Connect with us

Legislator Fraksi PPP, Abdul Wahid Harap Anak Dapat Beasiswa Untuk Bersekolah

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahid mengaku terus perjuangkan agar anak dapat beasiswa. Itu untuk bisa bersekolah tanpa khawatir biaya.

Demikian disampaikannya saat Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Maxone, Jl Taman Makam Pahlawan, Kamis (1/2/2024).

Legislator dari Fraksi PPP ini mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah beasiswa untuk anak melanjutkan pendidikan. Ia mengaku siap memberikan kepada yang membutuhkan.

“Ada banyak beasiswa yang bisa diberikan seperti KIP, PIP itu semuanya ada,” kata Abdul Wahid.

Selama ini, ia mengaku sudah banyak memberikan beasiswa kepada anak untuk terus bersekolah. Apalagi ia masuk di Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, ia terus memberikan masukan soal pemberian beasiswa tersebut.

“Sedari dulu ini sudah jadi konsen saya sebagai Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat memperhatikan pendidikan kita, kalau ada masalah apalagi beasiswa kami tinggal tanyakan,” tambahnya.

Abdul Wahid berharap beasiswa yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. “Manfaatkan dengan baik, kita sampaikan mi ke saya, saya tidak tahu kalau kita tidak hubungi ka,” tukasnya.

Pejabat fungsional Dinas Pendidikan Makassar, Syarifuddin mengatakan Dinas Pendidikan memang punya program beasiswa. Salah satunya KIP.

“KIP atau kartu Indonesia pintar ini ada di setiap sekolah SD dan SMP. Ini memang progam kami agar anak bisa bersekolah,” katanya.

Bahkan pihaknya, kata dia, meminta anggaran pendidikan bisa ditambah terkhusus alokasi untuk beasiswa.
“Kalau bisa kita harapkan anggarannya bertambah biar banyak beasiswa,” tukasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Jelaskan Pentingnya Pemimpin Punya Sudut Pandang Menyatukan, bukan Memisahkan

Published

on

Kitasulsel–SUMEDANG Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak para kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan persatuan dan nilai-nilai agama dalam memimpin dan berkomunikasi dengan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Menag saat menjadi pembicara dalam Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Kamis (26/6/2025).

Menag menyampaikan, bahwa agama adalah satu komponen penting dalam berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia yang heterogen dan sangat plural. Untuk itu, pemimpin harus memiliki sudut pandang yang menyatukan, bukan memisahkan.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural dan heterogen, sehingga kita harus menggunakan pendekatan sentripetal, yaitu pendekatan yang mencari titik tengah di antara banyaknya titik. Jangan menggunakan pendekatan sentrifugal yang cenderung membubarkan semua titik,” jelasnya di Balairung Rudini, Jatinangor.

Menurut Menag, pemimpin yang baik adalah yang bisa berkomunikasi dengan masyarakatnya hingga menyentuh hati mereka. Menag menjelaskan bahwa sebagai pengayom masyarakat, penting untuk menjaga komunikasi yang baik dan juga memikirkan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bijak.

“Segala sesuatu yang keluar dari hati yang terdalam akan sampai ke hati yang terdalam juga, jadi sebelum berkomunikasi kepada masyarakat agar melakukan pembatinan”, ungkapnya.

Menag juga menjelaskan bahwa di tengah masyarakat Indonesia yang seluruhnya menggunakan agama sebagai seragam (baju) dalam menjalani hidup, agama bisa menjadi senjata bermata dua yang bisa menguntungkan dan juga merugikan.

“Agama itu seperti Nuklir, jika digunakan dengan baik maka akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, juga dapat menghancurkan kehidupan manusia.

Layaknya Nuklir, agama bisa menjadi perantara komunikasi yang baik kepada masyarakat. Sebaliknya, agama juga bisa menjadi hal yang memecah belah umat dan bangsa”, terangnya.

Dalam hal Moderasi Beragama, Menag menegaskan bahwa bukan syari’at agama yang diubah, melainkan cara kita beragama lah yang perlu diubah. “Moderasi Beragama bukan untuk mengubah agama yang tadinya tradisional menjadi modern, melainkan untuk mengubah cara kita beragama, tanpa mengubah teks di kitab suci kita”, tambahnya.

Di akhir pembicaraan, Menag menyampaikan nasihat penting kepada para Kepala Daerah, “Orientasi ini diadakan untuk mencerdaskan intelektual dan juga emosional.

Karena tugas kita selain mencerdaskan intelektual masyarakat, kita juga perlu mencerdaskan emosional nya, sehingga menciptakan lingkungan beragama yang harmonis”. Menurut Menag semua agama mengacu kepada satu tujuan, yaitu kemanusiaan.

Acara ini diikuti oleh 86 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta menghadirkan audiens dari Praja IPDN. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel