Wali Kota Danny Pomanto Dorong Suksesnya Perayaan Jappa Jokka Cap Go Meh 2024

Published

2 tahun ago

25 Januari 2024

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendorong suksesnya perayaan Jappa Jokka Cap Go Meh 2024.

Dia setuju dengan panitia penyelenggara lantaran mengangkat isu lingkungan sebagai bagian rangkaian kemeriahan Imlek 2024.

Apalagi dalam pekan pertama tahun ini, dirinya mengunjungi seluruh kecamatan untuk menekankan perihal kebersihan Kota Makassar.

“Kota Makassar harus berbasis masyarakat yang bersih. Bukan berbasis petugas kebersihan,” kata Danny Pomanto sapaan akrabnya pada sela-sela menerima audiensi Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Makassar di Balai Kota, Kamis, (25/01/2024).

Diketahui, Permabudhi Cabang Makassar bakal menggelar dua agenda Jappa Jokka Cap Go Meh yakni Festival Kuliner dan Budaya di Jalan Sulawesi serta menggandeng anak sekolah dalam tema lingkungan di Mall Pipo.

Permabudhi mengangkat tema pendidikan dengan mengajak generasi muda mengikuti senam ECO, menggalakkan makan tanpa sisa dan isu ramah lingkungan lainnya.

Dia katakan, kesadaran terhadap kebersihan lingkungan harus terus didorong.

Termasuk dirinya sudah menerbitkan larangan penggunaan plastik di minimarket dan swalayan di Makassar.

“Berdayakan tas rotan, minimkan plastik. Artinya semangat hidup bersih menjadi penting,” ucapnya.

Pihaknya terus mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penguatan keimanan dan kebudayaan umat beragama di Makassar.

Menandakan bahwa Makassar adalah rumah bersama. Semua warga, semua budaya, etnis dan agama berjalan beriringan rukun, aman, dan damai. (*)

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

2 hari ago

31 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)