Kitasulsel–Makassar Komisi B bidang ekonomi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melaksanakan rapat kerja pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Akhir tahun anggaran 2023 dan Evaluasi Triwulan I APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat kerja yang dilaksanakan di ruang komisi B DPRD Sulsel dihadiri langsung Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif, ketua Komisi B Firmina Tallulembang dan wakil ketua Syahrir serta sejumlah anggota komisi B.

Serta dari pihak Pemprov Sulsel turut hadir sejumlah SKPD baik itu dinas tanaman pangan, Holtikultura dan perkebunan juga ada dinas ketahanan pangan Pemprov Sulsel.

Pada rapat itu Wakil ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif menekankan pada evaluasi pembahasan LKPJ 2023 dan Evaluasi Triwulan I agar kiranya dinas terkait untuk memerhatikan petani baik itu di musim panen hingga musim tanam.

Masyarakat Sulsel yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota mayoritas hidup di sektor pertanian sehingga kata Syahar, bagaimana SKPD bisa menjaga kestabilan harga agar petani tidak merugi.

“Minimal sesuai dengan standar harga eceran tertinggi pemerintah, terkhusus di harga gabah padi dan jagung,” katanya kepada awak media, Selasa (16/4/2024).

Selain itu, politikus NasDem itu mengungkapkan bahwa terkhusus di musim tanam nanti seperti di bulan April,Mei hingga Agustus agar dinas tersebut bisa mempercepat menyalurkan bibit padi maupun bibit jagung untuk mempercepat Pendistribusian ke masyarakat.

“Jangan sampai bibit padi dan jagung baru bisa dikirimkan ke masyarakat setelah orang sudah selesai menanam padi atau jagung,” bebernya.

Bakal calon Bupati Sidrap itu menambahkan dari hasil rapat tersebut, ia mendorong dinas terkait untuk mengusulkan penambahan kuota ke pusat pasalnya kata Syaharuddin dari 960 ribu hektare ladang, baru 170 ribu hektare pupuk yang terpenuhi.

“Baik padi dan jagung, agar kiranya pupuk ditambah kuotanya, ladang perkebunan kita di Sulsel 960.000 hektar pemerintah provinsi baru mampu menyiapkan 170.000 hektar pupuk,” tutupnya. (*)