Arifin Dg Kulle Tekankan Orang Tua Pentingnya Merawat Anak
Kitasulsel–Makassar–Anggota DPRD Kota Makassar, Arifin Dg Kulle menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Hotel Royal Bay, Jl Sultan Hasanuddin, Sabtu (25/11/2023).
Legislator dari Fraksi Demokrat ini menekankan pentingnya orang tua dalam merawat anak. Sebab, anak dari merupakan aset bangsa.
Melalui perda ini, orang tua diharap mampu memahami hak-hak dari anak. Terkhusus pada pemenuhan kebutuhan untuk tumbuh kembang mereka.
“Jadi saya harap orang tua paham tentang isi perda ini kemudian disampaikan ke warga lain yang tidak hadir,” katanya.
Bagi Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar ini, peran orang tua sangat vital terhadap pertumbuhan anak. Perilaku orang tua dapat membentuk karakter mereka.
“Apa yang kita lakukan nanti bisa dicontoh oleh anak. Makanya bimbing anak untuk berprilaku yang baik,” ujarnya.
“Semoga kita paham kalau anak itu penting untuk dirawat. Melalui perda ini, saya harap semua sudah tahu bagaimana cara kita membesarkan anak,” pungkas Arifin Dg Kulle.
Sementara itu, Akademisi dari UNM, Suhaida menyampaikan bahwa anak sudah harus dilindungi sejak dalam kandungan. Bukan pada saat mereka lahir.
“Jadi anak itu yang usia 0 di dalam kandungan tetap mendapatkan hak perlindungan jadi itu perlunya kita merawat anak,” ujarnya.

Begitu juga dengan pemenuhan hak. Orang tua dan pemerintah harus paham perihal ini. “Semisal pemerintah sudah harus memberikan program yang baik seperti imunisasi gratis,” katanya.
Muh Ishak selaku narasumber juga meminta orang tua untuk memberikan haknya. Tidak ada diskriminasi dalam pemberian hak.
“Jangan dibanting-bandingkan, semua anak itu sama. Olehnya kita harus tahu itu,” ucap Muh Ishak.

“Kami harap ibu-ibu yang ada di sini juga berikan kebutuhan anak yang baik. Besarkan mereka dengan kasih sayang,” tukasnya. (*)
Kementrian Agama RI
Menag Dukung Penguatan Organisasi IAEI untuk Perkuat Ekonomi Umat
Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.
“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.
Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.
Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).
Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.
“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.
Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.
“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap








You must be logged in to post a comment Login