Politics

75 Komunitas Jawa Deklarasi Dukung Pasangan Seto – Rezky Di Pilwali Makassar

Published

1 tahun ago

14 Agustus 2024

Kitasulsel–Makassar Kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Seto-Rezki) menuai dukungan dari perkumpulan perantau Jawa yang berdomisili di Makassar.

Sebanyak 75 komunitas Jawa yang tergabung dalam Paguyuban Jawa Tengah PJT Sulsel berikrar mendeklarasikan untuk berada di barisan Seto-Rezki memenangkan Pilwali Makassar 2024.

Deklarasi dukungan terhadap pasangan akronim “Sehati” ini berlangsung di RM Sambal Kita Indonesia, Jl Rajawali Makassar, Rabu (14/8/2024) malam.

Ketua Paguyuban PJT Sulsel, Joko Suroyo menyampaikan deklarasi dukungan terhadap Seto-Rwzki merupakan panggilan hati dari seluruh masyarakat Jawa yang tinggal di Kota Makassar.

“Malam ini menjadi saksi bahwa kami mendukung penuh pasangan Sehati. Sejumlah paguyuban berada dibarisan Sehati merupakan modal awal agar mengantarkan kota Makassar lebih baik dan lebih nyaman kedepan,” ucap Joko.

Menurutnya, pasangan Seto-Rezki merupakan representasi dari sosok pemimpin yang dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap para pengusaha perantau asal Jawa di Makassar.

Apalagi, kata Joko Suroyo, populasi perantau Jawa yang ada di Kota Makassar kurang lebih ada 10 persen dari total penduduk Kota Makassar sampai saat ini.

“Paguyuban PJT ini usianya sudah 29 tahun. Jadi kalau dalam satu paguyuban punya 400 pemilih maka Insya Allah pasangan Sehati bisa menang,” lugas Joko sambil diteriaki “Sehati Menang” oleh para warga yang hadir.

Bagi Joko, mayoritas masyarakat Jawa di Kota Makassar mengais rezeki sebagai pengusaha UMKM, pedagang kaki lima hingga tukang bentor (becak motor).

Karena itu, lanjut Joko, pihaknya bersepakat untuk ikut mensosialisasikan pasangan ini, dengan cara mengajak keluarga dan kerabatnya untuk mendukung Seto-Rezki.

“Rata-rata mereka mengais rejeki di kota Makassar sebagai pengusaha UMKM, jadi sudah sejalan dengan program Sehati adalah nyaman dalam bekerja dan berwirausaha,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Andi Seto Asapa menyampaikan terimakasih atas dukungan yang diberikan oleh tokoh masyarakat dan para perkumpulan perantau Jawa di Kota Makassar.

“Insya Allah kami yakin jika diamanahkan terpilih di Makassar maka sudah berbekal pengalaman sebagai kepala daerah dengan tata cara mengelola pemerintahan,” ujarnya.

“Begitu juga dengan Ibu Rezki yang sudah dua kali terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel, jadi sangat paham bagaimana mengawasi setiap anggaran yang digelontorkan kepada pemerintah,” tambah Seto.

Karena bekal pengalaman tersebut, Seto-Rezki sudah menyiapkan program andalannya yang sangat jelas dan sederhana tetapi langsung menyentuh masyarakat, khususnya pada perantau Jawa yang fokus di bidang wirausaha.

“Jadi program ini bukan coba-coba, kita sudah buktikan di Kabupaten Sinjai kemarin dan Alhamdulillah bisa dinikmati oleh masyarakat,” cetus Seto yang didampingi Rezki Lutfi dihadapan warga perantau Jawa. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

2 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.