Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XII Kunjungi ke MPP Kabupaten Gowa

Published

1 tahun ago

17 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan XII dari Puslatbang KMP Makassar LAN RI mengadakan kunjungan studi ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa.

Kunjungan ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari implementasi pelayanan publik terpadu yang telah diterapkan di Kabupaten Gowa.

Rombongan peserta sebanyak 40 orang ini disambut hangat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa (DPM-PTSP), Indra Setiawan Abbas. Dalam sambutannya, Indra Setiawan Abbas memberikan gambaran umum mengenai MPP yang diresmikan pada tanggal 26 Februari 2024 lalu.

“MPP Kabupaten Gowa telah mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu lokasi gedung untuk memberikan kemudahan berupa penyederhanaan persyaratan dan prosedur layanan,” kata Indra.

Tambahnya, MPP ini menampung 147 layanan yang berasal dari 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gowa, 8 BUMN dan BUMD, serta 9 instansi vertikal dan 1 rumah produktif yang melayani kegiatan UMKM.

Pada kesempatan ini, para peserta diberikan kesempatan untuk berkeliling dan melihat langsung bagaimana setiap unit pelayanan di MPP bekerja. Mereka berinteraksi dengan petugas dan pengguna layanan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Salah satu peserta, Saddam Musma, yang merupakan Sekretaris Camat Tamalate dari Kota Makassar, mengungkapkan kesan positifnya terhadap kunjungan tersebut.

“Setelah kami berkunjung ke MPP Kabupaten Gowa, kami melihat antusiasme seluruh OPD Pemkab Gowa dalam memberikan pelayanan publik terbaik untuk masyarakat,” kata Saddam.

Noorhaq Alamsyah, peserta lain, turut menambahkan pengalamannya bahwa dalam kunjungan ini banyak pelajaran berharga yang didapatkan mengenai prinsip-prinsip standar pelayanan publik.

“Sesuai tema pelayanan publik yang diterapkan di PTSP ini, kami sangat mengapresiasi pendekatan yang baik dan partisipatif serta transparansi di setiap layanan,” ujar Noorhaq yang menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar

Kunjungan ini merupakan bagian dari program pelatihan yang dirancang untuk memberikan wawasan kepada para peserta mengenai pengelolaan pelayanan publik yang efektif dan efisien yang diharapkan dapat membawa pulang pengetahuan yang mereka peroleh dan mengimplementasikannya di daerah masing-masing.

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Andi Sudirman Sebut SPPG BGN di Sulsel Ada 76 Titik Sudah Beroperasi

Published

47 menit ago

17 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menyebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) di Sulsel sudah berdiri 76 titik.

SPPG ini memiliki peran penting, sebab ini menjadi dasar suksesnya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.

Hal ini diungkap Andi Sudirman saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Panakkukang yang ada di Jalan Topaz Raya, Makassar dan sekolah SD Inpres Tamamaung, Selasa, 17 Juni 2025.

Andi Sudirman bahkan bilang, SPPG Sulsel ini menjadi dasar atau tolok ukur SPPG BGN di provinsi lain.

“Alhamdulillah tadi secara overall sangat bagus, dan lebih standar dibanding wilayah provinsi lain ya. Ini menjadi salah satu benchmark nya untuk MBG lainnya. Kita juga sudah liat antusias anak-anak sekolah dan sangat semangat,” ujar Andi Sudirman usai kunjungan.

Ia menyampaikan, Sulsel hanya butuh penambahan lokasi MBG, terutama bisa menjangkau di daerah-daerah.

Andi Sudirman juga mengatakan, proses pembangunan SPPG BGN di Sulsel masih sementara berlangsung untuk memenuhi seluruh sekolah.

“Yang perlu kita ini bagaimana penambahan saja ya di Sulsel, supaya bisa menjangkau daerah-daerah juga. Sekarang masih banyak proses konstruksi ya, beberapa banyak sudah bangun (SSPG),” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan Pemprov Sulsel sebelumnya, sudah mengusulkan 92 titik lokasi/dimana ini merupakan aset milik Pemprov Sulsel ada juga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Kendati demikian, Jufri mengakui, masih ada sejumlah persyaratan yang menjadi kendala yang sulit untuk dipenuhi pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Ia berharap, Badan Gizi Nasional segera melakukan verifikasi terhadap lokasi yang diusulkan. Pasalnya, salah satu syarat lokasi SPPG harus berdekatan dengan pusat pendidikan dan memiliki jarak tempuh maksimal 20 menit untuk distribusi makanan ke sekolah atau dapat mensuplai ke 3.000an siswa.

“Setelah kami mengajukan titik-titik ini. Kami harap dilakukan verifikasi. Jangan sampai titik yang kami tunjuk itu justru tidak memenuhi syarat sesuai persyaratan. Contohnya jauh dari pusat pendidikan,” jelasnya. (*)