Connect with us

Mahyudin Kepala DKP Bersama Kepala OPD Hadiri Deklarasi Netralitas ASN Lingkup Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel-Makassar—Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot), Dihadiri oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mahyudin, S.STP., M.AP., bersama Kepala OPD se-Kota Makassar, yang digelar di Ruang Sippakatau Kantor Balaikota, Senin(13/11/2023).

Adapun tujuan Deklarasi tersebut untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang, dengan komitmen Pemkot yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, M. Ansar dengan pembacaan Fakta Integritas Ikrar Deklarasi Netralitas ASN lingkup Pemkot Makassar Tahun 2023.

Diketahui, turut hadir dan menyaksikan langsung Deklarasi netralitas ini, Bawaslu Kota Makassar dan jajaran Forkopimda. Ikrar diikuti oleh seluruh peserta deklarasi yakni menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi pelayan publik, baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Danny Pomanto mengatakan, Deklarasi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menjaga netralitas ASN dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Lanjut, ia menyampaikan ini sebagai upaya Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan integritas ASN Untuk monitoring, untuk menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi, dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Selain itu, Walikota Makassar Danny Pomanto, menuturkan akan melibatkan peran dari masyarakat mulai dari RT/RW, Bassi Barania, Dewan Lorong, hingga orang yang berpengaruh di wilayah tersebut untuk melaporkan jika ditemukan ASN yang tidak netral, imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Kota Makassar menambahkan, untuk menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi, dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

Olehnya itu, menggunakan media sosial secara bijak, tidak di pergunkaan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong serta menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh peserta.

“Deklarasi Netralitas ASN ini merupakan wujud komitmen Pemkot Makassar untuk menyukseskan Pemilu 2024, dengan menjaga netralitas ASN,” ungkap M. Ansar sebelum membacakan ikrar.

Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya kesadaran bersama, ASN sadar akan batasan, hak dan kewajibannya, untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, tutup M. Ansar Sekda Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kapolri Rotasi Enam Kapolda, Sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri Juga Berganti

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi Polri dengan melantik dan memimpin serah terima jabatan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Rotasi tersebut mencakup pergantian pimpinan di enam kepolisian daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

Kapolda Aceh dijabat menggantikan .

Kapolda Sumatera Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Jawa Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Utara dijabat menggantikan .

Kapolda Papua Barat Daya dijabat menggantikan .

Kepala Divisi Humas Polri, , mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi melalui regenerasi kepemimpinan.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” katanya.

Rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, memperkuat kepemimpinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Continue Reading

Trending