Galmerrya Kondorura Reses di Dapil III, Tampung Aspirasi Soal Infrastruktur

Published

1 tahun ago

17 Januari 2024

Kitasulsel—Makassar-Anggota DPRD Makassar Galmerrya Kondorura menggelar Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya, Rabu (17/1/2024). Persoalan Infrastruktur masih dominan menjadi keluhan masyarakat.

Agenda kali ini mendengar aspirasi warga Dapil III yang bermukim di RW 05 Jalan Katimbang Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya. Hadiri Lurah Katimbang Alvian Mudahary, Babinsa dan Binmas serta para ketua RT dan RW.

Warga RW 5 Kelurahan Katimbang Nirwana menyampaikan keluhan ke Galmerrya Kondorura. Kata dia, kawasan tempat tinggalnya acap kali menjadi daerah penampungan air pasca hujan. Sehingga, dirinya meminta ke wakil rakyat Fraksi PDIP itu untuk dicarikan solusi.

“Kalau sudah hujan, depan rumah itu selalu tergenang. Mohon perhatian agar kondisi ini tidak terulang bu dewan,” ujar Nirwana.

Belum lagi, sambung Nirwana, masifnya pembangunan perumahan di kawasannya diduga menjadi penyebab terjadi genangan. Saluran drainase berdasarkan informasi tidak diperhatikan pihak pengembang

“Jadi banyak juga perunahan dibangun tapi mereka tidak perhatikan saluran drainase. Ini mungkin bisa ditindaklanjuti bu dewan,” cetusnya.

Anggota DPRD Makassar Galmerrya Kondorura menjelaskan dirinya berterima kasih ke warga lantaran agenda reses di Dapil III masih datang mendengar dan menyampaikan keluhan. Pasalnya, kehadiran mereka menjadi upaya dalam mendukung pembangunan di Kota Makassar.

“Soal aspirasi dan keluhan, saya akan mengawal hingga pemerintah merealisasikan semua,” ungkap Galmerrya Kondorura, depan Warga Kelurahan Katimbang.

Mengenai aspirasi warga soal saluran drainase, kata Galmerrya Kondorura, pihaknya akan turun langsung memantau dan mendata. Kemudian, tim akan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.

“Kita akan turun meninjau lokasi yang menjadi keluhan warga. Saya akan kawal terus karena ini amanah dari mereka jadi aspirasinya menjadi catatan kita,” paparnya.

Galmerry menambahkan, proses reses ini akan menjadi bahan catatan setiap anggota DPRD Makassar. Selanjutnya, catatan itu akan disampaikan dalam Rapat Paripurna.

“Bahkan, reses yang kita laksanakan ini tercatat di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jadi tidak main-main tapi memang harus dikawal untuk masuk ke program Pemkot Makassar,” tukasnya. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Published

3 jam ago

26 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).

Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.

Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.

“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.

Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.

“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.

Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.

Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.

Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.

Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)