Connect with us

HUT Kota Makassar ke 416 Tahun Jadi Aksi Solidaritas Masyarakat untuk Palestina

Published

on

Kitasulsel—MAKASSAR,- Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Makassar yang ke 416 tahun turut diwarnai dengan aksi solidaritas masyarakat Kota Makassar untuk Palestina.

Perayaan hari jadi yang berlangsung dengan berbagai rangkaian acara mulai dari gala dinner hingga karnaval ini tidak membuat Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat lupa akan kondisi yang tengah terjadi di Palestina.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, melalui sambutannya di malam perayaan HUT Kota Makassar, mewakili seluruh masyarakat Kota Makassar menyampaikan besar rasa kepeduliannya terhadap warga Palestina.

“Izin untuk menyampaikan aksi solidaritas dan simpatinya kami kepada rakyat Palestina,” Kata Danny.

Danny Pomanto menyampaikan banyak pesan-pesan menyentuh. Di momentum itu, Danny sekaligus memanggil rasa simpati masyarakat untuk Palestina lewat barisan puisinya.

“Cukup hanya dengan kebersihan hati, tidak perlu kita harus menjadi muslim yang hakiki, cukup hanya menjadi manusia sejati”.

Pemerintah Kota Makassar, lanjut Danny, juga akan melakukan pengumpulan dana untuk warga Palestina melalui mesjid-mesjid.

“Kepada semua saudara-saudari kami perjuangkan Palestina dengan donasi, insyaallah pemkot akan mengkoordinasi dimulai dari celengan masjid selama dua kali,” jelas Danny.

Suasana haru dari panjang puisi dan doa-doa yang disampaikan Danny untuk warga Palestina selanjutnya disambung dengan penampilan dari anak-anak disabilitas menyanyikan lagu ‘atuna tufuli’.

Lagu dengan arti ‘beri kami masa kecil itu ‘ menggambarkan curahan bagaimana anak-anak Palestina yang terbelenggu akibat konflik negaranya.

Bahkan, acara pawai ini dipenuhi dengan lambaian bendera palestina ukuran kecil yang digenggam oleh anak-anak hingga orang dewasa di sepanjang barisan pawai di atas jembatan tongkonan CPI.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel