Provinsi Sulawesi Selatan
Prof Zudan Nominator Penjabat Kepala Daerah Terbaik oleh Kemendagri
Kitasulsel–JAKARTA Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh memaparkan capaian hasil kinerjanya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur sejak menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Periode 2023-2024 hingga saat ini sebagai Penjabat Gubernur Sulsel, di hadapan para juri Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Borobudur, Jumat, 9 Agustus 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud pengakuan atas pencapaian dan prestasi Penjabat Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam menjalankan tugas.
Penilaian kinerja Penjabat Kepala Daerah merupakan penilaian gabungan dari indeks kinerja 10 indikator prioritas yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, survei persepsi publik yang diselenggarakan Tempo Media dan penilaian oleh Dewan Juri.
Adapun kriteria Penjabat Kepala Daerah yang diikutsertakan dalam penilaian dimaksud adalah yang sudah dilakukan evaluasi kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada dua triwulan terakhir, selama periode
2023-2024.
Yang sangat mengesankan dalam proses penilaian ini adalah Prof Zudan berhasil menjadi nominator di tiga kategori penilaian, yakni Kesejahteraan Rakyat, Pelayanan Publik dan Ekonomi Daerah.
Dalam paparannya, Prof Zudan menyampaikan berbagai bukti nyata serta hasil yang telah dicapai dalam mendukung pelaksanaan Program Prioritas Presiden Joko Widodo yakni kemiskinan ekstrim, pengangguran, kesehatan, stunting, pelayanan publik, perizinan, kegiatan unggulan, pengendalian inflasi, penyerapan anggaran dan BUMD.
Beberapa capaian menonjol Prof Zudan sebagai Pj Gubernur di Sulbar dan Sulsel diantaranya adalah keberhasilan dalam menerapkan digitalisasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, yakni melalui optimalisasi pendayagunaan aplikasi nasional SRIKANDI untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan oleh seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, penggajian pegawai tepat waktu yakni setiap tanggal 1 dan tanggal 5 untuk pembayaran TPP setiap bulannya.
Selain itu, dibawah komando Prof Zudan, penanganan stunting yang terpadu dan terkoordinasi antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten Kota berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan, serta pengendalian inflasi di dua provinsi yang berjalan optimal dan berdampak positif terhadap ekonomi daerah dan masyarakat.
Di akhir paparan, Prof Zudan merekomendasikan agar implementasi UU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) di daerah dapat dikuatkan melalui pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang efektif dari Gubernur sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian tugas Pemerintahan dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Fatmawati Rusdi Dorong Sinergi BKMT Perkuat Pembinaan Keagamaan, Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima kunjungan silaturahmi pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Selasa, 16 September 2025.
Audiensi ini menjadi ajang perkenalan sekaligus penyampaian program unggulan BKMT Sulsel, khususnya Kampung Thayyibah yang berfokus pada pembinaan keagamaan, penguatan pendidikan, ketahanan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dalam kegiatan sosial berbasis masyarakat.
Ketua PW BKMT Sulsel, Andi Rosnani Smith Pabbola, menjelaskan pihaknya ingin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa Kampung Thayyibah adalah bentuk nyata kontribusi BKMT Sulsel dalam memperkuat ketahanan keluarga muslimah dan peran perempuan dalam pembangunan sosial.
“Salah satunya kami ingin memperkenalkan program kerja BKMT, khususnya Kampung Thayyibah. Program ini berfokus pada pembinaan keagamaan, penguatan pendidikan, dan ketahanan keluarga, serta pemberdayaan perempuan berbasis majelis taklim,” ujarnya.
Rosnani memaparkan, inisiasi Kampung Thayyibah telah berjalan sejak pertengahan tahun.
Sebagai langkah awal, telah dilaksanakan pelatihan bagi para pelaksana Kampung Thayyibah dari kabupaten/kota pada 5 Juli 2025 di Makassar, serta Kick Off Pencanangan Gerakan Seribu Masjid dan Kampung Thayyibah Digital pada 15 Juli 2025 di Kabupaten Barru.
Menurut Rosnani, BKMT Sulsel akan mengunjungi setiap kabupaten/kota untuk menyosialisasikan program Kampung Thayyibah.
Dukungan pemerintah menjadi kunci keberhasilan Kampung Thayyibah sehingga program ini bisa berkembang menjadi gerakan bersama masyarakat Sulsel.
“Alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dari Ibu Wagub. Nantinya pemerintah provinsi akan menginstruksikan kepada kabupaten/kota untuk mendukung program ini. Kampung Thayyibah juga bagian dari gerakan kami, yakni Muslimah Bergerak,” katanya.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap program Kampung Thayyibah.
“Kami berharap program ini bisa menjadi model kehidupan Islami, di mana masyarakat hidup bersih, sehat, religius, dan harmonis sesuai tuntunan Islam,” ujarnya.
Fatmawati menekankan pentingnya integrasi program BKMT dengan agenda prioritas pemerintah daerah.
“Kampung Thayyibah perlu bersinergi dengan program pemerintah, mulai dari peningkatan gizi keluarga, penanggulangan stunting, pemberdayaan perempuan, hingga pengembangan ekonomi umat berbasis desa,” tegasnya.
Ia juga mendorong keterlibatan generasi muda. Mereka perlu dilibatkan sejak awal agar program ini berkelanjutan lintas generasi.
“Kampung Thayyibah tidak hanya ruang bagi orang tua, tetapi juga wadah pembinaan remaja dan anak-anak agar terbiasa dengan nilai Qur’ani, kebersihan lingkungan, serta etika sosial,” jelas Fatmawati.
Selain itu, Wagub mengajak BKMT melibatkan berbagai pihak.
“Kami mendorong adanya kolaborasi multipihak, mulai dari PKK, tokoh agama, perguruan tinggi, hingga lembaga sosial. Bahkan, pemanfaatan teknologi digital juga penting agar Kampung Thayyibah dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain,” ujarnya.
Fatmawati menambahkan program ini harus berkelanjutan dan mandiri.
“Kampung Thayyibah harus memiliki program kemandirian, seperti pengelolaan kebun sehat, UMKM berbasis syariah, atau koperasi umat. Mekanisme evaluasi juga harus dibuat agar keberhasilan bisa direplikasi ke daerah lain,” kata Fatmawati.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Wagub Sulsel menyerahkan bantuan ratusan Alquran kepada BKMT Sulsel. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics12 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login