Connect with us

DPRD Makassar Bahas RPJPD, Fraksi PAN Fokus Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal dan Inovasi

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar, juru bicara fraksi Amanat Nasional (PAN), Hamzah Hamid, menyampaikan pandangan fraksinya terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Makassar pada Selasa (28/5/2024) ini menjadi ajang diskusi penting mengenai masa depan pembangunan kota Makassar.

Hamzah Hamid menegaskan komitmen Indonesia untuk mewujudkan visi menjadi salah satu dari lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045.

Menurutnya, hal ini memerlukan pembangunan yang intensif baik di tingkat nasional maupun lokal, dengan mengedepankan kearifan lokal dan inovasi daerah.

“Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan pembangunan pada tingkat nasional dan lokal secara maksimal, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kearifan lokal dan kreatifitas daerah,” ucapnya.

Visi RPJPD, sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah, akan diimplementasikan melalui empat tahapan strategis. Mulai dari penguatan dasar transformasi pada periode 2025-2029, akselerasi transformasi pada 2030-2034, ekspansi global pada 2035-2039, hingga penyesuaian transformasi sosial dan ekonomi pada 2040-2045 yang akan didukung oleh tata kelola inovatif.

Lebih lanjut, Hamzah menekankan pentingnya semangat gotong royong dan integrasi teknologi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Ia menyoroti pentingnya Makassar sebagai kota yang kompetitif di kancah nasional dan internasional, dengan pembangunan yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup, infrastruktur, dan ekonomi daerah.

“Upaya ini merupakan upaya sistematis yang meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengembangkan infrastruktur, dan memperkuat ekonomi daerah Kota Makassar sehingga menjadi pusat perputaran ekonomi, pendidikan, dan budaya di wilayah Sulsel.

Sehingga, pembangunan yang terencana dengan baik akan berdampak positif bagi wilayah sekitarnya,” tutup Hamzah.

Hamzah berharap pandangan fraksinya dapat berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif di Kota Makassar, mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan membawa dampak positif bagi wilayah Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kapolri Rotasi Enam Kapolda, Sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri Juga Berganti

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi Polri dengan melantik dan memimpin serah terima jabatan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Rotasi tersebut mencakup pergantian pimpinan di enam kepolisian daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

Kapolda Aceh dijabat menggantikan .

Kapolda Sumatera Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Jawa Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Utara dijabat menggantikan .

Kapolda Papua Barat Daya dijabat menggantikan .

Kepala Divisi Humas Polri, , mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi melalui regenerasi kepemimpinan.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” katanya.

Rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, memperkuat kepemimpinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Continue Reading

Trending