Connect with us

Di Monev dan Outbound Dinas Kesehatan, Danny Pomanto Prioritaskan Nakes Jadi P3K Makassar

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memprioritaskan Tenaga Kesehatan (Nakes) Honorer dan Laskar Pelangi Pemkot Makassar untuk menjadi P3K periode tahun ini.

“Kenapa saya setuju 3.000 P3K karena saya melihat laskar pelangi, honor bagus kerjanya,” kata Danny Pomanto sapaan akrabnya pada sela-sela acara Monev dan Outbound Dinas Kesehatan Kota Makassar, di Tokka Tena Rata, Maros, Minggu, 9 Juni 2024.

Selain nakes, tenaga pendidik atau guru juga menjadi prioritas wali kota dua periode ini.

“Seluruh laskar pelangi berkinerja baik masuk jadi P3K. Saya yakin betul dan prioritas dua hal, kesehatan dan pendidikan,” sebutnya.

Apalagi Danny mengungkapkan dalam perjalanannya ke Singapura menghadiri World Cities Summit yang menghadirkan para wali kota se-Dunia, dia menceritakan mengenai kinerja nakes dengan Homecare juga Jamkesda Kota Makassar.

“Saya ceritakan betapa Homacere di Makassar itu tidak ada di tempat lain. Ada 45 kota di mayor forum termasuk saya, tidak ada satupun program yang saya liat mengungguli program homcare ini,” ungkapnya.

Termasuk mempertahankan Jamkesda di Rumah Sakit Daya.

Danny paham betul bahwa kebijakan kesehatan menjadi nomor satu karena dalam sebuah kota pelayanan kesehatan harus bagus.

Dalam survei di Makassar juga tercatat 80 persen masyarakat menyatakan pelayanan kesehatan tidak menjadi masalah lagi buat mereka.

“Artinya ada kerja cukup bagus,” imbuh Danny.

Meski begitu, pria berlatar pendidikan arsitektur ini semua itu belum berarti sempurna lantaran masih banyak ruang yang harus dibenahi.

“Kita akan menata kembali untuk kesehatan kita. Jangan puas, homecare, Jamkesda harus terus diperbaharui,” pesannya. *********

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.