Indira Yusuf Ismail Dorong PWKI Edukasi Warga Pesisir Terkait Kebersihan

Published

1 tahun ago

30 Mei 2024

kitasulsel–Makassar Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mengapresiasi rencana Pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) melakukan kegiatan bersih-bersih pantai di sekitar Dermaga Kayu Bangkoa.

Hal itu disampaikan Indira pada audiensi yang dilakukan sejumlah Pengurus PWKI di Kediaman Indira, Jalan Amirullah, Kamis (30/05/2024).

Perwakilan pengurus DPD PWKI Makassar Aliya Karen menjelaskan rencana bersih-bersih ini akan dilakukan pada tanggal 8-9 Juni mendatang. Seluruh Pengurus DPD dan DPC PWKI Makassar akan berpartisipasi.

Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan contoh kepada masyarakat baik warga setempat ataupun pengunjung agar turut menjaga kebersihan.

“Kawasan Dermaga Kayu Bangkoa ini kami pilih Ibu Wali karena disana ibarat pintu kecil dari Kota Makassar yang juga sering dilewati turis-turis,” jelas Alita.

Selain bersih-bersih, lanjut Alita, Pengurus PWKI juga akan menyelenggarakan lomba melukis tempat sampah dengan estimasi tiga hari. Peserta diberi alat dan bahan mulai dari tanggal 5 dan dikumpulkan pada 8 Juni.

Rencana itu pun direspon baik oleh Indira. Dirinya yang diundang hadir oleh PWKI lewat audiensi ini segera mengkonfirmasi undangan tersebut.

Indira turut menyarankan agar kegiatan itu nantinya juga diisi dengan pemberian edukasi terkait menjaga kebersihan kepada warga pesisir dan warga yang berdagang di kawasan Dermaga Kayu Bangkoa.

Menurut Indira perlu menanamkan di benak warga Kota Makassar, bahwa meskipun ada gerakan peduli lingkungan oleh berbagai organisasi dan komunitas di Makassar. Namun, perlu membangun kesadaran sendiri dalam menjaga kebersihan wilayah masing-masing.

“Kalau sudah ada gerakan seperti ini alhamdulillah. Pada saat kita turun nanti sampaikan baik-baik kalau kita punya kewajiban atas kebersihan di wilayah masing-masing. Kalau wilayahnya bersih dan tertata kita semua juga pasti senang,” jelas Indira.(*)

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

9 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)