Connect with us

Makassar Sabet Peringkat 3 Nasional Kota Terbaik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Published

on

Kitasulsel—JAKARTA, – Kota Makassar kembali dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik penyelenggaraan pemerintahannya di tingkat nasional. Kota Makassar masuk 10 besar dengan menduduki posisi ke tiga dengan nilai 3,5660 status tinggi.

Hal itu diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro saat menyerahkan SK Mendagri tentang hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ELPPD) 2023, terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2022.

SK ini diterima langsung oleh PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, di Jakarta, Kamis (18/01/2024).

Torehan ini menjadi prestasi yang membanggakan karena Kota Makassar berhasil masuk 10 besar penilaian LPPD dua tahun berturut-turut.

“Alhamdulillah Kota Makassar meraih peringkat ke-3 LPPD 2023 atas penilaian LPPD 2022. Dua Tahun berturut-turut Makassar kembali masuk dalam kategori 10 besar penilaian LPPD,” ucap Firman.

Firman menjelaskan ada sekitar ratusan indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dalam menentukan kota dengan kinerja terbaik atau tertinggi nasional.

Beberapa indikator tersebut, diantaranya laporan capaian kinerja makro, akuntabilitas kinerja pemerintah, penerapan standar pelayanan minimal, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah dan indikator lain seperti kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia pada otonomi daerah.

“Capaian ini merupakan kerjasama antar OPD dan dukungan masyarakat sehingga prestasi ini dapat diraih oleh Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

Firman menekankan ada hal penting dari penghargaan ini karena dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga kata Firman, capaian tahun ini semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Lanjut Firman, Makassar pernah meraih Parasamya Purnakarya Nugraha di periode pertama kepemimpinan Moh. Ramdhan Pomanto ketika meraih peringkat 10 besar LPPD tiga kali berturut-turut. Semoga di masa kepemimpinan periode kedua ini juga meraih kembali Parasamya Purnakarya Nugraha.

Tercatat beberapa program prioritas unggulan Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 yakni menciptakan Lorong Wisata yang fokus pada pengembangan pangan utamanya berbagai tanaman yang dapat menekan inflasi yakni cabai.

Tak hanya penanganan inflasi, program ini pun terbukti dapat memanfaatkan berbagai ruang di Lorong yang awalnya tidak difungsikan.

Karena hal itu dampaknya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya warga kawasan lorong pemukiman.

Berikut 10 besar Kota penyelenggaraan pemerintahan tingkat nasional :
1. Surabaya 3,5866,
2. Surakarta 3,5718,
3. Makassar 3,5660,
4. Tangerang 3,5320
5. Semarang 3,5254,
6. Medan 3,5095,
7. Palembang 3.4541,
8. Samarinda 3,4529
9. Kota Metro 3,4465,
10. Denpasar 3,4439. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi Dorong Sinergi BKMT Perkuat Pembinaan Keagamaan, Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan silaturahmi pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Selasa, 16 September 2025.

Audiensi ini menjadi ajang perkenalan sekaligus penyampaian program unggulan BKMT Sulsel, khususnya Kampung Thayyibah yang berfokus pada pembinaan keagamaan, penguatan pendidikan, ketahanan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sosial berbasis masyarakat.

Ketua PW BKMT Sulsel, Andi Rosnani Smith Pabbola, menjelaskan pihaknya ingin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Kampung Thayyibah adalah bentuk nyata kontribusi BKMT Sulsel dalam memperkuat ketahanan keluarga muslimah dan peran perempuan dalam pembangunan sosial.

“Salah satunya kami ingin memperkenalkan program kerja BKMT, khususnya Kampung Thayyibah. Program ini berfokus pada pembinaan keagamaan, penguatan pendidikan, dan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan perempuan berbasis majelis taklim,” ujarnya.

Rosnani memaparkan, inisiasi Kampung Thayyibah telah berjalan sejak pertengahan tahun.

Sebagai langkah awal, telah dilaksanakan pelatihan bagi para pelaksana Kampung Thayyibah dari kabupaten/kota pada 5 Juli 2025 di Makassar, serta Kick Off Pencanangan Gerakan Seribu Masjid dan Kampung Thayyibah Digital pada 15 Juli 2025 di Kabupaten Barru.

Menurut Rosnani, BKMT Sulsel akan mengunjungi setiap kabupaten/kota untuk menyosialisasikan program Kampung Thayyibah.

Dukungan pemerintah menjadi kunci keberhasilan Kampung Thayyibah sehingga program ini bisa berkembang menjadi gerakan bersama masyarakat Sulsel.

“Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari Ibu Wagub. Nantinya pemerintah provinsi akan menginstruksikan kepada kabupaten/kota untuk mendukung program ini. Kampung Thayyibah juga bagian dari gerakan kami, yakni Muslimah Bergerak,” katanya.

Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program Kampung Thayyibah.

“Kami berharap program ini bisa menjadi model kehidupan Islami, di mana masyarakat hidup bersih, sehat, religius, dan harmonis sesuai tuntunan Islam,” ujarnya.

Fatmawati menekankan pentingnya integrasi program BKMT dengan agenda prioritas pemerintah daerah.

“Kampung Thayyibah perlu bersinergi dengan program pemerintah, mulai dari peningkatan gizi keluarga, penanggulangan stunting, pemberdayaan perempuan, hingga pengembangan ekonomi umat berbasis desa,” tegasnya.

Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda. Mereka perlu dilibatkan sejak awal agar program ini berkelanjutan lintas generasi.

“Kampung Thayyibah tidak hanya ruang bagi orang tua, tetapi juga wadah pembinaan remaja dan anak-anak agar terbiasa dengan nilai Qur’ani, kebersihan lingkungan, serta etika sosial,” jelas Fatmawati.

Selain itu, Wagub mengajak BKMT melibatkan berbagai pihak.

“Kami mendorong adanya kolaborasi multipihak, mulai dari PKK, tokoh agama, perguruan tinggi, hingga lembaga sosial. Bahkan, pemanfaatan teknologi digital juga penting agar Kampung Thayyibah dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujarnya.

Fatmawati menambahkan program ini harus berkelanjutan dan mandiri.

“Kampung Thayyibah harus memiliki program kemandirian, seperti pengelolaan kebun sehat, UMKM berbasis syariah, atau koperasi umat. Mekanisme evaluasi juga harus dibuat agar keberhasilan bisa direplikasi ke daerah lain,” kata Fatmawati.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Wagub Sulsel menyerahkan bantuan ratusan Alquran kepada BKMT Sulsel. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel