Politics

Tangis Bacalon Wakil Walikota Makassar, Rezky Saat Sampaikan Keprihatinan Sampaikan Pelayanan Kesehatan di Manggala

Published

1 tahun ago

17 Agustus 2024

Kitasulsel–Makassar Isak tangis kandidat calon Wakil Wali Kota Makassar, Rezki Mulfiati Lutfi pecah saat menyampaikan keprihatinannya terkait persoalan pelayanan kesehatan yang dialami oleh masyarakat Kota Makassar.

Bagaimana tidak, keluh-kesah saat mendengarkan curhatan warga ketika turun menyapa di dua kelurahan yang ada di Kecamatan Manggala, pada Sabtu (17/8/2024), memang sangat memprihatikan.

Saat ngobrol bareng warga, air mata Rezki Mulfiati Lutfi pun tak tertahankan. Ia merasa masalah tersebut memang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota.

Menurut pasangan Andi Seto Asapa di Pilwali Makassar itu, mayoritas warga masih mengeluhkan sulitnya mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit.

“Selama berkeliling memang paling banyak warga yang mengeluh masalah pelayanan kesehatan, ini tentu sangat memprihatikan,” ucap Rezki dengan mata berkaca-kaca dihadapan warga.

Karena itu, dirinya bersama Andi Seto Asapa berkomitmen akan menghadirkan pelayanan kesehatan maksimal terhadap masyarakat Kota Makassar kedepan.

“Insya Allah masyarakat tidak perlu lagi disusahkan dengan pengurusan BPJS dan KIS. Cukup saja membawa KTP dan mengaku warga Makassar maka langsung akan diberikan pelayanan dengan nyaman tanpa harus mengurus administrasi lagi,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Rezki juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima atas dukungan warga Manggala di Pileg kemarin, suaranya bisa meningkat secara signifikan hingga 200 persen.

“Suara saya di Manggala tahun ini naik 200 persen, kalau di Pemilu 2019 saya meraih 4000 suara. Jadi terima atas bantuan dan doa ta semua Alhamdulillah sangat luar biasa karena kami bisa raih 8000 suara di tahun ini,” ujarnya.

Atas Raihan tersebut, Rezki yakin dukungan dari warga Manggala tidak akan pernah tergoyahkan. Karena komitmen yang ditunjukkan warga sejak awal berada dibarisan Seto-Rezki.

“Bayangkan jika di Pemilu kemarin saja ada 100 lebih calon legislatif, dan berkat bantuan warga Manggala saya terpilih kembali. Apalagi di Pilwali Makassar ini yang cuma tiga calon, maka Insya Allah saya yakin kemenangan kita akan terulang kembali,” terangnya. (*)

Politics

Catatan Redaksi: Janji Politik: Dari Harapan Menuju Kenyataan

Published

1 hari ago

12 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar—Janji politik selalu menjadi magnet utama dalam setiap kontestasi pemilihan kepala daerah. Masyarakat menaruh harapan besar pada sederet program kerja yang ditawarkan, karena dari situlah terbit secercah keyakinan akan perubahan. Namun, di balik gegap gempita kampanye dan pidato politik, ada realitas yang kerap luput dipahami: tidak semua janji bisa langsung diwujudkan begitu seorang pemimpin dilantik.

Butuh waktu, proses, serta kedewasaan dalam menyikapinya. Penyelarasan antara janji politik dengan kekuatan anggaran daerah bukan perkara sederhana. Program kerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan membutuhkan sinkronisasi dengan postur anggaran, mekanisme regulasi, hingga prioritas pembangunan yang disepakati bersama. Walau terkesan lambat, pada dasarnya roda implementasi tetap bergerak, dan janji politik perlahan menemukan jalannya untuk terealisasi.

Sebagian masyarakat kerap menilai janji politik sebagai sesuatu yang seharusnya segera terwujud begitu jabatan diemban. Padahal, dalam praktik pemerintahan, tidak ada kebijakan yang bisa berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek keuangan daerah. Keinginan mempercepat realisasi harus berhadapan dengan aturan, tata kelola, serta skema pembiayaan yang terbatas.

Sesungguhnya, tidak ada kepala daerah yang tidak ingin janji politiknya segera terwujud. Semua pemimpin tentu ingin meninggalkan jejak nyata di tengah masyarakat. Namun, kendala sering kali hadir dari kebijakan internal pemerintahan itu sendiri: mulai dari proses perencanaan anggaran, koordinasi antar-lembaga, hingga keterbatasan fiskal. Di sinilah pentingnya kedewasaan publik dalam memandang dinamika politik dan pembangunan.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah, penyelarasan antara program kerja dengan kemampuan anggaran tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. Sebab, tergesa-gesa dalam memenuhi janji justru berisiko menimbulkan pelanggaran pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menjadi fondasi penting agar realisasi program benar-benar berdampak positif, bukan sekadar mengejar pencitraan.

Pada akhirnya, janji politik bukan sekadar kata-kata manis di masa kampanye, melainkan amanah yang membutuhkan perjalanan panjang. Di dalamnya ada proses belajar, kesabaran, dan kesungguhan. Bagi masyarakat, memahami bahwa perubahan tidak bisa terjadi dalam sekejap adalah bentuk kedewasaan politik. Bagi kepala daerah, menepati janji dengan penuh tanggung jawab adalah wujud integritas yang sesungguhnya.