Disdik Makassar Bakal Gelar Rakor Bahas Sengketa Lahan SD Pajjaiang

Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) bakal menggelar rapat koordinasi untuk membahas sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang yang akan berlangsung pada 23 Juli 2024, besok.

Rencananya, rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di Kantor Balai Kota Makassar, jalan Ahmad Yani Makassar, pukul 14.00 Wita.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan dalam rapat tersebut mengundang pihak-pihak terkait, di antaranya BPN Makassar dan Polrestabes.

“Besok (23/7) itu Insya Allah ada rapat koordinasi di Balai Kota jam 2,” kata Muhyiddin, Senin (22/07).

Rapat koordinasi ini perlu dilakukan karena siswa SD Pajjaiang telah menjadi korban atas sengketa ini. Pasalnya, kata Muhyiddin, para murid untuk sementara harus melakukan pembelajaran secara online (daring) karena sekolahnya disegel oleh ahli waris.

Ia mengaku telah bertemu dengan pihak Kapolres dan membahas terkait hal ini, menurutnya pihak ahli waris telah lari dari komitmen yang telah dibahas sebelumnya.

” Kemarin kita komitmen, kita minta hari Senin tetap belajar, tetapi disegel. Jadi tetap belajar daring, sambil menunggu hasil rapat besok,” ujar Muhyiddin.

Muhyiddin menampik adanya dugaan tak ada komunikasi dan i’tikad baik dari Pemkot kepada ahli waris.

Ia mengaku, pihaknya telah berkomunikasi dengan ahli waris melalui kuasa hukum Pemkot Makassar terkait penyelesaian sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang.

“Kemarin kita sudah ketemu ahli waris langsung di Biringkanaya, tidak mungkin kita tidak koordinasi sementara kita langsung bicara dengan kuasa hukumnya,” tegas Muhyiddin.

Hingga kini, Pemkot Makassar masih menunggu hasil rapat koordinasi besok untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menyelesaikan sengketa lahan SD Pajjaiang.

Diketahui, Sengketa lahan SD Inpres Pajjaiang masih berlanjut. Pasalnya, pasca penyegelan yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2024 yang lalu dan dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, Muhyiddin.

Namun, aksi penyegelan oleh ahli waris masih terus dilakukan. (*)