TP PKK Kota Makassar Terima Kunjungan Studi Tiru TP PKK Kota Gorontalo

Published

4 bulan ago

28 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar TP PKK Kota Makassar menerima kunjungan studi tiru TP PKK Kota Gorontalo. Rombongan mereka dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kota Gorontalo, Jusmiaty Taha Kiay Demak.

Kedatangan delegasi ini disambut hangat oleh Sekretaris TP PKK Kota Makassar, Iin Yusuf Madjid bersama pengurus dan anggota TP PKK Makassar lainnya di Kantor TP PKK Kota Makassar, Selasa (28/05/2024).

Pada kesempatan itu, Iin Jusuf Madjid menjelaskan salah satu program unggulan TP PKK Kota Makassar yaitu Aplikasi Dasawisma.

“Program Dasawisma menjadi aplikasi pendataan keluarga satu pintu, yang digunakan oleh kader dasawisma TP PKK di kecamatan dan kelurahan,” jelas Iin.

Iin merincikan, pemanfaatan aplikasi seperti ini sangat penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan dasawisma.

Adanya data dasawisma yang akurat, dapat memberikan banyak manfaat, termasuk dalam hal membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil dapat benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, pendataan yang akurat akan berdampak langsung pada keberhasilan implementasi 10 program pokok PKK.

Iin mengungkapkan, program ini pun mereka terapkan di Kota Makassar dari hasil studi tiru terobosan yang dilakukan oleh TP PKK Provinsi DKI Jakarta pada 2021 lalu.

Selain belajar Dasawisma, TP PKK Kota Gorontalo juga mempelajari administrasi dan program kerja TP PKK Kota Makassar lainnya.

TP PKK Kota Makassar juga mengajak delegasi melakukan room tour, melihat bagaimana penataan Kantor TP PKK yang baru saja selesai dibangun tahun ini.

Tidak sampai disitu, TP PKK Kota Gorontalo juga diajak langsung melihat bagaimana implementasi 10 program pokok PKK di Lorong PKK Kecamatan Bontoala Kota Makassar.

Kadatangan mereka disambut langsung oleh Camat Bontoala dan Ketua TP PKK Kecamatan Bontoala. Untuk diketahui, Lorong PKK Kecamatan Bontoala ini berhasil menyabet juara satu pada Lomba Lorong PKK tahun lalu.(*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

20 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)