Kitasulsel-Makassar—Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar H. Muhyiddin, SE.,MM beserta jajaran ikut menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakonsus) 2024 Pemkot Makassar yang mengusung tema Makassar Low Carbon City with Metaverse di Hotel Sheraton By Four Points, Makassar, Senin, (26/2/2024).

Rakonsus 2024 turut dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri, Yusharto Huntoyungo. Serta sebagai narasumber ahli tingkat nasional dan internasional, yakni Rima Ginanjar, Partha Sarathi, dan Supardi Tan. serta seluruh pejabat SKPD dan pemangku kepentingan di Kota Makassar.

Dalam sambutannya Bahtiar Baharuddin mengapresiasi ide dan gagasan dari Wali Kota Makassar, yang melakukan rembug kota yang dihadiri 1.200 peserta, termasuk menghadirkan ahli di bidangnya.

Ia pun mengajak Danny Pomanto yang juga memiliki latar belakang perancang atau orang planalogi untuk membantu mendesain ekosistem Sulsel. Khususnya low carbon.

Bukan hanya itu, tetapi substansi yang dibicarakan tentang low carbon (rendah karbon). “Ini adalah isu dunia dan kota seluruh negara,” ungkapnya.

Oleh karena ide yang baik dari tingkat bawah dari kabupaten/kota harus didukung oleh pemerintah lebih atasnya, yakni provinsi bahkan nasional. Program Pemerintah Kota Makassar ini, kata Bahtiar, berkesesuaian dan sejalan dengan rancang bangun perencanaan pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan 2024-2045.

Membangun Sulsel yang mandiri, berdaulat dan maju dalam ekosistem ekonomi biru, yang ramah lingkungan dan alam yang harus diutamakan. Mengolah alam dan membangun daerah, tetapi jangan lupa alam tetap harus dirawat.

“Kami pastikan ketika Makassar sudah membicarakan low carbon, tentu seluruh kabupaten dan kota di Sulsel juga harus membicarakan low carbon. Penurunan emisi carbon bukan hanya di Makassar. Tema ini harus saya dorong agar daerah lain juga bicarakan,” terangnya.

“Kalau ada program kabupaten kota yang bagus kita angkat menjadi program provinsi, kebijakan yang bagus yang ada juga kita dorong menjadi kebijakan nasional,” pungkasnya. (*)