Persiapan Kerjasama Revitalisasi Karebosi, PJ Sekda Minta OPD Siapkan Data Lengkap

Kitasulsel—Makassar—PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra memimpin Rapat Kordinasi (Rakor) persiapan Kerjasama Revitalisasi Lapangan Karebosi, di Balai Kota Makassar, Rabu (17/01/2024).
Dalam arahannya, Firman mengatakan perlunya kordinasi antar OPD untuk menyiapkan berbagai keperluan seperti data-data lengkap untuk dikaji ulang terkait skema perjanjian kerja sama dengan PT Tosan.

“Ada data-data yang perlu teman-teman OPD terkait siapkan yang sifatnya data-data tahun sebelumnya. Itu kita siapkan dulu sebelum melakukan diskusi dengan PT Tosan terutama LHP kita. Sehingga amandemen kontraknya nanti sudah baik,” ucap Firman.
Terkait persiapan data tersebut, Firman juga meminta OPD untuk melakukan dan membuat monitoring ceklis untuk hal-hal yang masih kurang dan yang sudah memenuhi syarat dalam melakukan amandemen perjanjian Kerjasama Revitalisasi Lapangan Karebosi.

Khusunya pada sektor pemanfaatan lapangan karebosi dan aturan pengelolaan ruang bawah tanah.
“Kita harus cek semua terkait fasilitas yang disiapkan nanti PT Tosan apakah sesuai dengan apa yang ada di lapangan? Apakah yang disiapkan ini betul-betul pro demi kenyamanan aktivitas masyarakat Makassar. Itu semua yang kita harus siapkan,” ujarnya.
Firman juga menyampaikan perlunya ada penguatan bagian hukum sebelum pihak Pemerintah Kota berbicara dengan PT Tosan nantinya sehingga tidak terjadi argumen-argumen yang akan melemahkan kota makassar.
“Saya berharap OPD terkait agar bekerja keras dan melakukan kordinasi lebih intens untuk rapat selanjutnya agar proses tanda tangan kontrak nantinya akan menetapkan komitmen bersama dalam mewujudkan transformasi modern serta apa yang akan dibangun ini sebagai kawasan ikonik di Makassar dapat memberi manfaat kepada masyarakat dan pemerintah kota kedepannya,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar secara resmi telah menerima fisik Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Karebosi Makassar. HPL terbit setelah 44 tahun lamanya. Penerimaan itu dilakukan secara simbolis oleh Kepala ATR/BPN Kota Makassar, Muh. Syukur, kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Kamis, 21 Desember 2023 lalu. (*)

Kementrian Agama RI
Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).

Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.
“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.

Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.
“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.
Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.
“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.
Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.
Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.
Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.
Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.
Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login