Daratan dan Wilayah Pengoperasian Daratan Pelabuhan Perikanan Untia.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kapolri Rotasi Enam Kapolda, Sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri Juga Berganti

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi Polri dengan melantik dan memimpin serah terima jabatan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Rotasi tersebut mencakup pergantian pimpinan di enam kepolisian daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

Kapolda Aceh dijabat menggantikan .

Kapolda Sumatera Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Jawa Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Utara dijabat menggantikan .

Kapolda Papua Barat Daya dijabat menggantikan .

Kepala Divisi Humas Polri, , mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi melalui regenerasi kepemimpinan.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” katanya.

Rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, memperkuat kepemimpinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Continue Reading

Trending