Fatma Wahyuddin Dukung Pemerintah Kota Sejahterakan Guru Mengaji

Published

2 tahun ago

25 November 2023

Kitasulsel–Makassar--Anggota DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyudin mendukung upaya pemerintah kota dalam mensejahterakan para guru mengaji. Salah satunya dengan menaikkan gaji mereka.

Demikian disampaikan Fatma saat menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Baca Tulis Alquran, di Hotel Aston, Jl Sultan Hasanuddin, Sabtu (25/11/2023).

Fatma mengatakan guru mengaji harus disejahterakan sama halnya guru yang lain. Ia memberikan apresiasi terhadap kenaikan gaji yang sudah dilakukan.

“Alhamdulilah sekarang itu sudah Rp1,5 juta yang tadinya itu cuma Rp1 juta jadi ini perlu memang dilakukan,” ujar Legislator dari Fraksi Demokrat ini.

Keputusan kenaikan gaji ini, kata Fatma, juga didorong oleh DPRD Makassar sedari dulu. Ia mengaku telah meminta agar gaji guru mengaji memang mesti dinaikkan.

“Ini juga berkat DPRD Makassar yang di mana tugas kami sebagai fungsi penganggaran. Inovasi dari bagian kerja juga bagus sehingga anggarannya perlu ditambah,” lanjutnya.

Ia mengaku akan terus mendukung upaya Pemkot dalam mengembangkan program rohani. “Alhamdulilah bagian kesra juga kita bantu karena ada programnya menambahkan Al-Quran, itu bagus,” tukasnya.

Kepala Bagian Kesra Pemkot Makassar, Muh Syarif mengatakan beban guru mengaji dulu memang tidak sesuai dengan gaji. Untuk itu, ia meminta adanya kenaikan.

Ia pun berharap Bagian Kesra terus mendapatkan anggaran lebih untuk program rohani. Pihaknya saat ini melatih anak-anak untuk bisa jadi guru mengaji.

“Tahfidz harian namanya jadi itu setiap hari kita ajari anak-anak di beberapa lorong untuk mengaji,” ujarnya.

Terakhir, Erwin Baharuddin selaku narasumber meminta guru mengaji turut pintar dalam mencari metode pengajaran bagi anak.

“Guru mengaji sudah harus pinter, karena saat ini sudah banyak cara mengajarkan mengaji bagi anak. Kalau dulu itu ada namanya Iqra,” tukasnya. (*)

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

7 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.