Connect with us

DPRD Kota Makassar

Fraksi DPRD Makassar Dorong Wali Kota Danny Pomanto Segera Bertemu Tim Transisi Appi-Aliyah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Dua ketua fraksi gabungan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Irfan B Malluserang (Fraksi Amanat Persatuan Indonesia, PAN, dan Perindo) serta Ray Suryadi Arsyad (Fraksi Mulia, gabungan Demokrat dan Hanura), mendesak Walikota Makassar Danny Pomanto segera bertemu dengan Tim Transisi Appi-Aliyah, pasangan Walikota terpilih Munafri Arifuddin (Appi) dan Aliyah Mustika (MULIA), dalam rangka memastikan kelancaran transisi pemerintahan.

Irfan B Malluserang, Ketua Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (PAN dan Perindo), menyarankan agar Walikota Danny Pomanto menjadwalkan pertemuan dengan Tim Transisi Appi-Aliyah. Pertemuan ini, menurut Irfan, sangat penting untuk sinkronisasi program pemerintahan yang berjalan dan yang akan datang.

“Pertemuan itu ibaratnya pembuka jalan untuk keberlanjutan program strategis di APBD yang kami bahas dan sahkan akhir tahun lalu,” ujarnya, setelah menghadiri acara Mappettuada di Four Point Hotel Sheraton, Rappocini, Makassar, pada Minggu (12/1/2025).

Malluserang menambahkan bahwa inisiatif pembentukan Tim Transisi oleh Appi-Aliyah pada Desember 2024 lalu, akan sia-sia tanpa ada pertemuan untuk sinkronisasi program antara pihak pemerintah yang lama dan yang baru.

“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga keberlanjutan program, kebijakan, serta memorandum yang telah dibuat antara pemerintah kota dengan DPRD, pemerintah provinsi, pusat, dan mitra strategis lainnya,” ujarnya.

BACA JUGA  Fatma Wahyuddin Mendorong Revisi Perda Sampah: Pentingnya Detail dalam Zonasi dan Tarif

Menurut Irfan, meskipun pertemuan tersebut nantinya hanya seremonial, itu akan membuka jalur koordinasi, komunikasi, dan diseminasi informasi yang diperlukan untuk transisi pemerintahan yang lebih lancar.

“Pertemuan ini sangat penting untuk memastikan komunikasi antara pemerintah yang lama dan yang baru, agar program-program yang ada bisa berjalan tanpa hambatan,” tambahnya.

Senada dengan Irfan, Ketua Fraksi Mulia (gabungan Fraksi Demokrat dan Hanura) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, juga menekankan pentingnya pertemuan antara Tim Transisi Appi-Aliyah dengan Walikota Danny Pomanto.

Menurut Ray, pertemuan ini sangat strategis untuk membahas kelanjutan program-program di Kota Makassar.

“Danny Pomanto memiliki pengalaman dua periode memimpin Makassar, jadi ini kesempatan untuk berbagi informasi terkait program-program yang ada di Pemkot Makassar,” ujarnya.

Ray melanjutkan bahwa pertemuan ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan penjelasan tentang program-program yang telah dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, sehingga pemerintahan yang baru bisa melanjutkan program yang sudah ada dengan baik.

“Program-program ini sangat penting untuk keberlanjutan Kota Makassar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan sektor-sektor lain yang berhubungan langsung dengan masyarakat,” jelas Ray.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh pasangan Appi-Aliyah dalam membentuk Tim Transisi dan berharap pertemuan dengan Walikota Danny Pomanto segera terwujud.

BACA JUGA  DPRD Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Baru Barombong Atasi Kemacetan

“Kami mengapresiasi langkah Appi yang sudah menyusun hal-hal penting untuk transisi ini, dan kami juga berharap Pak Danny bersedia untuk segera bertemu dan berbagi informasi,” tambahnya.

Tim Transisi MULIA, yang dibentuk oleh Walikota terpilih Munafri Arifuddin (Appi), terdiri dari lima sosok profesional yang berasal dari berbagai latar belakang.

Mereka adalah Hudli Huduri, Regional Manager Panin Bank KTI yang berfokus pada ekonomi, perbankan, dan UMKM; Dara Nasution, mantan eksekutif di Meta Corp yang berfokus pada digitalisasi dan anak muda; Prof. Aswanto, mantan Hakim Konstitusi yang ahli dalam bidang hukum, sosial kemasyarakatan, dan pendidikan; Dr. M Idris, mantan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat yang berkompeten di bidang pemerintahan dan kebijakan; serta Prof. Batara, Rektor Universitas Bosowa (Unibos) yang berfokus pada infrastruktur, tata kota, pendidikan, dan kesehatan.

Pembentukan Tim Transisi MULIA diumumkan oleh Appi pada 20 Desember 2024. Appi menjelaskan bahwa tim ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin timbul selama masa transisi serta untuk memastikan kesinambungan program-program pembangunan yang telah berjalan.

BACA JUGA  Sekretaris DPRD Makassar Dahyal Minta ASN Tingkatkan Efektivitas Kerja

“Tim Transisi masih dalam tahap penyusunan, dan mereka berkoordinasi dengan orang-orang di bidang masing-masing untuk menghasilkan rekomendasi yang harus dieksekusi menjadi program ke depan,” ujar Appi.

Sebagai bagian dari proses persiapan, pekan lalu, Appi mengajak tim transisi untuk melakukan kunjungan ke Manila, Filipina, untuk mempelajari keterampilan teknis, seperti menjahit, memasak, kerajinan, bisnis dan wirausaha, serta teknologi informasi dan kesehatan.

“Kami bertemu dengan pengusaha dan pihak terkait di TESDA, pusat pelatihan keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan Kota Makassar,” ungkap Appi.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkaya wawasan tim transisi mengenai pelatihan keterampilan dan pengembangan sektor UMKM.

Tim yang turut serta dalam kunjungan ini termasuk Ahmad Zaky Amiruddin, CEO PT Kalla Kakao Industri, Hudli Huduri sebagai Ketua Tim Transisi, Dara Nasution, Muhammad Taufik sebagai peneliti, serta Muhammad Luthfi yang merupakan anggota tim operasional. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi perencanaan program pembangunan di Kota Makassar.

Diharapkan, pertemuan antara Tim Transisi MULIA dan Walikota Danny Pomanto segera terwujud, guna memastikan kelancaran proses transisi pemerintahan yang berkesinambungan dan memberi manfaat bagi masyarakat Kota Makassar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Perkuat Pengawasan Pelayanan Kesehatan, RSUD Daya Jadi Mitra Evaluasi

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – DPRD Kota Makassar terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII, yang digelar bersama RSUD Daya Kota Makassar di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan dipimpin Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, SE., MM, dan menghadirkan narasumber Dr. A. Any Muliany Mahyuddin serta Shinta Mashita A. Molina, dengan Putra Muhammad Taufan sebagai moderator.

Dalam sambutannya, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya berfokus pada penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengawasan yang kami lakukan bertujuan memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.

BACA JUGA  Komisi D DPRD Makassar Terima Aspirasi Mahasiswa, Siap Tindak Lanjuti Dugaan Persoalan Pengisian Jabatan Kepala Sekolah

Ia menambahkan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan.

“Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam evaluasi DPRD agar pelayanan publik dapat terus diperbaiki secara berkelanjutan,” katanya.

Pada sesi pemaparan materi, Dr. A. Any Muliany Mahyuddin menekankan pentingnya tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang kompeten, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai fondasi peningkatan mutu layanan kesehatan.

Menurutnya, RSUD Daya terus melakukan berbagai inovasi dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh unsur bekerja secara profesional dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan pasien,” jelasnya.

Ia juga menilai pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu layanan rumah sakit melalui evaluasi yang konstruktif.

BACA JUGA  Imam Musakkar Siap Fasilitasi Warga Terima Bantuan Hukum Gratis

Sementara itu, Shinta Mashita A. Molina mengangkat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurutnya, pengawasan yang efektif membutuhkan partisipasi aktif masyarakat agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.

“Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pengawasan karena memberikan masukan langsung terhadap kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Diskusi yang dipandu Putra Muhammad Taufan berlangsung interaktif. Peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan masukan terkait pelayanan kesehatan serta mekanisme pengawasan pemerintah daerah.

Salah satu peserta mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dan RSUD Daya dalam memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dirasakan secara merata. Menanggapi hal itu, para narasumber menjelaskan bahwa evaluasi rutin, penguatan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta pengawasan berkelanjutan menjadi strategi utama dalam meningkatkan mutu pelayanan.

BACA JUGA  HUT Bhayangkara Ke-79, Ini Harapan Ketua DPRD Makassar Supratman

Peserta lainnya juga menanyakan mekanisme penyampaian aspirasi apabila masyarakat masih menemukan kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Para narasumber menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan berbagai saluran pengaduan resmi yang tersedia, dan setiap laporan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kota Makassar berharap sinergi antara legislatif, Pemerintah Kota Makassar, RSUD Daya, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Continue Reading

Trending