Pj Gubernur Bahtiar-Danny Pomanto Temui Presiden Jokowi Bahas Rencana Pembangunan Stadion Hingga Kelanjutan Proyek Mamminasata
Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama empat bupati mendampingi Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menemui Presiden Indonesia Ir Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).
Wali Kota Danny Pomanto menyampaikan ada empat poin yang dibahas Pj Gubernur Bahtiar mewakili pemerintah provinsi bersama dengan Presiden Jokowi.
Diantaranya rencana pembangunan stadion di Kota Makassar oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kedua yaitu menindaklanjuti wacana pengalihan Pelabuhan Soekarno-Hatta menjadi City Center Makassar yang diusulkan oleh Presiden Jokowi saat meresmikan Pelabuhan Makassar New Port pekan lalu.
Ketiga membahas kelanjutan proyek strategis Mamminasata yang menghubungkan Makassar dengan empat kabupaten di Sulsel.
Terakhir yaitu membahas peran-peran Pelabuhan Makassar New Port dalam memperkuat Kawasan Zona Belikat untuk hilirisasi.
“Jadi pertemuan tadi merupakan kelanjutan dari pengarahan bapak presiden pada saat kunjungan ke Makassar,” kata Danny Pomanto.
Pj Bahtiar Baharuddin mengatakan secara umum yang dibahas bersama Presiden Jokowi rencana pembangunan Makassar dan daerah sekitarnya atau dikenal dengan Kawasan Mamminasata.
“Hanya hari ini kami tambahkan Pangkep karena Makassar dan sekitarnya ini dia terkoneksi dari sisi daratan dan koneksi juga dari sisi laut karena Makassar pinggir laut,” kata Pj Bahtiar.
“Nah Pangkep ini wilayah kelautan dan memiliki GeoPark, namanya GeoPark Maros-Pangkep,” tambahnya.
Dalam pertemuannya, Presiden Jokowi meminta masukan dan juga aspirasi Pj Gubernur mewakili Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten/kota membangun Kawasan Mamminasata menjadi kota nyaman, sehat, dan ekosistemnya terbangun.
“Jadi ekosistem yang dibangun itu baik ekosistem ekonominya, ekosistem sosialnya, dan termasuk juga bisnisnya,” ujarnya.
“Kita tahu Kota Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur dan menjadi pusat perdagangan wilayah Timur dan penopang nanti IKN, karena bahan-bahan pangan ke IKN itu dari Makassar,” tutup Pj Bahtiar.
Diketahui, bersama Forkopimda Sulsel, empat bupati yang turut mendampingi Pj Gubernur Bahtiar adalah Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Pj Bupati Takalar Setiawan Aswad, Bupati Maros Chaidir Syam, dan Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau. (*)
Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.
“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya
Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.
“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.
“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.
Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login