Connect with us

Atensi Laporan Jemaah Haji Pengguna Visa Ziarah,Kemenag Sulsel Usut Travel Asal Sidrap,Barru Dan Makassar

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Babak baru penggunaan visa ziarah dalam musim haji tahun 2024 ini kembali bergejolak setelah puluhan jemaah melaporkan travel yang memberangkatkan mereka dalam berhaji tidak sesuai dengan jalur administrasi yang sah dalam berhaji.

Sebanyak 41 jemaah haji di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan (Sulsel), melaporkan travel Al Hijrah Nurul Jannah terkait dugaan penipuan dengan modus haji furoda yang ternyata visa ziarah. Kantor Kemenag Sulsel.

“Laporan jemaah ke kantor Kemenag Sulsel memang ada dan kami pastikan untuk di atensi ketahapan pengusutan dan investigasi,yang pasti semua travel yang memberangkatkan jemaah haji tanpa PIHK dan menggunakan visa ziarah akan kami tindak,jelas Mohammad Tonang Kakanwil Kemenag Sulsel.

Tonang pun menjelaskan jika ada tiga kategori pelanggaran dalam penyelenggaraan haji, yakni administrasi, pelayanan, dan pidana. Khusus untuk pelanggaran administrasi dan pelayanan akan ditindaklanjuti oleh Kemenag RI, sementara 

Kalau administrasi dan pelayanan itu tugas kami. Tapi kewenangan Kemenag Sulsel hanya melakukan pengawasan, kalau ada pelanggaran itu kami limpahkan ke Dirjen Haji Kementerian Agama RI,” terangnya.

“Kalau pelanggarannya pidana, itu kami serahkan ke polisi,” lanjutnya.

Sebelumnya, 41 jemaah telah melaporkan travel Al Hijrah terkait dugaan penipuan visa haji ke Polres Barru pada Rabu (26/6). Para jemaah mengaku tertipu lantaran berangkat haji menggunakan visa ziarah bukan visa haji mujamalah atau haji furoda yang dijanjikan di awal.

“Kita melapor ke Polres karena kita tidak mau ada lagi korban berikutnya yang dilakukan oleh travel yang tidak bertanggungjawab,” kata salah satu korban, Syamsinar kepada wartawan, Jumat (28/6).

Selain travel asal kabupaten barru,Kemenag Sulsel  juga saat ini sedang mengusut travel asal sidrap dan makassar,modus yang digunakan sama yakni memberangkatkan jemaah dengan menggunakan visa ziarah.

Terendusnya penggunaan visa ziarah ini berawal saat sebanyak 203 jamaah asal sidrap tertahan di Jedda hingga waktu pelaksanaan wukuf.

Kemenag Sulsel menghimbau kepada keluarga jemaah yang merasa dirugikan atas penggunaan visa ziarah dalam berhaji agar berani melaporkan travel yang bersangkutan guna menghindari kejadian yang sama terjadi pada jemaah lainnya.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Kapolri Rotasi Enam Kapolda, Sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri Juga Berganti

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan rotasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi Polri dengan melantik dan memimpin serah terima jabatan enam Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Rotasi tersebut mencakup pergantian pimpinan di enam kepolisian daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Barat Daya.

Adapun pejabat yang dilantik meliputi:

Kapolda Aceh dijabat menggantikan .

Kapolda Sumatera Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Jawa Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Barat dijabat menggantikan .

Kapolda Kalimantan Utara dijabat menggantikan .

Kapolda Papua Barat Daya dijabat menggantikan .

Kepala Divisi Humas Polri, , mengatakan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat institusi melalui regenerasi kepemimpinan.

“Pelantikan dan serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan karier, regenerasi kepemimpinan, dan penyegaran organisasi,” ujar Johnny dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2026).

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

“Hal ini menjadi langkah strategis agar organisasi Polri semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang,” katanya.

Rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi yang dilakukan secara berkala untuk mendukung peningkatan kinerja institusi, memperkuat kepemimpinan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal.

Continue Reading

Trending