Fatma Wahyuddin Dukung Pemerintah Kota Sejahterakan Guru Mengaji

Published

2 tahun ago

25 November 2023

Kitasulsel–Makassar--Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin mendukung upaya pemerintah kota dalam mensejahterakan para guru mengaji. Salah satunya dengan menaikkan gaji mereka.

Demikian disampaikan Fatma saat menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Baca Tulis Alquran, di Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin, Sabtu (25/11/2023).

Fatma mengatakan guru mengaji harus disejahterakan sama halnya guru yang lain. Ia memberikan apresiasi terhadap kenaikan gaji yang sudah dilakukan.

“Alhamdulilah sekarang itu sudah Rp1,5 juta yang tadinya itu cuma Rp1 juta jadi ini perlu memang dilakukan,” ujar Legislator dari Fraksi Demokrat ini.

Keputusan kenaikan gaji ini, kata Fatma, juga didorong oleh DPRD Makassar sedari dulu. Ia mengaku telah meminta agar gaji guru mengaji memang mesti dinaikkan.

“Ini juga berkat DPRD Makassar yang di mana tugas kami sebagai fungsi penganggaran. Inovasi dari bagian kerja juga bagus sehingga anggarannya perlu ditambah,” lanjutnya.

Ia mengaku akan terus mendukung upaya Pemkot dalam mengembangkan program rohani. “Alhamdulilah bagian kesra juga kita bantu karena ada programnya menambahkan Al-Quran, itu bagus,” tukasnya.

Kepala Bagian Kesra Pemkot Makassar, Muh Syarif mengatakan beban guru mengaji dulu memang tidak sesuai dengan gaji. Untuk itu, ia meminta adanya kenaikan.

Ia pun berharap Bagian Kesra terus mendapatkan anggaran lebih untuk program rohani. Pihaknya saat ini melatih anak-anak untuk bisa jadi guru mengaji.

“Tahfidz harian namanya jadi itu setiap hari kita ajari anak-anak di beberapa lorong untuk mengaji,” ujarnya.

Terakhir, Erwin Baharuddin selaku narasumber meminta guru mengaji turut pintar dalam mencari metode pengajaran bagi anak.

“Guru mengaji sudah harus pinter, karena saat ini sudah banyak cara mengajarkan mengaji bagi anak. Kalau dulu itu ada namanya Iqra,” tukasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

40 menit ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)