Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Pj Bahtiar: Literasi Penting Untuk Melahirkan Manusia Produktif Yang Bisa Memproduksi

Published

on

Kitasulsel–Makassar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulbar menggelar Talkshow Duta Baca Indonesia (DBI) Tahun 2024, di Aula Perpustakaan Daerah Sulbar, Kamis 15 Agustus 2024.

PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menyampaikan, Talkshow Duta Baca salah satu instrumen merangsang minat baca bagi masyarakat melalui tauladan orang lain atau duta baca.

Sehinga langkah-langkah yang dilakukan DPKD Sulbar dalam upaya meningkatkan indeksi literasi di daerah sudah tepat.

Untuk itu juga Pj Bahtiar meminta Dinas DPKD segera membentuk Duta Baca di setiap desa dan kelurahan di Sulbar guna memperkuat literasi di desa. Bahtiar juga berkomitmen akan mendorong urusan perpustakaan masuk dalam rumpun pendidikan agar urusan Perpustakaan di Sulbar dapat lebih maju.

Lanjut Bahtiar, melalui Duta Baca di setiap desa nantinya diharapkan berkembang literasi sosial ekonomi bagi masyarakat. Tujuannya adalah melahirkan manusia produktif.

BACA JUGA  Sambut Dua Dekade, Pemprov Sulbar Canangkan SEPFEMBER CERIA

“Literasi yang harus diperkuat adalah literasi sosial ekonomi, agar manusia dapat memproduksi. Bagaimana masyarakat kita 1,4 juta ini , agar dapat memproduksi. Maka penting literasi,” kata Bahtiar.

Menurutnya tanpa literasi, potensi yang dimiliki Sulbar tidak dapat terkelola dengan baik, maka sewajarnya jika persoalan kemiskinan , stunting dan lainnya itu masih terjadi di Sulbar.

“Sungguh ironi ketertinggalan, keterbatasan, kemiskinan di tengah kesuburan dan kemegahan alam yang tuhan ciptakan, sehingga diperlukan literasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Bahtiar menilai, Sulbar adalah provinsi paling bahagia di Indonesia bahkan di dunia, dasarnya melihat kekayaan dan potensinya, mulai dari udara terbersih, sunset indah dan dapat dinikmati gratis sepanjang 672 Km dari Paku hingga Suremana, Potensi laut yang melimpah dan menjadi tempat memancing gratis, memiliki Ph tanah hingga 7-8.

BACA JUGA  Persiapkan FGD Penilaian Interviu Evaluasi SPBE, Tim Koordinasi Pemprov Sulbar Lakukan Briefing

“Sulbar luar biasa potensinya sehingga saya berterima kasih kepada presiden Jokowi memberi kesempatan menempatkan disini,” ungkapnya.

Terkait Duta Baca di Setiap desa ini sejalan dengan harapan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI , Adin Bondar. Menurutnya dengan Duta Baca di Desa dapat membuka

membuka ruang ruang kreatif membaca bagi masyarakat serta memberi keluasan akses membaca kepada masyarakat.

“Persoalan budaya membaca saat ini bukan pada minat melainkan adalah kurangnya ketersediaan akses,” kata Adin.

Adin juga sependapat bahwa dengan membaca menumbuhkan literasi bagi masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan di daerah, baik itu soal stunting, inflasi dan lainnya.

Pada acara Talkshow DBI ini Pj Gubernur Sulbar telah menerima bantuan dari Perpustakaan Nasional RI, berupa Bantuan Bahan Bacaan Bermutu.

BACA JUGA  Perkuat APBD, Pj.Bahtiar dan DPRD Sulbar Bahas Tindaklanjut Arahan Presiden Soal Swasembada Pangan

Sekaligus menerima penghargaan dari Perpustakaan Nasional kepada Dinas Sosial Provinsi Sulbar atas partisipasi dan kontribusi dalam mendukung kegiatan Tingkat Gemar Membaca” melalui donasi buku terbanyak, kepada Komunitas, Literasi melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional RI , Adin Bondar

Bahtiar juga menyerahkan cinderamata kepada Perpustakaan Nasional dan Duta Baca Indonesia dan Sulbar.

Pada acara tersebut sekaligus dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara DPKD Sulbar dengan Kanwil Kemenkumham Sulbar, Unsulbar, Unimaju dan SMA N 1 Mamuju. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Sulbar Gelar Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berlangsung pada Rabu, 30 Juli 2025, bertempat di Room Teather Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Agenda ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana pada misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga pada poin 5 (lima) yaitu memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga. Turut hadir Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, serta para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

BACA JUGA  Sambut Dua Dekade, Pemprov Sulbar Canangkan SEPFEMBER CERIA

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari BPK maupun APIP.

“Ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Salim S Mengga.

Plh. Sekretaris Daerah, Herdin Ismail, dalam arahannya juga mengingatkan pentingnya percepatan tindak lanjut rekomendasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik.

“Kita tidak boleh berlama-lama dalam menyelesaikan rekomendasi pemeriksaan. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tapi juga bagian dari integritas kita dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegas Herdin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BACA JUGA  Perkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, TP2DD Sulbar Studi Banding di Bali

“Kita harap setiap perangkat daerah dapat lebih optimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun inspektorat dalam rangka perbaikan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan capaian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan,” harapnya.

Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara kesepakatan tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan BPK dan APIP yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga selaku Ketua Harian Tindak Lanjut dan seluruh kepala perangkat daerah selaku pelaksana tindak lanjut.

Kesepakatan ini juga diharapkan menjadi pedoman dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kinerja pengawasan dan pemeriksaan internal di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi barat.

Inspektorat Daerah sebagai koordinator pengawasan terus mendorong sinergi antar-OPD guna meminimalkan potensi penyimpangan di masa mendatang.

BACA JUGA  Sebagai Penyangga IKN, Pj Bahtiar Dorong ki Peternak Tingkatkan Produksi Telur di Sulbar

Rapat ini juga menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.(*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel