Connect with us

Budi Hastuti Harap Masyarakat Dapat Layanan Kesehatan yang Baik

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar Sosialisasi Peraturan (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar, di Hotel Royal Bay, Kamis (1/2/2024).

Disampaikan Budi Hastuti, Perda Pelayanan Kesehatan dibuat untuk kepentingan masyakarat. Pemerintah mengacu pada aturan tersebut berfokus untuk meningkatkan pelayanan.

“Jadi tujuan dibuatnya peraturan oleh pemerintah bersama DPRD Makassar agar masyakarat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” ungkap Anggota Komis B DPRD Makassar ini.

Lebih lanjut, legislator Fraksi Gerindra ini menyebut bahwa untuk itu seluruh masyakarat Makassar mesti tahu dan paham terkait Perda tersebut. Begitu juga dengan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada.

“Iya harus memanfaatkan dengan betul pelayanan kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah,” ucapnya.

Sementara itu, Kabag Umum DPRD Makassar, Muhajir menjelaskan jika Perda tersebut sudah jelas maksud dan tujuannya. Sektor kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah agar masyakarat tetap sehat dalam menjalani aktifitas.

“Kita harus paham kalau ada aturan ini. Kita pun harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin,” kata Muhajir.

Hal tersebut disampaikan Muhajir, masyakarat diimbau tidak tinggal diam jika ada keluhan penyakit yang diderita.

“Langsung ke fasilitas kesehatan yang disiapkan pemerintah. Seperti di Puskesmas, kalau perban luka itu kan tidak sampai Rp10 ribu dari pada kita harus ke RS Swasta. Daripada nanti membengkak dan infeksi,” tukasnya. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Published

on

Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).

Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.

Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.

“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.

Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.

“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.

Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.

Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.

Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.

Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel