Disdik Makassar Bakal Gelar Rakor Bahas Sengketa Lahan SD Pajjaiang

Published

2 bulan ago

22 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bakal menggelar rapat koordinasi untuk membahas sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang yang akan berlangsung pada 23 Juli 2024, besok.

Rencananya, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Kota Makassar, jalan Ahmad Yani Makassar, pukul 14.00 Wita.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan dalam rapat tersebut mengundang pihak-pihak terkait, di antaranya BPN Makassar dan Polrestabes.

“Besok (23/7) itu Insya Allah ada rapat koordinasi di Balai Kota jam 2,” kata Muhyiddin, Senin (22/07).

Rapat koordinasi ini perlu dilakukan karena siswa SD Pajjaiang telah menjadi korban atas sengketa ini. Pasalnya, kata Muhyiddin, para murid untuk sementara harus melakukan pembelajaran secara online (daring) karena sekolahnya disegel oleh ahli waris.

Ia mengaku telah bertemu dengan pihak Kapolres dan membahas terkait hal ini, menurutnya pihak ahli waris telah lari dari komitmen yang telah dibahas sebelumnya.

” Kemarin kita komitmen, kita minta hari Senin tetap belajar, tetapi disegel. Jadi tetap belajar daring, sambil menunggu hasil rapat besok,” ujar Muhyiddin.

Muhyiddin menampik adanya dugaan tak ada komunikasi dan i’tikad baik dari Pemkot kepada ahli waris.

Ia mengaku, pihaknya telah berkomunikasi dengan ahli waris melalui kuasa hukum Pemkot Makassar terkait penyelesaian sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang.

“Kemarin kita sudah ketemu ahli waris langsung di Biringkanaya, tidak mungkin kita tidak koordinasi sementara kita langsung bicara dengan kuasa hukumnya,” tegas Muhyiddin.

Hingga kini, Pemkot Makassar masih menunggu hasil rapat koordinasi besok untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa lahan SD Pajjaiang.

Diketahui, Sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang masih berlanjut. Pasalnya, pasca penyegelan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 yang lalu dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyiddin.

Namun, aksi penyegelan oleh ahli waris masih terus dilakukan. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

4 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)