Connect with us

DPRD Kota Makassar

Pemkot-DPRD Makassar Sepakat, Dua Ranperda Jadi Perda

Published

on

Kitasulsel–Makassar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang selama ini dibahas antara Pemerintah Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar akhirnya disepakati dalam sidang paripurna masa sidang ke 10 tahun 2024, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Makassar, Rabu (03/07/2024).

Seluruh fraksi DPRD Kota Makassar menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Kedua ranperda tersebut yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD ini ditandai ketok palu dari pimpinan sidang yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Ranperda menjadi perda oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra dan Wakil Ketua DPRD, Andi Suhada Sappaile dan disaksikan oleh pimpinan sidang dan seluruh anggota DPRD serta undangan yang hadir.

BACA JUGA  Pemkot-DPRD Makassar Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024 dan RPJMD 2025–2029

PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra yang hadir langsung mengatakan dengan disetujuinya Ranperda maka pihak Pemkot Makassar beserta seluruh jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta akan berkomitmen untuk melaksanakan ranperda sesuai aturan yang berlaku.

“Ucapan terima kasih kami sampaikan secara khusus kepada Badan Anggaran Dewan Yang Terhormat, Panitia Khusus serta kepada Komisi-Komisi yang telah membahas dan menyetujui dua ranperda ini. Semoga kerja-kerja kita, pada akhirnya dapat memberikan dampak yang besar bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Makassar,” ucap Firman.

Firman mengungkapkan Ranperda terkait Rencana RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 memiliki Visi “Makassar Kota Dunia, Maju dan berkelanjutan yang sombere dan Smart Untuk Semua”.

BACA JUGA  Anggota Komisi III DPR: Hakim PN Andoolo Layak Terapkan Restorative Justice untuk Guru Honorer Supriyani

Dimana RPJPD Kota Makassar berpedoman penuh pada Rancangan Akhir RPJPN dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.

Ranperda bukan hanya kewajiban semata namun penetapan ini menjadi pedoman untuk tetap mengawal pelaksanaan perda dalam implementasi tahun anggaran selanjutnya.

Karenanya, Firman menegaskan bahwa Pemkot Makassar berupaya dengan sungguh-sungguh menyimak tanggapan, saran, masukan, koreksi dan kritik dengan penuh keterbukaan dan rasa tanggungjawab yang tinggi.

Serta akan menjadikan sebagai catatan penting dalam peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Eksekutif dimasa yang akan datang.

“InsyaAllah perda dapat berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan terhadap cita-cita yang dicapai dari pembentukan perda. Agenda-agenda yang telah kita laksanakan merupakan wujud kemitraan, bahwa dalam semangat kerjasama dan sama-sama kerja, kita mampu menghadapi persoalan yang kita hadapi kedepannya,” tutur Firman.

BACA JUGA  Sekretaris DPRD Makassar Dahyal Minta ASN Tingkatkan Efektivitas Kerja

Dengan disetujui secara bersama antara Pihak Legislatif dan Pihak Eksekutif terhadap Ranperda tentang RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045.

Firman pun langsung menginstruksi kepada seluruh Perangkat Daerah dan Perusahaan Daerah untuk memahami secara mendalam Visi Indonesia Emas Tahun 2045 sebagai negara berdaulat, maju dan berkelanjutan

“Saya sampaikan kepada seluruh OPD untuk melakukan akselerasi dan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi. Kita melangkah bersama Kota Makassar yang baik untuk semua,” harapnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Legislator Andi Tenri Uji Hadiri Bimbingan Teknis PDIP di Bali, Fokus Penguatan Perjuangan Rakyat Kecil

Published

on

Kitasulsel–BALI Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PDIP, Andi Tenri Uji Idris, menyatakan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, dengan menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali, pada Rabu 30 Juli 2025.

Kegiatan Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya PDIP untuk konsolidasi organisasi dan memperkuat peran para wakil rakyat dalam menjalankan amanah rakyat.

Kegiatan Bimtek yang berlangsung di Bali ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 anggota Fraksi PDIP yang tersebar di DPRD, DPR RI, serta kepala daerah yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia.

Dalam acara ini, para peserta diberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tugas ideologis sebagai anggota legislatif yang harus selalu berpihak pada kepentingan rakyat kecil.

Andi Tenri Uji Idris, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menegaskan bahwa Bimtek kali ini bukan hanya bertujuan untuk peningkatan kapasitas anggota partai, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai ideologis yang menjadi dasar perjuangan PDIP.

BACA JUGA  DPRD Makassar Gelar Bamus, Bahas Paripurna dan Agenda Kedepan

“Kami di sini untuk mendapatkan ilmu dan wawasan, agar semakin mampu mewujudkan aspirasi rakyat, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat kecil,” kata Andi Tenri, Kamis (31/7/2025).

Bimtek ini menjadi wadah penting untuk memperkokoh komitmen dan soliditas di tubuh partai. Selama kegiatan tersebut, para anggota legislatif diharapkan dapat memperbaharui semangat perjuangan mereka, dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak rakyat yang selama ini sering terabaikan.

Dalam suasana penuh semangat, Andi Tenri menyatakan bahwa partai PDIP selalu berusaha menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebijakan pro-rakyat.

“Kami di PDIP selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Selama Bimtek ini, kami diajarkan untuk memperkokoh sinergi dengan seluruh anggota partai agar bisa memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat,” ujar Andi Tenri yang juga Sekretaris Komisi B DPRD Kota Makassar itu.

BACA JUGA  Ketua DPRD Makassar Supratman Dampingi Wagub Sulsel Berbagi Berkah Ramadandi TPA Tamangapa

Andi Tenri menyampaikan bahwa sebagai bagian dari Fraksi PDIP, dirinya berkomitmen untuk terus berjuang agar hak-hak masyarakat kecil bisa terus terjaga.

“Kami akan terus mengedepankan program-program yang berpihak pada masyarakat kecil, dan Bimtek ini menjadi langkah awal untuk mempertegas komitmen tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani dalam kesempatan Bimtek itu mengingatkan internal partai untuk menjaga kesolidan. Dia menyebut kader PDIP tak boleh berbeda haluan, harus satu barisan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Kita boleh berbeda latar belakang karena berasal dari daerah yang berbeda, kita boleh punya peran dan cara masing-masing yang berbeda karena menghadapi situasi dan kondisi di daerah yang berbeda-beda,” ujar Puan dalam pidatonya.

“Akan tetapi kita tidak boleh berbeda haluan, tidak boleh berbeda tujuan dan tidak boleh berbeda kepemimpinan ideologi, kita harus solid dalam satu barisan yang dipimpin oleh Ibu Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri,” sambung Ketua DPR RI ini.

BACA JUGA  Diduga Tak Miliki Izin, DPRD Makassar Bakal Sidak Mie Gacoan Alauddin

Ia mengingatkan kader untuk memprioritaskan semangat kerja gotong royong. Puan menyebut diperlukan rasa saling percaya di internal partai.

“Semangat kerja partai kita adalah berjiwa gotong royong dan gotong royong hanya bisa hidup jika kita percaya, bersatu, dan tidak saling menegasikan satu sama lain. Kita harus memperkuat jiwa gotong royong ini,” lanjutnya.

Sekadar diketahui, DPC PDIP Makassar saat ini memiliki 5 kadernya di legislatif, selain Andi Tenri Uji, ada juga Andi Suhada Sappaile, Mesakh Raymond, Udin Malik serta Wiliam.

Kelimanya kompak mengikuti Bimtek sehari itu di Bali yang turut dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel