Connect with us

Makassar Sabet Peringkat 3 Nasional Kota Terbaik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Published

on

Kitasulsel—JAKARTA, – Kota Makassar kembali dinobatkan sebagai salah satu kota terbaik penyelenggaraan pemerintahannya di tingkat nasional. Kota Makassar masuk 10 besar dengan menduduki posisi ke tiga dengan nilai 3,5660 status tinggi.

Hal itu diumumkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro saat menyerahkan SK Mendagri tentang hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ELPPD) 2023, terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2022.

SK ini diterima langsung oleh PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra mewakili Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, di Jakarta, Kamis (18/01/2024).

Torehan ini menjadi prestasi yang membanggakan karena Kota Makassar berhasil masuk 10 besar penilaian LPPD dua tahun berturut-turut.

“Alhamdulillah Kota Makassar meraih peringkat ke-3 LPPD 2023 atas penilaian LPPD 2022. Dua Tahun berturut-turut Makassar kembali masuk dalam kategori 10 besar penilaian LPPD,” ucap Firman.

Firman menjelaskan ada sekitar ratusan indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dalam menentukan kota dengan kinerja terbaik atau tertinggi nasional.

Beberapa indikator tersebut, diantaranya laporan capaian kinerja makro, akuntabilitas kinerja pemerintah, penerapan standar pelayanan minimal, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah dan indikator lain seperti kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia pada otonomi daerah.

“Capaian ini merupakan kerjasama antar OPD dan dukungan masyarakat sehingga prestasi ini dapat diraih oleh Pemerintah Kota Makassar,” katanya.

Firman menekankan ada hal penting dari penghargaan ini karena dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga kata Firman, capaian tahun ini semoga dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Lanjut Firman, Makassar pernah meraih Parasamya Purnakarya Nugraha di periode pertama kepemimpinan Moh. Ramdhan Pomanto ketika meraih peringkat 10 besar LPPD tiga kali berturut-turut. Semoga di masa kepemimpinan periode kedua ini juga meraih kembali Parasamya Purnakarya Nugraha.

Tercatat beberapa program prioritas unggulan Pemerintah Kota Makassar tahun 2022 yakni menciptakan Lorong Wisata yang fokus pada pengembangan pangan utamanya berbagai tanaman yang dapat menekan inflasi yakni cabai.

Tak hanya penanganan inflasi, program ini pun terbukti dapat memanfaatkan berbagai ruang di Lorong yang awalnya tidak difungsikan.

Karena hal itu dampaknya kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya warga kawasan lorong pemukiman.

Berikut 10 besar Kota penyelenggaraan pemerintahan tingkat nasional :
1. Surabaya 3,5866,
2. Surakarta 3,5718,
3. Makassar 3,5660,
4. Tangerang 3,5320
5. Semarang 3,5254,
6. Medan 3,5095,
7. Palembang 3.4541,
8. Samarinda 3,4529
9. Kota Metro 3,4465,
10. Denpasar 3,4439. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel