Dukung UMKM, Indira Yusuf Ismail Buka Bazar MTF Market di Mall Pipo

Published

5 bulan ago

9 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Ketua TP PKK Kota Makassar meresmikan pembukaan Event bazar terbesar MTF Market di Atrium Utama Mall Phinis Point atau PIPO Makassar, Rabu (8/05/2024).

Bazaar yang mengusung tema Minion Land ini

kembali digelar mulai 8 hingga 12 Mei 2024. MTF Market menghadirkan menghadirkan sebanyak 100 tenant kuliner, minuman dan fashion.

Event Meneger MTF Market, Serly Rusli, menjelaskan bazaar ini sudah menjadi event yang ke sepuluh. MTF Market telah digelar sejak adanya pandemi beberapa tahun lalu.

Serly menceritakan awal mulanya MTF Market hadir untuk memulihkan UMKM yang sempat mundur karena pandemi. Yang kemudian terus dijalankan hingga sekarang.

“Kita mengembangkan UMKM dimulai dari pandemi. MTF Market ini sebagai upaya bangkit bersama pelaku UMKM selama pandemi,” kata Serly.

Bazar ini pun tidak hanya diisi dengan pelaku UMKM dari Kota Makassar, tapi juga dari dari Jakarta, Surabaya, Medan, serta Bandung.

Acara ini pun diapresiasi oleh Indira. Dia berterima kasih hadirnya MTF Market memberikan peluang kepada pelaku-pelaku UMKM untuk belajar dan berkembang.

“Tentu ini membuka peluang untuk pelaku event-event kuliner, apalagi Makassar telah membranding Kota Makan Enak,” kata Indira.

Selain itu, lanjut Indira, turut sertanya berbagai UMKM dari luar kota akan memberikan pengalaman kuliner bagi warga Kota Makassar. Sehingga mereka dapat berkreasi dan menciptakan kreasi baru yang khas sebagai kuliner lokal.

Indira juga berharap hadirnua even seperti ini dapat semakin membranding Makassar sebagai Kota Makan Enak.

“Ini sangat bermanfaat bagi UMKM kuliner. Mereka bisa eksplor tentang kuliner sehingga kedepannya semakin banyak makan kuliner yang bisa kita coba,” harapnya.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

23 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)