Connect with us

Berangkatkan Jamah Haji Tanpa Memiliki Ijin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus,Kemenag Diminta Bertindak Tegas

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Mengantisipasi  terjadinya kembali kegaduhan dalam penyelenggara haji tahun mendatang,Kemenag Sulsel diminta mengambil langka tegas terhadap travel nakal yang berani memberangkatkan jamaah haji tanpa memiliki ijin penyelenggara ibadah haji khusus(PIHK).

Langka ini dilakukan melihat maraknya travel yang diduga melaksanakan proses pemberangkatan haji tanpa memiliki Ijin PIHK.

Kabupaten sidrap menjadi salah satu kabupaten yang diminta menjadi atensi khusus dari Kemenag mengingat pada musim haji yang lalu,kabupaten sidrap viral dengan pemberitaan perihal 203 jamaahnya tertahan di Jedda Kerna menggunakan visa ziarah.

“Kami berharap agar Kanwil Kemenag  Sulsel bertindak tegas terhadap travel nakal yang jor joran memberikan promo haji dengan harga yang rendah dan juga tanpa antri,ini perlu di telusuri mulai dari ijin penyelenggara haji khususnya,visa yang digunakan serta metode pemberangkatan,ini penting agar jamaah kita tidak menjadi korban seperti musim haji tahun 2024 ini,ujar H.Ibrahim Rewa,Praktisi Keselamatan dan Kenyamanan Konsumen.

Lebih lanjut H.Ibrahim Rewa menambahkan bahwa dalam pelaksanaan berhaji,jamaah juga diminta untuk lebih teliti dalam memilih travel,Banyak hal yang mesti jamaah pahami agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi rasa kekuatiran.

“Saya melihat jamaah kita saat ini lebih fokus terhadap harga yang ditawarkan tanpa melihat sebab akibat yang akan di timbulkan nantinya,pemilihan travel yang tepat menjadi sangat penting bagi calon jamaah,kerna jika travelnya bermasalah maka semua akan ikut bermasalah,begitupun sebaliknya,jika travelnya memiliki rekam jejak yang baik serta memiliki PIHK maka kami yakin semua akan berjalan dengan baik,ini yang mesti jadi perhatian khusus bagi calon jamaah haji kita,tutupnya.

Diketahui bahwa kegaduhan prosesi berhaji tahun ini kerna penggunaan visa ziarah cukup menyita perhatian,hampir semua media nasional memberitakan tentang jamaah haji asal sidrap tertahan di Jedda kerna visa ziarah.

Terkonfirmasi Kanwil Kemenag Sulsel melalui Kabid haji dan umrah akan mengatensi penggunaan visa ziarah dan visa palsu oleh travel asal sidrap dan makassar ini serta akan berkalaborasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan investigasi.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kapolri Rotasi Enam Kapolda, Sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri Juga Berganti

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi Polri dengan melantik dan memimpin serah terima jabatan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Rotasi tersebut mencakup pergantian pimpinan di enam kepolisian daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

Kapolda Aceh dijabat menggantikan .

Kapolda Sumatera Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Jawa Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Utara dijabat menggantikan .

Kapolda Papua Barat Daya dijabat menggantikan .

Kepala Divisi Humas Polri, , mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi melalui regenerasi kepemimpinan.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” katanya.

Rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, memperkuat kepemimpinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Continue Reading

Trending